oleh

Kasipidum se-DKI Jakarta dan Jawa Barat Hadiri Sosialisasi SPPT-TI di Bandung

Jakarta, TribunAsia.com – Seluruh Kepala Seksi Tindak Pidana Umum (Kasipidum) se-DKI Jakarta dan Jawa Barat menghadiri sosialisasi sistem penanganan perkara pidana secara terpadu berbasis teknologi informasi (SPPT-TI) di Hotel Aryaduta, Bandung, Jawa Barat.

Achmad Muchlis SH MH dari Kejaksaan Negeri Jakarta Timur mengatakan, sosialisasi sistem penanganan perkara pidana melalui sistem online dibuka oleh Brigadir Jenderal Yosep Puguh. Diketahui, Yosep Puguh selaku Plt Bidang kerjasama antar penegak hukum di Kemenkopolhukam.

Iklan 52 Khutbah Jum'at

“Sosialisasi sistem penanganan perkara pidana berbasis teknologi informasi. Dihadiri Kasi Pidum seluruh DKI Jakarta dan Jawa Barat. Yang dibuka oleh Kemenpolhukam Plt bidang kerjasama antar penegak hukum yaitu Brigjen Yosep Puguh,” kata Muchlis selaku Kasipidum Kejari Jaktim kepada TribunAsia.com di Bandung, (14/2/2019).

Kata dia, peserta yang hadir saat itu panitera muda pidana (Pamud) pengadilan negeri dan petugas rutan turut dilibatkan dalam sosialisasi SPPT-TI. Namun, Kasi Pidum Kejari Jaktim pun merinci, tentang sistem berbasis teknologi informasi yang akan diterapkan dan menyelaraskan penanganan perkara baik dari kepolisian, Kejaksaan, Depkumham dan berakhir di Mahkamah Agung RI.

Kasipidum Kejari Jaktim, Achmad Muchlis SH MH.

“Intinya untuk menyeragamkan sistem penanganan perkara pidana mulai dari pihak kepolisian, Kejaksaan, Depkumham dan Mahkamah Agung. Yang dimulai dari SPDP, surat penunjukan jaksa, surat perintah penahanan, kapan habisnya penahanan, penetapan hakim, maupun administrasi-administrasi lainnya yang bersifat teknis,” tandasnya.

Muchlis menyampaikan, Kejaksaan saat ini telah menjalankan sistem penanganan perkara pidana yang berbasis teknologi informasi. Hal tersebut, kata dia sudah dibuktikan sesuai dengan acuan SPPT-IT dan ditunjukkan hingga proses hukum inkracht.

“Bapak Indra selaku pembicara pemateri dari Kejagung RI memaparkan, bahwa kejaksaan telah siap melaksanakan sistem penanganan perkara pidana yang berbasis teknologi informasi. Yaitu, dibuktikan dengan telah dilakukan penahanan perkara dari kejaksaan mulai dari P-16 (penunjukan jaksa) sampai dengan pelaksanaan putusan pidana yang sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht),” ungkapnya.

Ia menambahkan, seiring kemajuan sistem informasi, perlunya ditingkatkan kembali sehingga kedepan dapat terintegrasi dengan pihak-pihak terkait dan terkelola di Kemenkominfo. Terlebih, sosialisasi itu dilakukan dalam rangka meningkatkan pemahaman satuan kerja di wilayah Pengembangan SPPT-TI guna mewujudkan penegakan hukum yang berkualitas dan berkeadilan.

“Dalam sistem SIMKARI (Sistem Informasi Manajemen Kejaksaan RI) dan sekarang telah disempurnakan dengan sistem CMS (case management sistem) sehingga tinggal mensiskron-kan dengan tekhnologi yang ada di kepolisian, Depkumham maupun Mahkamah Agung yang akan dikelola oleh Kemenkominfo dan BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara),” ujarnya. (Dw)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *