oleh

Negarawan, Provokator atau Politisi ?

Jakarta, TribunAsia.com – Menjauhkan persaingan memperebutkan kekuasaan saat ini seolah menjadi sebuah perang Baratayudha yang patut terus diupayakan. Jangan sampai terjadi habis-habisan sebagian politisi berusaha meraih kekuasaan apa pun caranya.

Setidaknya hal itu harus terus dihindarkan dalam kampanye pilpres yang tengah berjalan. Tidak boleh ditempuh segala cara asal kekuasan dapat diraih sebagian pihak. Tak selayaknya seorang kandidat haus jabatan, menjadikan kekuasaan tujuan akhir praktik semacam ini. Gagal meraih kekuasaan menjadi hal yang paling ditakuti harus dibuang jauh-jauh.

banner 336x280

Tidak menganggap kekalahan itu patut dihindari dalam posisi kemenangan menjadi harga mati. Meraihnya juga tidak harus secara mati-matian. Bila tidak bisa dengan cara halus, ditempuh cara kasar tidak dijadikan prinsip. Jangan terjadi kompetisi yang menjadi ajang perebutan kekuasaan yang masif.

Hindarkan upaya menjatuhkan lawan gencar dilakukan dan kelemahan kompetitor menjadi sasaran bidikan mereka meski dengan kebohongan (hoaks). Tujuannya untuk diumbar kepada publik agar rasa simpati mereka hilang, bahkan dengan caci maki. Tak jarang seorang calon bisa menjadi komoditas kampanye hitam para pesaing.

Padahal, sejatinya proses pemilihan pemimpin termasuk pilpres harusnya bisa mendatangkan kebahagiaan bagi rakyat. Dalam demokrasi selayaknya pihak yang paling diuntungkan harusnya rakyat. Karena demokrasi adalah pemerintahan dari oleh dan untuk rakyat. Bukan pemenuhan syahwat politik segelintir elite dengan membabi buta.

Menjelang Pilpres dan Pileg 2019 yang kian dekat, ada dua hal yang patut dicermati :

PERTAMA, peluang terjadinya persaingan sengit dan habis-habisan dari setiap kubu kandidat capres.

KEDUA, adanya upaya mengekspos secara berlebihan kebaikan calon sendiri dan mengobral kelemahan pihak lain. Bila keduanya terjadi, kondisi politik dan negara ini terancam terperosok dalam keadaan yang mengancam masa depan demokrasi yang sehat dan juga bangsa ini.

Patut dihindarkan visi dan misi jangka pendek serta sikap pragmatis untuk meraih kekuasaan. Kemudian, negarawan sudah selayaknya menunjukkan wawasan, integritas serta kapasitas intelektual dan emosional di atas rata-rata. Para elite politik adalah orang yang akan menerima amanah untuk mengelola kepentingan umum. Kepentingan ini menyangkut hajat hidup orang banyak.

Dibutuhkan kemampuan yang lebih. Tentu kepentingan umum lebih rumit dan komplek daripada kepentingan individu. Akhirnya, kemampuan lebih dari elite ini diperlukan agar bisa wawas diri bila ia memegang kekuasaan.

Demikian juga politisi yang tidak sedang memegang kekuasaan dalam memberikan kritik. Kritik yang diberikan adalah kritik yang jujur, rasional, tanpa sentimen dan sikap emosional kepada lawan politik. Kritik seharusnya tidak menjadi upaya untuk menjelekkan, menyerang, apalagi menjatuhkan lawan politik.

Di sisi lain, masyarakat perlu dewasa dalam memberikan suara dan dukungannya kepada calon pemimpin bangsa. Banyak warga yang sekadar masih terpikat popularitas yang tampak. Image yang semu dan menonjol berpengaruh besar kepada para pemilih.

Kesan di kulit luar menjadi pertimbangan memberikan dukungan. Padahal, kesan itu belum tentu merupakan inner beauty seorang tokoh. Seharusnya kinerja dan kapasitas calon pemegang mandat rakyat itulah yang menjadi pertimbangan utama.

Hidup adalah pilihan, apakah anda akan menjadi negarawan, provokator atau politisi ? Kembali pada diri sendiri. (GN)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *