oleh

Komisi II DPR RI Desak Pemerintah Kaji Ulang Penetapan Batam Sebagai KEK

Jakarta, TribunAsia.com – Polemik terkait agenda pemerintah menetapkan Batam sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) terus menuai polemik, kali ini giliran legislatif mempersoalkan agenda tersebut. Komisi II DPR RI secara terbuka mendesak pemerintah untuk mengkaji ulang perubahan status free trade zone menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Anggota Komisi II DPR RI, Herman Khaeron, mengungkapkan DPR punya alasan kuat sehingga mendorong pemerintah mengkaji ulang penetapam Batam sebagai Kawasan Ekonomi Khusus.

Iklan 52 Khutbah Jum'at

“Kita punya alasan kuat, ini terkait ini terkait kemaslahatan ekonomi secara umum di Batam” ucapnya, Senin (11/3).

Kemaslahatan ekonomi yang dimaksudkan adalah nasib usaha kecil dan menengah di Kota Batam.

“Harus dipastikan bahwa pemberlakukan KEK di Batam tidak mendatangkan dampak negatif secara langsung kepada pelaku usah kecil dan menengah di Batam dan Kepulauan Riau secara umum” pungkasnya di Gedung DPR RI.

Dalam rangka menuntaskan masalah Batam, DPR RI berinisiatif membentuk Panitia Khusus (Pansus).

“Komisi II DPR RI sepakat akan mengusulkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus DPR RI) penyelesaian masalah Batam” tutupnya. (ZNR)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *