oleh

Aliansi Cagar Alam Jawa Barat Menolak Perubahan Fungsi Cagar Alam Kamojang dan Gunung Papandayan

Jakarta, TribunAsia.com – Sehubungan dengan telah diterbitkannya keputusan menteri lingkungan hidup dan kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.25/MENLHK/SETJEN/PLA.2/1/2018 tentang Perubahan Fungsi dalam Fungsi Pokok Kawasan Hutan dari sebagian Cagar Alam Kamojang seluas ±2.391 ha dan Cagar Alam Gunung Papandayan seluas ±1.991 ha menjadi Taman Wisata Alam (TWA), terletak di Kabupaten Bandung dan Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat tertanggal 10 Januari 2018.

Maka dengan ini Walhi Jawa Barat MENGAJUKAN KEBERATAN atas terbitnya surat keputusan di atas. Melalui siaran Pers yang diterima TribunAsia.com pada Selasa, 5 Maret 2019 disampaikan, perubahan fungsi cagar alam menjadi TWA ini setidaknya memiliki 4 persoalan :

banner 336x280

1. Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan Cagar Alam melanggar/bertentangan Undang-Undang No 26 tahun 2007 tentang penataan ruang dan melanggar RTRW Nasional, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung dan Kabupaten Garut karena belum ada perubahan kebijakan RTRW. Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan cagar alam dilakukan tanpa perubahan rencana tata ruang dan wilayah nasional, provinsi Jawa Barat, kabupaten Garut dan Kabupaten Bandung.

 

2. Proses dan subtansi surat keputusan Melanggar Undang-Undang No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan diantaranya :

a) Informasi mengenai rencana perubahan peruntukan fungsi hutan tidak disebarluaskan kepada publik dan para pihak yang berkepentingan sebagaimana merujuk pada pasal 68 ayat 2 Undang-Undang No 41 tahun 1999 tentang kehutanan huruf b yang menyatakan bahwa masyarakat dapat mengetahui rencana peruntukan hutan, pemanfaatan hasil hutan, dan informasi kehutanan.

b) Proses penyusunan surat keputusan dan kajian perubahan fungsi tidak memberikan ruang bagi masyarakat termasuk organisasi lingkungan dan konservasi untuk memberikan memberi informasi, saran, serta pertimbangan dalam pembangunan kehutanan sebagaimana tertuang dalam pasal 68 ayat 2 huruf c UU 41 Tahun 1999 tentang kehutanan.

c) Proses dan subtansi keluarnya surat keputusan tersebut tidak melalui proses konsultasi publik yang melibatkan para pihak yang berkepentingan dengan kawasan cagar alam seperti kelompok masyarakat sadar kawasan, Walhi Jawa Barat, kader konservasi dll.

 

3. Informasi rencana perubahan peruntukan fungsi kawasan hutan cagar alam Kamojang dan Papandayan melanggar Undang-Undang No 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Rencana kebijakan ini tidak dipublikasikan kepada publik secara luas.

 

4. Dampak yang akan ditimbulkan dari perubahan fungsi Cagar Alam Kamojang dan Papandayan menjadi taman wisata alam akan memberikan  dampak pada degradasi ekosistem dan keanekaragaman hayati cagar alam di wilayah di hulu utama DAS Cimanuk dan Citarum serta menimbulkan bencana banjir yang akan semakin meluas. Sehingga, kawasan cagar alam Kamojang dan Papandayan harus tidak boleh diubah, diturunkan status dan fungsinya walaupun sebagian.

Atas dasar pertimbangan di atas maka kami meminta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI MENGKAJI ULANG SERTA MENCABUT surat keputusan tersebut. (Dw)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *