oleh

Penangkapan Romi

TribunAsia.com

Oleh : Tendri

Iklan 52 Khutbah Jum'at

Tertangkapnya Romahurmuziy hari Jumat tanggal 15 maret 2019 menambah keberhasilan kerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama ini. Kita bisa melihat keberanian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tidak pandang bulu siapapun ditangkap tidak terkecuali Romi yang  teman dekat presiden Jokowi.

Penangkapan Romi diujung masa kampanye membuat kita bertanya,  murni pidana kah atau ada motif menggerus elektibitas Jokowi ?.

Walau kita semua tahu Romi sudah lama masuk daftar Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK), sesuai keterangan Mahfud MD di Indonesia Lawyers Club.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sampai sekarang masih sangat kita butuhkan. Korupsi meraja lela dan terjadi di setiap lapisan masyarakat. Kita sangat membutuhkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang independen dan lepas dari kepentingan.

Menurut Rio Capela,” Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak independen dan syarat kepentingan”. Kalau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak senang dengan seseorang maka mereka akan menyalah gunakan fungsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk kepentingan pribadinya. Rio Capela merasakan bagaimana kepentingan ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membonceng dalam tugas dan fungsi Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK)

Kita bisa lihat bagaimana Budi Gunawan ditersangkakan, untuk mengganjal Budi Gunawan jadi Kapolri”, ujar Rio.

Begitu juga dengan saya yang juga dicari celah hukumnya, untuk memenjarakan saya. Samad berprasangka Budi Gunawan dan saya punya andil mempengaruhi pencoretan nama Abraham Samad dari nominasi calon wakil presiden 2014. Ditambah saya sering menentang Abraham Samad didepan publik yang disiarkan langsung televisi. Pertentangan saya dengan Samad, pertama;  saya meminta fit dan proper tes Budi Gunawan terus dilaksanakan komisi tiga walau Budi Gunawan mendapat status tersangka. Komisi tiga bekerja berdasarkan keputusan paripurna DPR.

DPR bekerja berdasarkan UUD 1945, tidak bisa dihentikan oleh KPK yang bekerja berdasarkan UU. Kedua saya bantah pernyataan Johan Budi Juru bicara KPK, bahwa photo Abraham Samad dengan perempuan yang dibantunya buat paspor dengan data palsu, photonya palsu. Photo Samad dengan perempuan itu asli, sesuai kesaksiaan Zainal di depan komisi tiga dan disiarkan langsung televisi. Kebetulan Zainal pengurus Nasdem di Makasar.

Akhirnya saya ditersangkakan karena pernah menerima pemberian uang dari Evi istri Gatot gubernur sumatera utara. Padahal pemberian uang itu jauh jarak waktunya dengan tertangkapnya Gatot. Pemberian uang itu bulan juni dan Gatot ditangkap bulan agustus. Pemberian uang itu hanya pemberian seorang teman, tidak ada hubungan dengan kasus Gatot, apalagi membantu Gatot dalam mengurusi kasusnya. Tetapi karena Abraham Samad tidak senang dengan saya maka dicarilah kesalahan untuk  memenjarakan dan mematikan karir politik saya,” ujar Rio.

Penangkapan Romi ini ada muatan politis. Penangkapan Romi untuk mempengaruhi pemilih agar jangan memilih Jokowi. Image kubu Jokowi ingin dihancurkan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didalamnya terbelah, ada yang mendukung Jokowi dan ada yang ingin agar Jokowi kalah dalam pilpres, mungkin ada kaitannya dengan kasus Novel baswedan yang tak kunjung diusut,” tambah Rio.

Kicauan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)  digunakan sebagai alat politik sering sekali terdengar. Apalagi tudingan Fahri hamzah, ada tebang pilih di Komisi pemberantasan Korupsi (KPK) dalam memenjarakan anggota DPR, gubernur dan bupati.

Terlepas dari kicauan dan nada sumbang itu, kita sangat membutuhkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang indepanden dan lepas dari kepentingan. Dan tidak menyeret masalah hukum seseorang berdasarkan rasa suka dan tidak suka  pada orang tersebut.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah lembaga Ad hoc yang anti bodi. Tidak ada lembaga yang mengawasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hanya Moral dan tanggung jawab kepada Allah yang bisa mengendalikan komisioner dan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harusnya setengah dewa. Tidak punya kepentingan politik dan bisnis. Tidak menjadikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

media membangun karir politiknya. Bagusnya orangnya sudah matang, berumur dan tidak mengejar ambisi duniawi. Keinginan menjadi komisioner dan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hanya untuk mengabdi kepada bangsa dan masuk surganya Allah.

Disamping itu kita perlu mencari solusi bagaimana membuat Rule of game agar Komisi Pemberantasan Korupsi  (KPK) terus garang dan bebas dari kepentingan pribadi dan golongan.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *