oleh

Dugaan Tindak Pidana Pemilu, Bawaslu Jaktim Kronologi Pembagian Kalender di Madrasah Cakung Barat

Jakarta, TribunAsia.com – Bahwa sehubungan dengan banyaknya pemberitaan dan pertanyaan terkait kelanjutan proses penanganan Temuan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu. Yakni pembagian bahan kampanye berupa kalender di tempat pendidikan Madrasah Ibtidaiyah (MI) Nurul Huda di bawah naungan Yayasan Pendidikan Islam Nurul Huda (YPINH) Cakung Barat, maka Bawaslu Kota Jakarta Timur menganggap penting untuk menyampaikan Press Release kepada masyarakat agar tidak ada simpang siur dalam pemberitaan.

“Proses penanganan dugaan pelanggaran Pemilu diawali dari adanya informasi pemberitaan di media online pada tanggal 9 Januari 2019 tentang adanya dugaan pembagian kalender di tempat pendidikan tepatnya YPI Nurul Huda, Cakung Barat yang diduga dilakukan oleh Calon Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta dari Partai Gerindra Dapil 4 No Urut 4,” jelas Sakhroji kepada TribunAsia.com, Rabu (13/2/2019).

Kemudian, Bawaslu Kota Jakarta Timur melakukan investigasi/penelusuran atas berita tersebut dengan mendatangi tempat kejadian YPI Nurul Huda Cakung Barat, yaitu sekolah MI dan SMK Nurul Huda serta meminta keterangan beberapa orang tua murid yang menerima kalender dimaksud.

Berdasarkan informasi awal dari pihak sekolah MI Nurul Huda dan keterangan Orangtua murid,  Bawaslu Kota Jakarta Timur memutuskan informasi awal tersebut sebagai Temuan dugaan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu dengan registrasi No.09/TM/PL/KOTA/12.04/I/2019, pada tanggal 18 Januari 2019, dengan dugaan Terlapor adalah H. Zuhdi Mamduhi. Kemudian pada tanggal 21 Januari 2019 Bawaslu Kota Jaktim melakukan rapat Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu dan dimulailah Proses Penanganan Pelanggaran sampai tanggal 8 Februari 2019.

“Beberapa saksi-saksi sudah kami panggil untuk dimintakan keterangannya, termasuk memanggil Pihak Pengurus Yayasan dan Terlapor. Dari beberapa pihak yang diundang untuk dimintakan keterangannya, ada beberapa pihak yang tidak hadir, termasuk Terlapor tidak hadir meskipun sudah 2 (dua) kali diundang oleh Bawaslu Kota Jakarta Timur,” ujar Ketua Bawaslu Kota Jakarta Timur melalui keterangan tertulis.

Sedangkan, Pengawas Pemilu tidak memiliki kewenangan memanggil paksa kepada pihak yang tidak bersedia hadir untuk dimintakan keterangannya dalam proses penanganan pelanggaran Pemilu. Berbeda dengan kewenangan Penyidik Kepolisian yang bisa memanggil (jemput) paksa kepada saksi yang mangkir pada panggilan ketiga ketika dimintai keterangan oleh Penyidik Kepolisian.

“Dari saksi-saksi yang sudah memberikan keterangannya, informasi berhenti kepada kepala sekolah MI Nurul Huda dan tidak didapatkan keterangan yang menyatakan keterlibatan Terlapor secara aktif dalam melakukan kegiatan, seperti menyiapkan, menginstruksikan dan membagikan kalender tersebut di lingkungan YPI NH,” tandasnya.

Keterangan yang didapatkan adalah pembagian kelander tersebut atas instruksi kepala sekolah MI Nurul Huda. Hasil rapat Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu antara Bawaslu Kota Jakarta Timur, Penyidik Kepolisian dan Jaksa menyimpulkan:

Dalam kasus pembagian kalender oleh Terlapor (Caleg DPRD Provinsi DKI Jakarta) di tempat pendidikan YPI NH tidak terbukti adanya keterangan atas keterlibatan secara aktif Terlapor dalam pembagian bahan kampanye di tempat pendidikan. Oleh karena itu, Sentra Gakkumdu Jakarta Timur merekomendasikan: Bawaslu Kota Jakarta Timur untuk tidak meneruskan proses penanganan pelanggaran kepada Penyidik Kepolisian Polres Metro Jakarta Timur.

“Namun demikian, terhadap dugaan keterlibatan YPINH dalam pembagian kalender tersebut Bawaslu Kota Jakarta Timur akan berkoordinasi lebih lanjut dengan instansi terkait yaitu Kanwil Kementerian Agama Kota Jakarta Timur,” lanjutnya.

Demikian Bawaslu Kota Jakarta Timur menyampaikan Press Release ini agar bisa memberikan informasi yang jelas terkait proses penanganan pelanggaran Pemilu. Press release ini juga dimaksudkan untuk meyakinkan kepada masyarakat bahwa Anggota Bawaslu Kota Jakarta Timur dan seluruh jajaran sangat konsen dan punya komitmen penuh untuk mengawal proses pengawasan penyelenggaraan Pemilu dengan baik dan berintegritas. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. (Dw)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *