oleh

Pemda NTT dan Malut Harus Percepat Pembentukan Komisi Informasi

Jakarta, TribunAsia.com – Saat ini proses pembentukan Komisi Informasi Provinsi se-Indonesia masih menyisakan 2 Provinsi, yaitu Provinsi Maluku Utara dan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pemerintah daerah di 2 Provinsi, sebagaimana informasi terkini masih sedang melakkan proses persiapan untuk melakukan rekruitmen komisioner. Sudah seharusnya Pemda NTT dan Malut mempercepat pembentukan Komisi Informasi.

“Pembentukan lembaga ini menunggu kerja cepat pemerintah daerah. Dibutuhkan akselerasi yang bisa mendorong proses rekruitmen komisioner hingga lembaga bisa bekerja secara efektif” ucap Anwar Razak, peneliti KOPEL Indonesia, Kamis (14/2).

Iklan 52 Khutbah Jum'at

Sebagaimana diketahui bahwa selama kurang lebih 10 tahun proses pembentukan Komisi Informasi di tingkat Provinsi telah didorong oleh NGO nasional dan lokal agar segera terbentuk di seluruh Indonesia. Namun pada kenyataannya sekarang masih tersisa 2 provinsi yang masih berproses. Setelah beberapa waktu lalu Provinsi Papua Barat berhasil membentuk dan memilih komisioner Komisi Informasi Papua Barat.

UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada dasarnya telah memandatir untuk pembentukan lembaga ini segera di semua Provinsi se-Indonesia, agar segera berfungsi untuk menengahi sengketa terkait dengan informasi publik. Pemerintahan Jokowi sendiri bahkan memasukkan hal ini sebagai salah satu agenda Nawacita yang semestinya tercapai pada periode 2014-2019, sebab dianggap sebagai kebutuhan utama dalam pemerintahan, seiring dengan meningkatnya partisipasi dan kebutuhan masyarakat terhadap informasi publik.

“Selain karena alasan mandatir UU sejak tahun 2008, juga karena tuntutan kondisi lalu lintas keterbukaan informasi yang semakin berkembang, baik dari masyarakat (individual atau swasta) ke pemerintah maupun dari pemerintah ke pemerintah yang membutuhkan penengah. Pembentukan Komisi Informasi menanti akselerasi pemerintah daerah” terangnya.

KOPEL Indonesia, Sebagai salah satu simpul jaringan masyarakat sipil dalam Open Government Partnership (OGP), sedang melakukan pendampingan kepada kedua daerah tersebut agar berproses dengan cepat. KOPEL berharap Komisi Informasi terbentuk bulan ini dan pemerintah daerah menyiapkan sejumlah perangkat kelembagaan serta sarana pendukung untuk terbentuk dan berjalannya lembaga ini. (ZNR)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *