oleh

Matriks Kebangkitan Indonesia yang Memiliki Koordinat Akan Menghasilkan Budaya

Jakarta, TribunAsia.com – Matrikss Kebangkitan Indonesia dalam dari lintas sekolah pemikiran dan keragaman diharapkan mampu memperkaya gagasan sehingga menghasilkan satu matrikss kebangkitan yang terukur.

Sayuti Asyathri selaku penggagas matriks kebangkitan Indonesia menyampaikan, ketika menjadi material matriks akan memiliki koordinat dan menghasilkan budaya. Hal itu, dijelaskan bisa terjadi berkaitan dengan nilai luhur serta tidak terkandung kedalam nilai ketuhanan.

Iklan 52 Khutbah Jum'at

“Jadi material ini diambil alih aspek cahaya, sementara ketika dia menjadi material menjadi matriks. Ketika dia menjadi material dia pasti punya koordinat itulah yang menghasilkan budaya. Itu bisa terjadi ada kaitannya dengan nilai-nilai luhur tidak ada semangat tidak ada lagi nilai ketuhanan jadi keluhan,” terang Sayuti, Selasa (29/1/2019).

Kemudian, saat diskusi Matriks Kebanggaan Indonesia itu dikupas tentang Pancasila terutama pada sila ke-4. Kata dia, dalam sila ke-4 akan digunakan jika keadilan diberlakukan di negara Indonesia.

“Kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara manusia beragama. Agama dimana ada matriks-matriks itu dikuasai yang lain yang menjajah ketidakadilan. Sila ke-4 dipakai kalau keadilan diberlakukan,” jelasnya.

Prolog Diskusi

Indonesia telah dibangun dengan fundamen yang sangat kokoh dan teruji. Pancasila dan Konstitusi UUD 45 adalah asset filosofis dan fondasi bernegara yang sudah mengalami ujian sejarah baik tantangan nasional maupun global secara konseptual. Para founding fathers menghabiskan enerji perjuangan intelektual ideologis mereka pada masa kelahiran Indonesia dengan proyek penyempurnaan penguatan landasan dan pondasi kebangsaan tersebut.

Namun sayangnya, kekayaan konsepsi dan wacana itu belum sempat menghasilkan suatu kerangka operasional yang berakhir pada keberhasilan ‘delivery’ dalam kehidupan rakyat.

Tatanan berkebangsaan yang berkeadilan dalam kepemimpinan hikmat kebijaksanaan belum terwujud sebagai cermin cita cita ideologis Pancasila dan UUD 45. Itulah yang menjelaskan akar rapuhnya kekuasaan masa akhir dari Soekarno dan menjadi pijakan bermulanya kekuasaan Soeharto di masa Orde Baru.

Kalau ada yang dianggap ideal dari masa Soeharto, maka itu adalah di masa periode awal yang memperlihatkan adanya usaha serius membangun tatanan sosial politik, ekonomi, budaya dan pertahanan keamanan. Soeharto harus melakukan hal itu agar tetap menjaga kesinambungan dengan gairah ideologis periode Soekarno demi stabilitas politik yang dicita citakannya.

Diantara yang bisa dianggap sebagai manifestasi dari cita cita ideologis orde lama di masa orde baru adalah terbentuknya pelembagaan politik MPR sebagai lembaga tertinggi negara, presiden tidak dipilih langsung oleh rakyat tetapi melalui MPR dan adanya GBHN sebagai pengarah dan penafsir program pembangunan.

Pemantik diskusi ketika itu dihadiri oleh:

  1. Sayuti Asyathri (Penggagas Matrikss Kebangkitan Indonesia)
  2. Hendarajit (Global Review nstitute)
  3. Simon HT (Penulis dan Sastrawan)
  4. Mujtahid Hashem (Petisi Kedaulatan)
  5. Indra Nababan (Aktivis NGO)

 

Dengan dipandu oleh Isti Nugrogo

Dalam diskusi tersebut, dibahas tentang amanat Pancasila terutama pada sila ke-4 dan konstitusi. Kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Betapapun sejumlah kritik bisa diarahkan untuk menggugat tesis bahwa tatanan tersebut adalah tafsir legitimate dan relevan dari amanat Pancasila dan Konstitusi. Tetapi, prestasi Soeharto dalam menafsirkan semangat ideologi zaman Soekarno dan orde lama kemudian menemui kegagalan karena sejumlah alasan mendasar.

Namun, beberapa di antaranya dapat disebutkan karena tafsir Pancasila dibajak, diperlakukan sebagai ideologi tertutup dengan mematikan dialog kritis yang bisa mengobjektivikasinya. Terlebih, agar memunculkan kemilau sintesa yang berfungsi sebagai kekuatan pengarahan efektif dalam GBHN untuk memastikan pengamalan Pancasila berakhir dalam suatu bentuk delivery keadilan sosial yang bisa dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia.

Saait itu, Hendrajit mengatakan Negara Indonesia dibawah sadar politik yang mengerucut dengan keunggulan teritorial. Akan tetapi dikatakan dia, Indonesia jebol dalam aspek-aspek antara geopolitik. Selain itu, pola pikir sipil dalam kontestasi politik Pipres 2019 bukan kontestasi terpenting.

“Letak geografis Indonesia di bawah sadar politik itu mengerucut kepada letak geografis keunggulan teritorial ketika pertengahan sampai reformasi dan pasca reformasi kita jebol di aspek-aspek antara geopolitik. Itu harus dengan pola pikir sipil dalam kondisi perang dalam kontestasi Pilpres bukan kontestasi penting,” kata dia.

Dia menyebutkan, proyek kereta cepat yang melintasi Jakarta-Bandung Jawa Barat berdampak pada ekonomi warga setempat. Kemudian, kata dia masih banyak terdapat sumber minyak didalam kepemilikan tanah tersebut dipengaruhi oleh investor kereta cepat antara Karawang-Purwakarta.

“Jangan lupa tadi kereta super cepat Jakarta-Bandung itukan melewati Karawang-Purwakarta. Antara Karawang-Purwakarta itu masih banyak ribuan sumur minyak di dalam kepemilikan tanah itu investor super cepat yang dasarnya ekonomi dan infrastruktur yang dilewati,” tandasnya. (Dw)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *