oleh

6/2/2019 Buruh Geruduk Istana dan Sampaikan Aspirasi di Kantor Pemerintah Daerah

Jakarta, TribunAsia.com – Tanggal 6 Februari 2019 mendatang Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) akan geruduk Istana negara dan menyampaikan aspirasi diberbagai kantor Pemerintah daerah.

Melalui Ketua Departemen Komunikasi dan Media menyampaikan, estimasi massa buruh yang turun mencapai sepuluh ribu orang dan dilakukan aksi serentak diberbagai tempat.

Iklan 52 Khutbah Jum'at

“Benar, nanti tanggal 6 Februari 2019. Elemen KSPI semuanya sudah beberapa gabungan federasi estimasi sepuluh ribu di Istana dan 20 diprovinsi lainnya,” ujar Kahar S Cahyono kepada TribunAsia.com, Kamis (31/1/2019).

Selain itu, dia pun menjelaskan 5 tuntutan massa buruh diantaranya menolak pemutusan hubungan kerja (PHK), penyerapan tenaga kerja termasuk jaminan kesehatan yang kini dikelola oleh BPJS. Terlebih, kata Kahar S Cahyono KSPI menolak kehadiran tenaga kerja asing dan menuntut upah layak terhadap kaum buruh.

“Di-Istana negara dan 20 diprovinsi lainnya. PHK, kemudian lapangan kerja, BPJS kesehatan, TKA (tenaga kerja asing) dan upah, tuntutan ada lima,” tambahnya.

Perlu diketahui, dalam siaran pers buruh Indonesia menolak Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 51 tahun 2018 tentang Pengenaan Urun Biaya dan Selisih Bayar dalam Program Jaminan Kesehatan. Hal ini disampaikan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang juga merupakan Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Said Iqbal di Jakarta, Selasa (29/1).

Menurut Iqbal, urun biaya yang dibebankan kepada pasien tidak sesuai dengan prinsip dasar jaminan kesehatan yang diperjuangkan buruh bersama-sama DPR RI saat mendesak disahkannya UU BPJS. Dimana prinsip dasar yang saat itu diminta adalah semua biaya ditanggung unlimit, berlaku seumur hidup, dan untuk semua jenis menyakin.

“Permenkes 51/2018 juga bertentang dengan 9 prinsip yang ada di dalam Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional,” ujar Said Iqbal.

Jika Pemerintah ingin mengatasi devisit, yang seharusnya dilakukan bukan membebani peserta JKN dengan biaya tambahan.

“Devisit kan sama saja merupakan kegagalan direksi BPJS Kesehatan dan Kementerian Kesehatan dalam mengelola jaminan kesehatan untuk seluruh rakyat. Janganlah kegagalan ini dibebankan kepada rakyat,” tegasnya.

Iqbal menyarankan beberaap langkah untuk mengatasi devisit. Pertama, ditutup dengan cukai rokok yang nilainya hampir 120 trilyun. Kedua, meningkatkan jumlah peserta pekerja formal. Apalagi saat ini baru sekitar 16 juta pekerja formal yang terdaftar. Dengan meningkatkan pekerja formal, maka ada iuran tambahan. Ketiga, meningkatkan nilai iuran PBI dari Pemerintah yang sekarang ini hanya 23 ribu ke harga ekonomi yakni sebesar 36 ribu.

Karena itu, FSPMI – KSPI akan melakukan aksi besar-besara di 20 provinsi pada tanggal 6 Februari 2019. Aksi dilakukan di Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Bandar Lampung, Makassar, Gorontalo, Medan, Batam, dan sebagainya.

Khusus di Jakarta, kata Iqbal, aksi akan diikuti 10 ribu orang buruh dan dipusatkan di Istana Negara. Salah satu tuntutan dalam aksi tersebut adalah menolak urun biaya BPJS Kesehatan dan meminta agar BPJS Kesehatan gratis, bukan berbayar. (Dw)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *