oleh

PT JIEP Harapkan Stakeholder Tertibkan Bangunan Ilegal di Kawasan Industri Pulo Gadung

Jakarta, TribunAsia.com – PT Jakarta Industrial Estate Pulo Gadung (PT JIEP) menjelaskan, setelah terjadinya kebakaran dikawasan hutan kota yang terdapat didalam komplek industri pihaknya akan berkoordinasi dengan stakeholder.

Kata Galih selaku bagian hubungan masyarakat PT (perseroan) JIEP akan melayangkan surat kepada Musyawarah Pimpinan Kota Madya Jakarta Timur (Muspiko Jaktim) dan dinas terkait. Perlu diketahui, Kawasan Industri Pulo Gadung berdiri diatas tanah milik negara pada Selasa dini hari (25/2) api melalap bangunan ilegal yang terdapat penampungan limbah barang bekas.

Iklan 52 Khutbah Jum'at

Selain itu, dia mengatakan bagi oknum-oknum yang memanfaatkan lahan di dalam Kawasan Industri Pulo Gadung pun tak luput akan ditertibkan.

Baca Juga : Selasa Dini Hari Kebakaran Terjadi di Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta Timur

“Bahwa lokasi kebakaran yaitu disebabkan oleh laki-laki legal yang ditempati tanpa seijin PT JIEP. Langkah ke depan ini, PT JIEP akan terus menertibkan, merapikan semua oknum-oknum yang tidak berkepentingan yang menduduki tanah PT JIEP yang merupakan tanah negara itu di area hutan kota seperti kasus kemarin (kebakaran) ataupun di trotoar,” jelas Galih kepada TribunAsia.com, Rabu (27/2/2019).

Lahan yang terbakar itu dikatakan pihak PT JIEP, telah tercatat dan akan ditertibkan akan tetapi, Galih merinci tetap akan berkoordinasi. Namun, bila memperoleh izin dari pemerintah kota Jakarta Timur PT JIEP akan melakukan penertiban terhadap bangunan ilegal dengan melibatkan unsur 3 pilar.

“Tapi karena kita berada di tengah-tengah kota dalam hal ini DKI Jakarta dimana kita setiap melakukan harus mengkoordinasikan dengan Muspiko baik TNI, Polri maupun Walikota. Kepannya kita sih untuk tempat-tempat yang berada di area hutan kota itu yang ada di trotoar kita terus berkoordinasi dengan Walikota sampai kita mendapat izin dari mereka untuk kita bisa mendapatkan eksekusi tersebut,” tandasnya.

Kemudian dijelaskan kembali, PT Jakarta Industrial Estate Pulo Gadung kerap memberikan teguran secara tertulis kepada oknum-oknum yang memanfaatkan lahan di Kawasan Industri Pulo Gadung Jakarta Timur. Disamping itu, Galih berpendapat penertiban bangunan ilegal terkendala izin dari pihak pemerintah setempat.

Baca Juga : Penyebab Kebakaran Dikawasan Industri Pulo Gadung Disebabkan Sampah

“Kalau dari PT JIEP itu kita tidak kurang kurang melakukan teguran dan tercatat di legal kita sendiri menyampaikan beberapa kali SP. Langkah konkrit melalui surat peringatan saja, kita siap eksekusi karena penertiban itu membutuhkan biaya. Kita terkendala satu terkait izin dari dinas terkait Walikota,” tambahnya.

Terlebih, pihak PT JIEP berharap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan surat izin untuk penertiban lahan di kawasan hutan kota yang berada di kawasan industri. Galih pun mengungkapkan terkait bangunan ilegal, dia banyak menerima keluhan dari masyarakat perihal bangunan dan kafe liar.

“Itu yang kemarin termasuk dalam rencana penertiban sebelum-sebelumnya. Namun, kita sudah mengirim surat ke dinas-dinas terkait eksekusi tersebut. Stakeholder kami dalam hal ini dinas dan walikota tergerak memberikan izin ke PT JIEP untuk melakukan penertiban Kita juga banyak terima laporan dari masyarakat kafe liar,” harapnya. (Dw)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *