oleh

Perjuangkan Nasib, Kepala BPOM Surabaya Pertanyakan Pencopotan Dirinya di PTUN

Jakarta, TribunAsia.com – Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Surabaya Jawa Timur memperjuangkan haknya ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Drs Sapari mendatangi kantor PTUN di Pulo Gebang Jakarta Timur ingin memperoleh keadilan terkait pemecatan yang dinilai janggal. Hal tersebut terjadi tahun 2018 lalu, dikarenakan alasan rotasi organisasi di internal instansi itu.

“16 Agustus 2018 di ajukan ke Presiden untuk kenaikan jabatan, tapi 21 September 2018 dicopot, logikanya dimana,” sebut dia, Rabu (30/1/2019).

Iklan 52 Khutbah Jum'at

Disamping itu, kata Sapari berbagai prestasi dan penilaian kerja turut diraih. Maka atas dasar itu, dirinya memperoleh penghargaan sebagai Kepala BPOM terbaik se-Indonesia.

“Prestasi kerja saya nilai saya sangat tinggi, SKP nilai saya sangat baik, tidak pernah mendapat sanksi, serta mendapatkan piagam penghargaan sebagai kepala balai terbaik di Indonesia (BPOM),” ujarnya.

Ia juga mempertanyakan hingga sampai penghentian jabatan tanpa keterangan dan informasi jelas. Terlebih, Sapari meminta melalui proses transparan bila ada kelalaian dirinya siap copot dari posisi Kepala BPOM.

“Hal lain yang juga membuatnya heran adalah tidak adanya upaya klarifikasi terkait kesalahan apa yang dibuat sehingga akhirnya dia di pecat. Adili dulu saya, baru saya siap di copot,” tantang dia.

Kemudian, Sapari merinci adanya dugaan intervensi dari beberapa pihak yang dirugikan atas pembongkaran kasus ketika dia tengah menjabat di Balai Besar POM Surabaya Jawa Timur. Anehnya, Deputi 4 BPOM yang kerap datang ke Surabaya tak lain meminta resume kasus yang Sapari tangani.

“Ada intervensi terkait kasus yang saya tangani hingga membawa-bawa nama salah satu relawan. Baru dalam sejarah, Deputi 4 BPOM berkali-kali datang ke Surabaya hanya untuk meminta resume kasus yang saya tangani, Denatural (perusahaan bermasalah),” bebernya.

Sidang dengan nomor perkara 294/G/2018/PTUN.JKT yang dipimpin oleh Majelis Hakim M.Arief Pratomo, SH MH dengan didampingi Bagus Darmawan, SH dan Nelvy Christin, SH, bersama Panitera Rudi Syamsumin, SH.

Sementara kuasa hukum Drs Sapari yakni Muhammad Rifai SH menjelaskan, kliennya melakukan gugatan terkait pemberhentian dengan alasan tidak sesuai dengan prosedur dan perundang-undangan.

“Pemberhentian itu tidak sesuai dengan yang ditentukan oleh undang-undang, seharusnya Kepala BPOM pusat memberhentikan sesuai dengan aturan uu yang ditentukan oleh ASN, Khususnya Pasal 116 ayat 1,” ucap Rifai.

“Kami menganggap SK pemberhentian itu tidak sah menurut hukum. Seharusnya tidak di berhentikan dalam masa jabatan 1 tahun 5 bulan,” tambah dia.

Kata kuasa hukum, jika kepentingan organisasi atau reorganisasi, sehingga harus diberhentikan karena ada kelebihan PNS juga sangat tidak jelas. Lalu, untuk usia pensiun, Rifai menjelaskan bahwa dalam Undang-undang, masa pensiun pejabat eselon 2 adalah 60 tahun.

“Sementara ini tidak ada kelebihan PNS, tapi diberhentikan tidak sesuai dengan prosedur. Klien kami ini Pak Sapari baru 59 Tahun, sehingga alasan pemberhentian dengan batas usia pensiun itu tidak masuk di akal,” keluhnya.

Selain itu, dia menduga ada kecurigaan yang berlatar belakang kasus berkaitan dengan penanganan obat ilegal dan makanan yang terjadi di Surabaya. Namun, dia menekan bahwa hal tersebut masih belim dapat dipastikan, sebab selama ini kliennya sangat berprestasi dan bahkan dapat bekerja melebihi target, sehingga tidak ada alasan untuk mencopot dari jabatannya.

“Karena ada beberapa temuan yang di bongkar, yang kami menduga itu berkaitan dengan aktor-aktor politik di Indonesia, termasuk Denatural. Kami menduga gara-gara membongkar kasus ini akhirnya klien kami diberhentikan dengan tidak sesuai prosedur,” tandasnya. (Dw)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *