oleh

Catat, Amandemen Konstitusi Terakhir Merupakan Pesanan Asing

Jakarta, TribunAsia.com – Perubahan UUD 1945 tahun 2002 yang merupakan amandemen terakhir dinilai sarat dengan pesanan asing, pihak asing ditengarai bermain dalam proses amandemen kala itu, pernyataan tersebut mengemuka dalam Bedah Buku “Mengapa Kita Harus Kembali ke UUD 45” Jumat (15/2) bertempat di Djakarta Theatre Ballroom.

Salamuddin Daeng Selaku pembicara secara tegas menyebut amandemen konstitusi terakhir sarat dengan pesanan asing, menurutnya apa yang disampaikannya memiliki bukti jelas.

Iklan 52 Khutbah Jum'at

“Amandemen konstitusi terakhir sarat dengan pesanan asing, buktinya bisa kita telusuri melalui berbagai dokumen” terang Salamuddin.

Dia kemudian menguraikan proses campur tangan asing dalam amandemen konstitusi terakhir.

“Kita sengaja dibuat krisis oleh asing agar kita minta bantuan kepada mereka untuk melakukan amandemen, IMF membiayai National Democratic Institute for International Affairs (NDI) untuk mendorong perubahan konstitusi, ada bukti NDI melakukan briefing kepada anggota DPR/MPR saat itu terkait upaya amandemen, hasil dari amandemen tersebut melahirkan konstitusi yg sangat liberal, turunannya misalnya UU minerba” jelasnya.

Penegasan hampir sama disampaikan Hatta Taliwang, dalam pandangannya masalah serius yang dihadapi bangsa bukan hanya soal pemimpin tapi juga terkait sistem, ia pun mendorong semua pihak agar tidak perlu takut bahwa amandemen akan melahirkan otoritarianisme.

“Demokrasi berujung untuk kepentingan konglomerat karena sistemnya keliru, anggota DPR tidak punya kompetensi tapi mengetest calon pejabat negara, tidak perlu takut bila kembali ke UUD45 akan melahirkan otoritarianisme karena sekarang adalah abad keterbukaan teknologi, tidak ada yang bisa disembunyikan” ujarnya.

Dalam hal jalan menuju amandemen, Hariman Siregar sebagai keynote speaker mengajukan dua syarat.

“Pertama, amandemen jangan dilakukan secara terburu-buru, kalau perlu dilakukan saat negara aman supaya yang lahir pencerahan bukan kepentingan sesaat. Kedua bahasa yang dipakai jangan ada yang multi tafsir agar maknanya tidak disalahgunakan” ujarnya dihadapan peserta Bedah Buku.

Sementara itu Taufiequrahman Rukhy yang didaulat membawakan pengantar diskusi mengurai latar belakang penyusunan buku.

“Ini merupakan tulisan bunga rampai, ada banyak penulis, awalnya biasa ada pertanyaan kenapa harus kembali ke UUD45, daripada dijawab satu persatu lebih baik dibuatkan buku dengan mengajak semua pihak yang punya pikiran sama agar menulis” bebernya.

Tidak lupa Rukhy menegaskan bahwa kegiatan Bedah Buku tidak ada hubungannya dengan Pilpres.

“Kegiatan ini tidak ada hubungan dengan Pilpres, sikap saya adalah merdeka” tegasnya. (ZNR)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *