oleh

Pencanangan Zona Integritas di Pengadilan Diharapkan Merubah Sikap dan Memperbaiki Diri

Jakarta, TribunAsia.com – Pencanangan Zona Integritas (ZI) dilakukan instansi Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas 1A Khusus menuju wilayah bebas korupsi. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta (PT DKI Jakarta) menyampaikan, Zona Integritas diharapkan menjadi momen untuk memperbaiki diri (save control). Dr Syahrial Sidik SH MH pun menjelaskan, PT DKI Jakarta telah melakukan zona integritas dan sudah menerima pengakuan dari Kemenpan-RB.

“Zona untuk memperbaiki diri namanya save control untuk merubah sikap dan perilaku yaitu change of mind itu yang ke satu. Yang kedua, kita dipengadilan tinggi kan sudah dapat zona integritas sudah selesai sudah mendapatkan dari Kemenpan dan sekarang ini harus ditularkan ke seluruh PN Jakarta Timur ini hari ini sudah harus mendeklarasikan,” kata Syahrial kepada tribunasia.com , Jum’at (15/2/2019).

Iklan 52 Khutbah Jum'at

Selain itu, dia memaparkan tentang materi zona integritas yang sudah dilakukan bersama Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan mengharapkan dukungan masyarakat. Oleh karena itu, kata Wakil ketua PT DKI Jakarta bila inkonsistens dalam pelayanan publik diharapkan masyarakat melaporkan.

” Enam area ini harus segera ditindak lanjuti sudah punya sikap inernya sudah keluar-kan dan ini menyatakan saya mau merubah itu kasarnya begitu. Sekarang sudah ada janji dari mereka dan kita sekarang kita harus kerjanya dukung, masih ada yang macam-macam laporkan,” tegasnya.

“Yang jelas bahwa terutama yang kita harus ubah itu sikap dulu kan ya, ini berkaitan dengan sikap batin dan karenanya itu korupsi, baru kita ke layanan publik,” tambahnya.

Dikatakan, Syahrial sistem manajemen yang diterapkan di seluruh pengadilan akan dinilai oleh publik. Ia juga berharap, partisipasi masyarakat dan insan Pers memberikan kontribusi baik melalui kritik maupun saran yang dapat menciptakan perubahan positif.

“Karena dari sistem manajemen perubahan sampai dengan nanti ada penilaian dari masyarakat. Itu baik juga dari kalangan Pers sikap ini yang dilakukan oleh pengadilan Jakarta Timur. Juga ada masukan ini, juga memberikan masukan tapi tapi harus ada masukan yang positif jangan menjelek-jelekkan, jangan,” beber dia.

“Karena ini kan masalah mental juga sering di jelek jelekan kita jatuh mental sehingga akhirnya masa bodo ini yang tidak diinginkan. Kalau sikap batin yang mengganjal itu kan kita tidak bakal maksimal makanya itu terus lahirnya ke layanan publik itu ada manajemennya caranya ada 6 area itu,” sebut pria berbatik.

Dalam sistem zona integritas dibawah PT DKI Jakarta, dikatakan kembali oleh Syahrial, perencanaan itu memiliki langkah-langkah khusus sesuai peraturan dan perundangan. Kemudian, sistem yang telah diberlakukan dilingkungan pengadilan memiliki koordinator yang telah ditunjuk dalam menangani hal tersebut.

“Ini yang pertama untuk pencanangan. begini zona integritas ini ada stepnya, ada waktunya sehingga ini yang terakhir makanya tadi ada koordinatornya namanya pak Pak James Butar Butar itu koordinator khusus untuk Jakarta,” ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur turut serta menyampaikan perihal pelayan masyarakat agar terhindar dari praktek korupsi kolusi dan nepotisme (KKN). Sumino SH MH mengatakan, semua pihak dapat mengingatkan pengadilan dan mengawasi agar lebih efektif.

“Meningkatkan kesadaran pada seluruh aparat apa yang seperti di katakan tadi kita tidak akan melakukan korupsi kolusi dan nepotisme. Memberikan pelayanan yang prima. Perbaikan itu ada reformasi birokrasi itu-kan,” kata Kepala PN Jaktim.

Kata dia, pencanangan zona integritas dihadiri Ombudsman, pimpinan forum kota, kepolisian, personil Kodim dan tokoh masyarakat. Namun, saat ini pelayanan di PN Jaktim dapat lebih efektif dengan terbangun pelayanan PTSP.

“Dalam acara ini kita undang pimpinan forum kota, ada tokoh-tokoh masyarakat yang lain itu maksudnya untuk menjaga dan mengingatkan pengadilan ini apa namanya kurang tepat dalam mengambil keputusan. Jadi, anda semua (wartawan) bisa menjadi menjadi menjadi mengawasi semua kita akan berusaha lagi agar lebih baik lagi begitu,” imbuhnya.

“Birokrasi apa dikatakan itu ruwet, sekarang PPSP apa namanya ini kan mereformasi diri ini kita. Kan kita akan perbaiki se-efektif mungkin,” singkatnya.

Akhir kata, dia menjelaskan lagi, Ombudsman RI mendukung langkah-langjah yang diterapkan pengadilan demi memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat. Dengan terbuka, menurut Sumino bila terdapat indikasi pelanggaran administrasi bisa segera melaporkan ke Ombudsman

“Itu mendukung lah komitmen mendukung Ombudsman. Barangkali dengan kinerja nyata barangkali kurang baik itu kan mal administrasi bisa dilaporkan ke Ombudsman, jadi dengan adanya komitmen ini,” ujar Kepala PN Jaktim. (Dw)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *