oleh

Perkara Pemalsuan Tanah Samsat Divonis 3 Tahun, Akan Banding

Jakarta, TribunAsia.com – Perkara pemalsuan surat tanah Pemda DKI Jakarta yang saat ini digunakan sebagai kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Jakarta Timur di vonis 3 tahun oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Terdakwa Sudarto alias Hadi Sudarto dalam kesempatan lalu dituntut oleh penuntut umum (JPU) 3 tahun 6 bulan. Bertindak sebagai pimpinan Majelis Hakim Sutikna, SH MH dengan didampingi dua orang anggota M Sirad SH MH dan Ida Ayu Puspa Adi SH.

Iklan 52 Khutbah Jum'at

Majelis Hakim usai membacakan putusan terhadap terdakwa Sudarto mempertanyakan kepada yang bersangkutan untuk menentukan sikap atas vonis atau banding. Ketika itu, terdakwa yang telah dijatuhi vonis 3 tahun disarankan untuk berdiskusi kepada tim penasehat hukum.

Selanjutnya menerima putusan, atau banding dalam waktu tujuh hari,” sebut majelis hakim, Senin (28/1/2019).

Selain itu, Coki TN Sinambela, SH kuasa hukum terdakwa Sudarto menyampaikan akan pikir-pikir dalam kesempatan waktu selama 7 hari menentukan banding sejak putusan tersebut dikeluarkan PN Jaktim.

“Langkah berikutnya tadi kan kita pikir-pikir dalam satu minggu (7 hari) ini kita akan akan banding ngomong dulu. Dalam petikan putusannya gimana nanti baru kita tim kuasa hukum saya dengan Pak Suratman nanti akan ajukan banding perkara ini. Vonis 3 tahun dari 3 tahun 6 bulan,” ujar Coki bersama Suratman, SH.

Menurut dia, kasus serupa di Indonesia yang ditemui ketika masih dalam proses hukum, maka kasus petkara itu harus dihentikan dan dibuktikan terlebih dahulu.

“Contoh kasusnya kan banyak beberapa contoh kasus di Indonesia pada umumnya yang sedang berjalannya tanah (perdata) itu harus dihentikan dulu walaupun tunggu di buktikan,” jelas tim kuasa hukum.

Kemudian dikatakan kembali, dalam hal ini kliennya berseteru dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait lahan seluas 29.000 meter persegi. Ia berharap kepastian hukum untuk terdakwa Sudarto.

“Kita nggak tahu kan biasa-lah kita kan lawannya tembok ini sekarang tembok biasa pastikan hukum tumpul ke bawah kan gitu,” ungkapnya.

Perlu diketahui, perkara pemalsuan bermula ketika ahli waris Ukar Bin Kardi memenangkan gugatan tanah Samsat seluas 29.000 meter persegi di Jalan Cipinang Selatan, Jakarta Timur.

Lebih lanjut, Kuasa Hukum terdakwa memaparkan, Majelis Hakim PN Jaktim tidak mempertimbangkan dan abai terhadap saksi-saksi yang telah dihadirkan dalam persidangan. Kata dia, fakta saksi ahli pun menjelaskan dalam kehadirannya perkara tersebut harus di stop. Terlebih, dijelaskan dia karena merujuk pada Perma.

“Dan tidak dipertimbangkan oleh Hakim semuanya saksi-saksi itu semua di abaikan semua walaupun sebenarnya fakta-fakta ada cap (stempel).  Fakta saksi ahli juga sudah mengatakan di stop karena sudah ada peraturan Mahkamah Agung walaupun hakim sendiri itu berpendapat sendiri tapi-kan faktanya bukan hanya ini,” bebernya. (Dw)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *