oleh

Tim Advokad Indonesia Bergerak (TAIB) Laporkan Mendagri Cahyo Kumolo ke Bawaslu RI

Jakarta, TribunAsia.com – Di pemberitaan beberapa media massa Nasional ternama tertanggal 02 Maret 2019;

disebutkan bahwa Mendagri Tjahyo Kumolo pada saat memberikan sambutan di Rakor Program Pengembangan SDM Kepala BPSDM se Indonesia, di The Rich Jogja Hotel Sleman, DI Yogyakarta, telah memberikan pernyataan yang pada pokoknya adalah :

Iklan 52 Khutbah Jum'at

“Aparatur sipil negara sebagai birokrasi, dipusat, daerah anda tidak boleh netral. Punya bupati dipilih lewat Pilkada siapapun yang jadi, tugas bapak ibu yang duduk di pemerintahan kabupaten/kota harus loyal hormat tegak lurus kepada kepala daerah…..… Termasuk presiden juga, sekarang presidennya masih Pak Jokowi, Pak Jusuf Kalla wapresnya, sampai 20 Oktober nanti pada saat diumumkan KPU siapa pemenang Pilpres nanti………. Sampaikanlah program Pak Jokowi-Jusuf Kalla, gubernur dan bupati kepada masyarakat, itu kan boleh. Dia pimpinan kita yang sah dalam proses pemerintahan, jangan justru ASN mencela program pemerintah yang dia menikmati setiap hari gaji dan fasilitas yang ada”.

Pernyataan Menteri Dalam Negri Tjahyo Kumolo dalam kedudukannya sebagai PejabatNegara tersebut, tentu saja tidak dapat dibenarkan, bahkan berpotensi melangggar Undang-Undang Pemilu, karena jelas-jelas telah memberikan arahan yang tidak benar agar para Aparatur Sipil Negara (ASN) menyampaikan program presiden Jokowi, sedangkan presiden Jokowi pada PEMILU Presiden periode 2019-2014 ini adalah juga sebagai CAPRES.

Lagipula sesuai ketentuan dan aturan Hukum yang ada telah dinyatakan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) pada PEMILU harus netral, karena ASN adalah Apatur Sipil Negara, dan bukan Aparatur Sipil Pemerintah !!!.

Mendagri Tjahyo Kumolo dalam kedudukannya sebagai Pejabat Negara, dan dengan pernyataannya, yang pada pokoknya : “ASN Jangan Netral, Sampaikan Program Pak Jokowi” tersebut, maka secara tegas telah melabrak aturan yang menentukan bahwa, Pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta aparatur sipil negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa Kampanye.

Oleh karenanya patut diduga Mendagri Tjahyo Kumolo telah melanggar Pasal 283 Jo. Pasal 284 Jo. Pasal 547 Undang – Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang PEMILU.Berdasarkan hal-hal tersebut, maka Tim Advokat Indonesia Bergerak (TAIB) melaporkan Mendagri Tjahyo Kumolo ke BAWASLU RI, agar dugaan kesalahan ataupun pelanggaran yang dilakukannya dapat diperiksa sesuai dengan aturan, dan ketentuan hukum yang berlaku.

 

TIM ADVOKAT INDONESIA BERGERAK (TAIB)

Koordinator : Djamaluddin Koedoeboen, S.H., M.H. dan Wakil Koord : Muhajir,S.H., M.H.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *