oleh

Mayoritas Lurah Belum Kompeten Laksanakan Permendagri 38/2018 di Kota Depok

Depok, TribunAsia.com – Berdasarkan Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Program Pembangunan Prasarana and Sarana di Kelurahan, mulai tahun 2019 ini seluruh kelurahan se Kota Depok bakal mendapat dana kelurahan masing-masing sebesar Rp 2,75 miliar.

Dana ini dari anggaran pengadaan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Depok sebesar Rp189 miliar atau 54% dari total anggaran pengadaan Dinas PUPR Depok tahun 2019 yaitu Rp350 miliar.

Iklan 52 Khutbah Jum'at

Namun, disebutkan Pelaksana Tugas Kadis PUPR Supian Suri yang juga Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) ini masih ada ganjalan penerapan Permendagri ini sebab sebagian besar  Lurah di Kota Depok belum memiliki sertifikasi pejabat pembuat komitmen (PPK) pengadaan barang dan jasa.

“Dari 63 Lurah kita, 53 orang belum punya sertifkat pengadaan barang dan jasa. Hanya 10 yang sudah lulus sertifikasi. Di sisi lain, ada beberapa ASN Kota Depok yang memiliki sertifikasi pengadaan barang dan jasa namun posisinya staf. Tapi kami akan segera lakukan bimtek sertifikasinya,” ujar Supian Suri kepada awak pers dari Elshinta di sela Forum Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020 Dinas PUPR Kota Depok yang diikuti sejumlah pihak terkait, Rabu (20/2/2019).

Masalah ini, sebut Supian Suri pertama, BKPSDM mendesak segera buat Bimtek pengadaan barang dan jasa bagi lurah-lurah yang belum memiliki sertifikasi itu. Harapannya, sebelum dana itu digulirkan, mereka sudah benar-benar siap. Sebab sebutnya anggaran ini harus dipertanggungjawabkan dari sisi fisiknya dan  sisi administrasinya.

Kedua, dana kelurahan sebesar Rp2.75 miliar itu, akan digelontorkan sebagian saja pelaksanaanya di kelurahan dan sebagian dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) 1, 2, dan 3 di Dinas PUPR Kota Depok.

“Ternyata setelah bimtek lurah belum semua siap, apakah polanya di masa transisi ini di UPT dimanfaatkan. Ini nanti yang akan kita rapatkan dengan Bappeda, Badan Keuangan Daerah (BKD) dan BKPSDM seperti apa nanti,” jelasnya. (Hendrik Raseukiy).

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *