oleh

Serikat Pekerja Pos Indonesia Kuat Bermartabat

Bandung, TribunAsia.com – Pelaksanaan Aksi kali ini (Rabu, 06/02/2019) adalah merupakan akumulasi kekecewaan Pengurus SPPIKB dan karyawan / karyawati pada umumnya dalam 3 tahun belakangan ini atas pengelolaan perusahaan yang amburadul oleh Direksi PT Pos, puncaknya adalah dipicu oleh pernyataan angguh Direktur Keuangan yang disampaikan dengan narasi yang arogan, angkuh, tidak patut dan tidak benar serta menunjukkan ketidakpahaman terhadap ketentuan per-UU-an yang berlaku.

Ditambah lagi dengan terbitnya Holding Statement oleh Direktur Utama dimana perusahaan sedang terjadi krisis keuangan sehingga gaji sekitar +/-23.000 karyawan harus ditunda pembayarannya yang seyogyanya dibayarkan tanggal 1 setiap bulannya. Bahwa perusahaan yang dianalogikan bagai sebuah pesawat yang sedang mengalami turbulensi oleh Direktur Keuangan BUKANLAH disebabkan oleh karyawan (penumpang) akan tetapi justru oleh Jajaran Direksi (Pilot & Krew) atas ketidakmampuannya dalam menerbangkan pesawat. Hal ini terbukti selama kepemimpinan BoD yang sekarang menjabat sejak tahun 2016 hingga kini semakin menunjukkan kinerja operasi dan keuangan yang terus menukik tajam dibandingkan masa-masa kepemimpinan BoD masa sebelumnya.

Iklan 52 Khutbah Jum'at

Bahwa keuntungan/laba perusahaan yang terjadi pada tahun 2016 dan 2017 bukan diperolah dari kinerja bisnis akan tetapi diperoleh dari prestasi Direksi tahun 2016 dengan menjual Asset (Saham Bank Mantap) dan tahun 2017 berupa Aksi kali ini merupakan representasi hak dalam berserikat dan mengemukakan pendapat yang dilindungi Konstitusi (UUD’45), Undang-Undang bahkan telah disepakati dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB).

Aksi solidaritas juga dipicu oleh tindakan diskriminasi Direktur Pos atas tindakan Nepotisme berupa PHK terhadap 4 orang rekan kami yang karena tuduhannya membocorkan rahasia perusahaan, sedangkan hal yang sama dilakukan oleh Kepala Kantor Pos Tulungagung juga membocorkan data yang seharusnya rahasia ke media (wartawan). Bahwa Kepala kantor tersebut tidak diambiltindakan hukuman disiplin, padahal perbuatan yang dilakukan

merupakan PELANGGARAN DISIPLIN TINGKAT PALING BERAT. NAMUN TIDAK DIJATUHI SANKSI APAPUN KARENA MASIH ADA KEKERABATAN DENGAN DIREKTUR UTAMA.

Aksi demo dilaksanakan akibat sikap arogansi Direksi dan adanya masalah krusial yang merusak sistem dan masa depan perusahaan yaitu buruknya kinerja, likuiditas dan tata kelola perusahaan serta adanya indikasi KKN. Direksi telah gagal dan tidak mampu lagi memimpin dan mengelola perusahaan untuk menghasilkan pendapatan/laba usaha sehingga gaji karyawan harus dibayarkan melalui pinjaman (hutang). Terkait dengan adanya indikasi penyelewengan (KKN) yang dapat merugikan perusahaan dimohon kepada Menteri BUMN. RI untuk menugaskan BPK dan/atau BPKP melakukan pemeriksaan khusus (investigasi) serta memproses lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.

Memperhatikan sangat kritisnya kondisi keuangan dan keberlangsungan perusahaan, maka penyelamatan BUMN PT Pos Indonesia (Persero) PERLU diambil langkah-langkah prioritas melalui RUPSLUB :

  1. memberhentikan untuk menganti total jajaran Direksi PT Pos

Indonesia (Persero) melalui RUPSLUB.

a. PEMBERHENTIAN SEMENTARA DIREKTUR UTAMA, DIREKTUR KEUANGAN, DAN ANGGOTA DIREKSI SERTA SEGERA MELAKSANAKAN RUPSLB UNTUK

PENGGANTIAN TETAP DIREKSI.

b. SEGERA MENCIPTAKAN KETENANGAN DAN KONDUSIFITAS DENGAN SECEPATNYA MELAKUKAN

PEMBAYARAN GAJI FEBRUARI 2019 YANG SUDAH MENJADI HAK KARYAWAN.

 

BANDUNG, 06 FEBRUARI 2019

DEWAN PENGURUS PUSAT

SERIKAT PEKERJA POS INDONESIA KUAT BERMARTABAT

 

TTD

KETUA UMUM

AKHMAD KOMARUDIN

SEKERETARIS JENDERAL,

HENDRI JONI

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *