oleh

Jelang Pemilu, Antisipasi Hoax Pertentangan Antara Warga

Jakarta, TribunAsia.com – Pelaksanaan hari pemilihan umum semakin dekat, menjelang hari pemilihan KPU dihadapkan berbagai tantangan, dari sekian tantangan tersebut ada yang murni urusan KPU namun adapula yang membutuhkan keterlibatan masyarakat, salah satunya perihal kabar hoax atau kebohongan publik.

Anggota DPR RI Daniel Djohan menyebut hoax yang paling perlu diatasi menjelang Pemilu adalah hoax Pertentangan Antara warga, jenis hoax ini dianggap sangat berbahaya karena bisa menyebabkan terjadinya perpecahan terbuka di tengah masyarakat.

Iklan 52 Khutbah Jum'at

“Hoax yang kita khawatirkan adalah hoax yang  semakin mempertentangkan antara satu warga dengan warga lainnya, bukan memperkuat persaudaraan  tetapi justru semakin memecah diantara warga” jelasnya saat menjadi narasumber diskusi empat pilar di Ruangan Media Center DPR/MPR RI Gedung Nusantara III, Senin (25/2).

Peran media diharapkan dapat efektif dalam rangka menangkal hoax, media diharapkan dapat menjalankan fungsinya sebagai salah satu pilar demokrasi dengan menyebarkan informasi yang mengandung muatan pencerahan, tidak partisan dan jauh dari kesan hoax.

“Hoax ini akan mempengaruh psikologi masyarakat, dia akan menjadi apatis, dan saya rasa peran media menjadi sangat penting untuk mendorong partisipasi , apalagi bisa sampai 70% lebih, itu menjadi sangat penting” imbuhnya.

Selain masalah kebohongan, pihaknya juga mengkhawatirkan pelaksanaan Pemilu yang bertepatan dengan masa libur panjang, menurutnya KPU harus memastikan bahwa warga menggunakan masa tersebut untuk datang ke TPS bukan justru asyik liburan.

“Hari pencoblosan dihadapi dengan libur panjang, jadinya tantangan tersendiri, kalau ini sudah ditetapkan, tetapi ini menjadi tantangan yang mungkin cukup berat , jangan sampai masyarakat justru mengambil libur panjang” tuturnya.

“Di luar persoalan pesimis, mesksipun posisinya mau Pemilu tetapi karena ada libur panjang dia lebih memilih libur panjang apalagi karena pemilih terbesar adalah kaum milenial. Inilah persoalan tersendiri yang harus dijawab oleh KPU sebagai penyelenggara maupun pemerintah” urainya.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *