oleh

SK Kemen LHK Terbit, Walhi Bersama Aliansi Cagar Alam Jawa Barat Sikapi Perubahan Fungsi Kawasan Hutan

Jakarta, TribunAsia.com – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) bersama Aliansi Cagar Alam Jawa Barat menyikapi perubahan fungsi kawasan hutan cagar alam di Jawa Barat. Menurut Wahyudin, menilai tidak sesuai dengan peruntukannya, karena penurunan status tidak transparan dan tidak melibatkan masyarakat.

Saat ini, telah diterbitkannya keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.25/MENLHK/SETJEN/PLA.2/1/2018 tentang perubahan fungsi dalam fungsi pokok kawasan hutan dari sebagian cagar alam Kamojang seluas ±2.391 Ha dan cagar alam Gunung Papandayan seluas ±1.991 Ha menjadi Taman Wisata Alam (TWA), terletak di Kabupaten Bandung dan Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat tertanggal 10 Januari 2018.

“Terkait penyikapan diwilayahnya ini kita memandang tidak sesuai seharusnya, sesuai dengan fungsi tata ruang. Yang kedua kita melihat tidak ada transparansi dari rencana penurunan status tersebut kepada publik dan juga tidak ada keterlibatan masyarakat dalam proses-proses perencanaan penurunan,” ungkap staf advokasi Walhi Jabar kepada TribunAsia.com, Rabu (6/3/2019).

Terlebih, perencanaan perubahan peruntukan itu telah melanggar undang-undang tentang kehutanan yang terdapat didalam Pasal 62 ayat 2. Kata Walhi, kebijakan tersebut tidak merujuk pada undang-undang keterbukaan informasi publik atas turunnya status cagar alam di Jawa Barat.

“Jadi, sikap keras kita-kita pertegas , walhi bersama aliansi cagar alam turunnya status cagar alam (CA) ini. Melanggar undang-undang kehutanan nomor 41 karena salah satu kebijakan tersebut mengenai rencana perubahan peruntukan fungsi hutan tidak disebarluaskan kepada publik dan berbagai kepentingan dan merujuk pada pasal 62 ayat 2 undang-undang 41 tentang kehutanan dalam ayat tersebut rencana peruntukan hutan dan informasi hasil kehutanan,” tegasnya.

Kemudian, kawasan hutan yang terdapat dipegunungan Jawa Barat menjadi sasaran untuk ekspansi kepentingan panas bumi diperkirakan membutuhkan lahan seluas 1700 hektar (Ha). Dari kajian serta analisa Walhi, kebutuhan lahan tersebut tidak melebihi ribuan hektar akan tetapi cukup dengan 100 hektar. Kebutuhan lahan di cagar alam itu dapat dilegitimasikan untuk lahan usaha.

“Untuk kawasan (Gunung) Papandayan ini 1700 hektar yang jadi pertanyaan kami ini seluas itu tidak rasional alasan untuk ekspansi begitu. Karena, kajian dan analisa kita kepentingan atau kebutuhan untuk ekspansi panas bumi itu paling besar itu hanya cukup untuk 100 hektar tidak sampai ribuan. Yang jadi pertanyaan itu untuk apa ?. Itu legitimasi untuk parah usaha untuk wisata alam baik itu sarana pariwisata membuat kolam cafe-cafe terus juga villa-villa,” terang Walhi.

Atas kebijakan tersebut, aktivis lingkungan hidup menyampaikan, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) diduga tidak becus mengelola cagar alam. Karena, kawasan hutan lindung tersebut digunakan untuk trail, offroad dan wisata alam yang berdampak pada kerusakan alam.

“Dugaan kita itu salah satu apa namanya  ketidakbecusan BKSDA dalam pengolahan cagar alam karena sebelum turunnya 2018 ini kawasan itu sudah terintervensi oleh pembalak liar terus juga motor trail untuk offroad juga gitu terus juga untuk wisata wisata alam. Artinya ketidak becusan BKSDA itu artinya melegitimasikan bahwa ini sudah sah SK-nya,” paparnya.

Sementara, Forum Komunikasi Pecinta Alam (FKPA) berencana akan melakukan longmarch ke menuju ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk meminta mencabut SK yang telah diterbitkan. Yudi Nurman Fauzi menambahkan, akan mempertanyakan hasil dari kajian tim terpadu.

“Kami akan melakukan longmarch ke Kementerian KLH dari Bandung peserta dari Purwakarta, Kerawang Bekasi. Kami itu meminta dicabutnya SK tersebut. Kemudian mempertanyakan hasil pengkajian tim terpadu mudah-mudahan kalau berkenan Bu Menteri harus menemui kita untuk ber-audensi untuk menyampaikan keresahan kita sebagai masyarakat terhadap kebijakan yang telah mereka lakukan,” terang Aliansi Cagar Alam Jawa Barat.

Kendati demikian, komunitas pecinta alam Jabar mengharapkan setelah keinginan dicabutnya SK atas perubahan fungsi kawasan hutan, kata dia harus dilanjutkan ke proses penegakkan hukum dikawasan konservasi alam karena berdampak terjadinya kerusakan.

“Setelah dicabutnya SK tersebut dan lakukanlah penegakan supremasi hukum di tapal batas kawasan konservasi alam karena mereka berdalih banyak kerusakan kerusakan dan juga menilai kerusakan yang terjadi karena mereka biarkan,” harapnya. (Dw)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *