oleh

Silaturahmi Bersama Warga, Perangkat Kelurahan Jelaskan Materi Kependudukan, Perda dan Lingkungan Hidup

Jakarta, TribunAsia.com – Kepala Satuan Kependudukan menyampaikan kepada warga dilingkungan kelurahan Jatinegara untuk segera merekam data diri untuk pencetakan kartu tanda penduduk. Diperkirakan, kata Ginanjar warga yang belum mendapatkan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) mencapai 13 ribu orang.

Pada Jum’at malam (22/2) disela-sela silaturahmi dibilangan Jalan Swadaya PLN bertempat dikantor sekretariat rukun tetangga 02, dia mengharapkan pengurus RT maupun RW dapat mensosialisasikan kepada warga setempat.

Iklan 52 Khutbah Jum'at

“Tolong kroscek lagi warga yang belum punya e-KTP itu kewajiban RT. Terus kita kejar kekurangan di Jatinegara kurang 13 ribu e-KTP. Yang kita kejar perekaman 16 April remaja-remaja rekam dulu nanti diketahui dan KTP-nya pas di tanggal lahirnya kita cetakan dan dia punya hak suara,” jelas Kasatpel kependudukan, Sabtu (23/2/2019).

Bagi warga yang telah memasuki usia lanjut, diutarakan oleh Ginanjar kepada pengurus RT dan untuk segera bersurat untuk mengajukan perekaman KTP elektronik. Bila diketemukan keterbatasan bagi lansia dalam mengurus proses administrasi, maka pihaknya hendak mengutus perwakilan dan menyambangi warga tersebut lalu mencetak KTP yang terbaru.

“Tolong kroscek lagi warga yang belum punya e-KTP itu kewajiban RT, dan bersurat, foto kelokasi bagi (lansia),” kata dia.

Kemudian, Kasatpel kependudukan Kelurahan Jatinegara Kecamatan Cakung Jakarta Timur menghimbau kepada masyarakat untuk menyelesaikan administrasi kependudukan lain seperti akte kelahiran, keterangan kematian dan kartu keluarga yang terbaru.

“Dorong warganya dikantor kelurahan ada mesin KTP. Tolong dihimbau warganya untuk membuat akte kelahiran, baik yang dewasa ataupun yang baru lahir surat asli dari rumah sakit sebetulnya tidak perlu pengantar RT RW kecuali anak tersebut belum masuk ke kartu KK,” papar Ginanjar.

Selain itu, Donna Andria selaku Lurah Jatinegara mengatakan, dalam melayani warganya akan mengutus tim kependudukan dan membuka sesi khusus terhadap warga yang dinilai masih belum memahami proses administrasi kependudukan. Menurut dia, saat turun kelapangan kedepan dirinya tidak ingin menemukan warga yang terkendala terlebih berkali-kali datang ke kantor kelurahan.

“Baik yang menjadi wewenang PTSP dan Dukcapil baik nanti kita adakan sesi khusus terkaitan pelayanan itu sendiri. Ini terkait bekal untuk RT dan RW agar warga tidak bolak balik kelurahan. KTP KK pindah termasuk untuk nikah yang banyak masalah,” ungkapnya.

Donna pun merinci, melalui bagian kependudukan masyarakat akan dijelaskan secara tehnis proses administrasi dalam mengurus keperluan kependudukan. Karena, kata Lurah Jatinegara dikantor kelurahan tidak memiliki customer care seperti yang terdapat di pelayanan perbankan. Oleh sebab itu, dia tidak ingin antrian warga menumpuk kembali dan dengan menghadirkan satuan pelaksana kependudukan masyarakat dapat mengetahui dengan jelas persyaratan yang perlu dilengkapi.

“Yang paling banyak itu kerja Pak Ginanjar terkait kependudukan nanti Pak Ginanjar sendiri yang menjadi mentor-nya dosennya. Karena lurah itu nggak punya seperti Bank seperti customer servis. Itu akhirnya numpuk itu dikelurahan nggak bawa apa-apa (kelengkapan) karena ketidaktahuan syaratnya apa,” terang Lurah.

Disamping itu, Kasatpol PP Dahlan Lumban Tobing mengutarakan tentang tugas utama yang dilakukan mengenai penegakan peraturan daerah (Perda) dan menyelenggarakan ketertiban umum. Kata Dahlan, pemilik rumah kos atau rumah sewa wajib melaporkan penghuni baru kepada pengurus lingkungan dengan batas waktu 1X24 jam.

“Tugas Satpol PP penegak peraturan daerah , Satpol PP wajib menegakkan itu menyelenggarakan ketertiban umum sudah menjadi kewajiban bukan hanya kesehatan dan pendidikan. Mungkin dilingkungan kita banyak kontrakan atau rumah kos harus melapor Pak RT, RW. Setiap tamu hrs wajib melapor 1x 24 jam harus punya data dan penghuninya,” ujar Kasatpol PP.

Ia menambahkan, selama ini Tim Satpol-PP lebih banyak menertibkan parkir liar yang terdapat di Jalan Raya Bekasi Kelurahan Jatinegara Jakarta Timur. Dahlan menjelaskan dihadapan pengurus RT maupun RW 02 yang dihadiri langsung oleh Marullah dan LMK, bersama personil Satpol PP kerap melakukan penertiban terhadap pelaku parkir liar (Pak ogah) disepanjang jalan tersebut karena mengganggu lalu lintas.

“Pak ogah, ada warga kita yang mencari nafkah itu melanggar Perda. Mohon juga dari kita semua kalau ada warga kita yang menjadi parli melakukan pelanggaran. Tahun 2019 lebih sering melakukan penertiban disepanjang jalan raya Bekasi, karena jalan unggulan jalan protokol yang tertib lalu lintas,” imbuhnya.

Sementara, kepala seksi perekonomian dan lingkungan hidup berpesan kepada masyarakat setiap melakukan kerja bakti untuk melakukan penggalian lubang biopori. Hal itu, dimaksud untuk menambah resapan air pada lingkungan warga dan mengatisipasi banjir. Program lingkungan hidup tersebut, akan ditargetkan tiap masing-masing RT terdapat 100 lubang biopori dan dilakukan bersama personil PPSU.

“Kalau masalah RT semakin berkurang, untuk program yan ada sebelum saya lahir. Setiap kerja bakti kita melakukan (lubang) biopori target setiap RT 100. Uji coba 10 nanti dibantu PPSU,” singkatnya. (Dw)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *