oleh

Hakim ‘Kopi Maut Sianida’ Lancarkan Gugatan Proses Perekrutan Calon Hakim Agung yang Dilakukan KY

Jakarta, TribunAsia.com – Hakim kopi maut sianida lancarkan Gugatan ke PTUN tentang Calon Halim Agung (CHA) yang dilakukan Komisi Yudisial (KY). Kata Dr Binsar Gultom, keterangan saksi fakta dinilai tidak relevan dengan objek gugatan Penggugat. Septi Melinda dalam kesaksiannya dicecar dengan berbagai pertanyaan seputar perekrutan dan proses penilaian dalam kelulusan Calon Hakim Agung yang diikuti oleh Hakim karir maupun Non karir.

“Saksi fakta Septi Melinda kabag rekrutmen calon hakim agung (CHA) ketika dicecar pertanyaan dari kuasa hukum Penggugat yang dikuasakan kepada Ahli Tata Negara Dr. Irmanputra Sidin, SH MH dan rekan-rekan menyangkut proses nilai kelulusan bentuknya semua itu, langsung diprotes Kuasa Penggugat. Bahwa proses nilai tersebut bukan kapasitas. Jadi menyangkut ketidaklulusan para CHA, termasuk dirinya selaku salah satu peserta dari jalur karier ,” kata Dr Binsar Gultom SH, SE, MH Hakim Tinggi PT Bangka Belitung , Selasa (12/3/2019).

Iklan 52 Khutbah Jum'at

Dr Binsar Gultom yang dikenal sebagai Hakim ‘Kopi Maut Bersianida’ dalam kasus Jessica di PN Jakpus ini juga memaparkan dalam persidangan, dia sempat melayangkan protes karena materi yang disampaikan oleh saksi Sefti ini terkait transparansi nilai kelulusan justru kesempatan terbaik untuk digugat ke Komisi Informasi Publik (KIP) dan saat ini calon peserta Hakim Agung yang bernama David Tobing tengah menuntut lembaga KY tersebut di KIP.

“Jadi menyangkut ketidaklulusan para CHA, termasuk dirinya selaku salah satu peserta dari jalur karier. Tadi kami nyatakan protes itu bukan kapasitas atau ranah PTUN untuk mengadilinya, tapi ranah KIP yang kini juga dituntut oleh David Tobing terkait ketidak lulusannya menjadi calon hakim agung,” jelas Binsar kepada TribunAsia.cp, .

Selain itu, menurut Hakim Tinggi Dr Binsar yang menjadi objek gugatan di PTUN Jakarta adalah pengumuman seleksi calon Hakim Agung mulai dari seleksi administrasi dan tahapan II (Kualitas). Dikatakan dia, saksi fakta menggunakan argumentasi Pasal 15 UU tahun 2004 yang kini diperbaharui menjadi UU No.18 tahun 2011. Padahal setelah pasca putusan MK no. 53/2016 maka kewenangan KY menyeleksi CHA, khususnya dari non karier menjadi terbatas, yakni tergantung dari kebutuhan MA selaku pengguna.

“Menurut Selfi dari hasil  rapat pleno KY, katanya dengan dasar pasal 15 UU KY tersebut berkewajiban menyeleksi calon hakim agung. Menurut Penggugat Prinsipal dipersidangan jangankan menurut ketentuan UU KY, bahkan menurut pasal 24B UUD 1945 sekslipun KY diberikan kewenangan secara mandiri melakukan seleksi kepada CHA. Namun setelah berlakunya putusan MK tersebut, kewenangan KY menyeleksi CHA dari non karier telah dibatasi, yakni tergantung kebutuhan MA,” imbuhnya.

Demikian juga dijelaskan Penggugat, bahwa berdasarkan pertimbangan putusan MK no. 53/2016 KY selaku Tergugat harus mempedomani seleksi Calon Hakim Agung berdasarkan kebutuhan Mahkamah Agung sebagai user. Terlebih, kata Dr Binsar, bahwa pengumuman hasil seleksi administrasi dan kualitas yang yang dileluarkan KY telah dijadikan Penggugat menjadi obyek sengketa aqou, karena dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan cq. Putusan MK No. 53/2016 jo pasal 7 huruf b butir 3 UU No. 3 tahun 2019 tentang Mahkamah Agung, jo Surat wakil Ketua MA bidang non yudisial no. 4/2018 tentang kebutuhan hakim agung di MA dan Asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB).

“Ditambahkan oleh Kuasa Hukum Pengguat Alungsyah, SH, MH yang menjadi objek gugatan kami adalah pengumuman seleksi calon Hakim Agung dari tahap administrasi dan kualitas (tahap kedua). Kami mohon tadi kepada majelis hakim agar tidak melanjutkan pembuktian pembuktian yang menggunakan protector segala macam,” tandasnya.

Sementara saksi berikutnya, Rob Siringo selaku tenaga ahli KY menjelaskan, posisinya waktu itu sebagai tim penilai CHA. Saksi pun tak lepas dipertanyakan kembali oleh Kuasa Penggugat tentang yang menjadi dasar gugatan.

“Yang dijawab, ada 2 objek gugatan yaitu, KTUN tahap administrasi dan KTUN tahap Kualitas, namun ketika kaitannya dengan kebutuhan hakim agung berdasarkan surat Waka MA bidang non yudisial No. 4/2018 dan juga substansi dari Putusan MK No. 53 tahun 2016,” ungkapnya.

Ia pun merinci, saksi Rob Siringo dinilai kurang paham dan pada akhirnya Kuasa Hukum Penggugat membatasi pertanyaan tersebut. Karena, mengingat saksi yang dihadirkan juga tidak tahu dan hanya fokus kepada bagian penilaian CHA.

“Selain dari pada itu, saksi Rob hanya tahu mengenai proses seleksi CHA pada tahun 2017, padahal obyek gugatan penggugat adalah ditahun 2018,” tegasnya.

Perlu diketahui, pekan depan agenda sidang mendengarkan ahli dari Tergugat Komisi Yudisial dengan melengkapi bukti standar kelulusan para CHA dan prosedur alur tahapan hingga proses tersebut dikirimkan ke DPR RI. (Dw)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *