oleh

Rapat Paripurna, DPRD Kritik 6 Bidang Kerja Pemkot Depok

Depok, TribunAsia.com – Rapat Paripurna dengan Wakil Wali Kota Depok Pradi Supriatna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Yeti Wulandari, delapan fraksi DPRD senada berikan kritikan kepada Pemkot Depok. Paling tidak, ada enam bidang yang menjadi sorotan hasil temuan anggota dewan dari dari kegiatan reses di masyarakat.

Delapan Fraksi ini ialah  PDIP, GERINDRA, PKS, PAN, GOLKAR, DEMOKRAT, PP, dan Partai Restorasi Bangsa. Dilaporkan Jumat (1/3/2019). Sorotan rendahnya penilaian yaitu pertama, Pemerintahanan, birokrat pemerintahan yang berbelit yang tidak sederhana.

Iklan 52 Khutbah Jum'at

Kedua, bidang infrastriktur transportasi yang amsih berantakan. ketiga, bidang Pendidikan, agar pemerintah responsif  memperbaiki sekolah yang sudah tidak layak pakai dan menambah bangunan sekolah negeri yang berada di Kota Depok.

Keempat, proses pembuatan E-KTP yang dilakukan di Kota Depok terlalu lama terlebih bagi KTP yang rusak sampai waktu tiga bulan malah ada yang setahun lebih belum juga selesai. Kelima, sorotan tajam pada infrastruktur pengairan dan saluran air yang mampat sehingga menimbulkan banjir dan kerusakan jalan, dan keenam soal Pelayanan kesehatan yang masih kurang terutama pada hal pelayanan khusus harus dilakukan secara langsung kepada masyarakat miskin kota.

Wakil Wali Kota Depok Pradi Supriatna bersama Wakil Ketua DPRD Yeti Wulandari.

“Ini semua adalah aduan dari masyarakat dan hasil temuan langsung legislator dari masyarakat selam giat reses di awal tahun 2019 ini. Maka kami sampaikan kepada pemerintah di forum rapat paripurna ini,” sebut Yeti Wulandari.

Pantauan, sebut Yeti Wulandari mengatakan dari jumlah anggota DPRD Depok sebanyak 50 orang, hanya 26 orang yang menghadiri rapat. 24 orang tidak hadir. Dari yang tidak hadir ada 21 orang sudah mendapat izin untuk mengurusi dapil masing-masing sedangkan, 3 orang anggota DPRD tidak hadir tanpa keterangan. Bagi Yeti, kehadiran anggota dewan ini sudah quorum yaitu 2/3 anggota yang hadir dalam paripurna dinyatakan sah menurut UU.

Dalam Paripurna DPRD Depok, Wakil Walikota Depok Pradi Supriatna memberikan tanggapan dalam penyampaian reses DPRD Kota Depok menyatakan akan melakukan dan memperhatikan pencapaian tersebut di tahun 2020, dan akan menyesuaikan APBD yang ada. (Hendrik Raseukiy)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *