oleh

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Menuai Polemik Istilah

Jakarta, TribunAsia.com – Pembahasan Rancangan Undang Undang Penghapusan Kekerasan Seksual sebentar lagi akan rampung, bila tidak ada aral melintang RUU ini akan disahkan pasca Pilpres, namun demikian polemik tetap mewarnai RUU yang sudah lama digodok ini, salah satunya terkait perdebatan judul RUU, tetap menggunakan istilah “kekerasan” atau dirubah dengan menggunakan kata “kejahatan”.

Menanggapi hal tersebut, Imam Nahei Selaku Komisioner Komnas Perempuan kepada awak media di Kompleks Parlemen, Selasa (26/2) mengatakan penggunaan istilah kekerasan sudah tepat, sehingga tidak perlu ada perubahan judul RUU.

Iklan 52 Khutbah Jum'at

“Pertimbangan sebagian masyarakat termasuk Komnas perempuan Kenapa menggunakan bahasa kekerasan tidak menggunakan bahasa kejahatan,  karena kalau kejahatan itu selalu ada pelaku dan selalu ada korban yang kemudian pelaku ini selalu dihukum,  ada pidananya , sementara adalam RUU penghapusan kekerasan ini pelakunya tidak harus dihukum tetapi bisa direhabilitasi”

Sebab bisa jadi dalam kekerasan seksual, baik pelaku  yang secara normatif dia sebagai pelaku , hakekatnya adalah korban, misalnya sehingga dia tidak layak untuk dijatuhi hukuman tetapi di rehabilitasi.

Atas pertimbangan  tidak harus dihukum, maka kita bisa menggunakan bahasa kekerasan seksual tidak kejahatan, tetapi ini sepenuhnya diserahkan kepada  ahli hukum apakah mengunakan bahasa kekerasan atau kejahatan.

“Sebetulnya komnas peremnpuan tak terlalu mempermasalah persoalan ini yang penting substansi dari RUU kekerasan seksual itu tidak tercerabut , yaitu melihat  kebutuhan korban terhadap akses keadilan pemulihan” pungkasnya.

Imam Nahei secara tegas menolak bila RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dianggap pro LGBT dan perzinahan.

“Sesungguhnya Komnas perempuan berkali-kali,  ketika membantu DPR untuk membahas merancang RUU ini  itu sudah melibatkan banyak tokoh-tokoh agama, ada NU, PBNU, Muhammadiayah dan PP Muhammadiyah dan tokoh tokoh  masyarakat lain yang ada    dalam perumusan ini,  sehingga kalau ini dianggap pro terhadap tadi itu, itu saya kira ya tidak seperti itu” paparnya.

“Justru sesungguhnya RUU ini ingin menggali  nilai-nilai agama,  nilai-nilai moralitas dari masyarakat bagaimana untuk melindungi kekerasan seksual,  kira-kira seperti itu” tutupnya. (ZNR)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *