oleh

BPP DKI Jakarta Laporkan Rudiantara ke Bawaslu

Jakarta, TribunAsia.com – Pemilihan Umum adalah suatu proses untuk memilih orang-orang yang akan menduduki kursi pemerintahan. Pemilihan umum ini diadakan untuk mewujudkan negara yang demokrasi, dimana para pemimpinnya dipilih berdasarkan suara mayoritas terbanyak.

Badan Pemenangan Provinsi DKI Jakarta Prabowo-Sandi merilis kepada TribunAsia.com dan perlu diketahui, Taufik Hidayat selaku Pelapor pada Sabtu, 2 Februari 2019.

Iklan 52 Khutbah Jum'at

Seiring dengan pelaksanaan proses pemilu, berbagai masalah dilapangan kerap kali terjadi seperti halnya dengan pelanggaran pemilu, dengan banyaknya pelanggaran pemilu yang terjadi maka penyelenggara pemilu harus sesegera mungkin untuk menyikapi berbagai pelanggaran pemilu untuk terciptanya pemilu yang bersih, adil dan berintegritas.

Bahwa pada tanggal 31 Januari 2019, Pukul 16.28 WIB dalam dalam acara Kominfo Next yang berlangsung di Hall Basket Senayan, Jakarta, Dalam acara tersebut Menkominfo Rudiantara mengeluarkan pernyataan membuat heboh Netizen di berbagai sosial media lantaran pernyataan tersebut mengandung unsur Politis dan mengarah kepada salah satu Paslon Capres dan Cawapres berupa :

– “Bu… Bu… Yang bayar gaji ibu siapa sekarang? Pemerintah atau siapa?,”

– “Bukan yang keyakinan ibu? Ya sudah makasih,”

Bahwa atas statment tersebut, patut diduga bahwa Sdr. Rudiantara selaku Menkominfo (Pejabat Negara) telah melanggar Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum :

“Pasal 282

pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalarn jabatan negeri, serta kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungtkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu selama masa Kampanye”.

“Pasal 547

Setiap pejabat negara yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Bahwa apa yang dilakukan oleh Rudiantara selaku pejabat negara dilarang melakukan tindakan yang menguntungtkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu selama masa Kampanye, sehingga statement terlapor menggiring opini seakan ASN tidak boleh memilih Nomor 02 dikarenakan yang menggaji ASN ialah Pemerintah yang saat ini dipimpin oleh Capres 01, Jokowidodo, padahal perlu diketahui bahwa ASN digaji oleh negara dari alokasi pajak yang diambil dari rakyat dan lainnya, pemerintah hanyalah pelaksana fungsi dari negara. (Dw)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *