oleh

Dalam Debat Capres: Kota Ramah Disabilitas

Jakarta, TribunAsia.com – Menjadi salah satu topik yang mewarnai debat pertama capres dan cawapres Hari Kamis lalu yakni Isyu Difabel. Kedua pasangan memberikan perhatian khusus terhadap disabilitas. (UU No. 8 tahun 2016 menggunakan  istilah disabelitas (untuk menunjukan kekurangan  kata pengganti istilah penyandang cacat). Penulis menggunakan istilah difabel ( different ebeliaty berbeda kemampuan)   untuk pengganti penyandang cacat.

Sebagai bentuk penghargaan HAM dan sepakat perlunya kesamaan hak terhadap penyandang difabel.  Pemerintah saat ini telah menerbitkan UU No 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas pengganti UU No 4/1997 tentang Penyandang Cacat. Pemerintah telah berupaya memenuhi hak kaum disabilitas di bidang pekerjaan, perumahan, dan fasilitas umum. Pemerintah juga mendorong terwujudnya budaya masyarakat yang menghargai penyandang disabilitas.

Iklan 52 Khutbah Jum'at

Puncak keberhasilan pemerintah ialah terselenggaranya kegiatan olahraga berskala internasional Asian Para Games 2018 di Jakarta sebagai ajang bukti prestasi kaum difabel Indonesia. Kemudahan aksesibilitas dan fasilitas umum, serta dukungan finansial yang memadai bagi pengembangan usaha difabel akan disediakan.

Perhatian terhadap kaum difabel sebagai salah satu bentuk penghargaan terhadap HAM tentu patut diapresiasi. Meski setiap tahun Hari Difabel internasional diperingati pada tanggal 3 Desember, keinginan untuk mewujudkan kota ramah difabek masih jauh dari harapan. Menurut basis data terpadu pemerintah, saat ini ada enam juta penyandang difabel  di Indonesia, tidak termasuk penyandang difabrl psikososial (2018).

Lalu apa yang harus dilakukan untuk mewujudkan kota ramah disabilitas?

Pertama, selaras UU No 39/1999 tentang HAM, UU No 19/2011 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Difabel  UU No 8/2016 tentang Penyandang Difabel, UU No 28/2002 tentang Bangunan Gedung, UU No 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta Permen PU No 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan, sudah saatnya pemerintah mewujudkan kota ramah digabel (KRD).

KRD memberikan persamaan hak dan kesempatan bagi disabilitas bekerja dan berkarya di masyarakat. Mereka difasilitasi agar dapat leluasa beraktivitas sehingga bisa hidup lebih sejahtera, mandiri, nyaman, dan tanpa diskriminasi.

Ke dua, isu penyandang difabel masih disamakan dengan keprihatinan sehingga yang muncul belas kasihan (bukan semangat kesetaraan) dan solusinya berupa pemberian santunan (bukan menyediakan peluang kerja). Pemahaman ini yang harus diubah. Untuk itu, pemberdayaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas harus menyeluruh, bukan dibebankan pada Kementerian Sosial saja.

Akan tetapi, menjadi agenda perubahan nasional (dari pusat hingga pemerintah daerah) dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah harus mengarusutamakan pengalokasian anggaran sebagai bentuk pengakuan, pemenuhan, dan pemberdayaan disabilitas di semua kementerian/lembaga negara dan pemerintah daerah.

Ke tiga, KRD membuat kaum difabel bisa mudah mengakses semua layanan dasar, seperti proses administrasi kependudukan, pendidikan, dan kesehatan. Sarana prasarana KRD dirancang ramah disabilitas. Ruang gerak bebas leluasa untuk beraktivitas secara mandiri, tidak bergantung pada uluran bantuan orang-orang di sekitarnya. Prinsip penataan KRD, yakni kesetaraan (equality), peluang (opportunity), dan partisipasi penuh (full participation).

Pada proses pembangunan fasilitas umum, seperti jembatan penyeberangan orang, trotoar, halte bus, bangunan sekolah atau pasar, harus melibatkan penyandang disabilitas. Mulai menampung masukan saat perencanaan awal hingga pengawasan ketika pelaksanaan pembangunan konstruksi. Penempatan jalur pemandu di trotoar memberikan informasi perjalanan penyandang disabilitas tunanetra.

Tekstur ubin berfungsi sebagai pengarah dan pemberi peringatan. Tekstur ubin bermotif garis-garis menunjukkan arah perjalanan, sedangkan motif bulat-bulat menandakan peringatan terhadap perubahan situasi sekitarnya. Trotoar dan lintasan bangunan publik (sekolah, pasar, rumah sakit, dan gedung pemerintah) bisa diakses difabel, seperti pengguna kursi roda dan ada jalur bagi tunanetra.

Ke empat, pemerintah harus memahami cara pandang dan penerapan pemenuhan hak-hak penyandang difabel dengan tepat dan benar. Revolusi mental pandangan terhadap penyandang difabel mesti mulai dari tingkat eksekutif (penganggaran, perencanaan, pembangunan), legislatif (kebijakan, pengawasan implementasi), dan masyarakat/komunitas (pendampingan). Pemerintah juga harus membangun masyarakat ramah disabilitas.

Petugas layanan fasilitas publik, seperti transportasi, rumah sakit, sekolah, dan bank, dibekali kemampuan berinteraksi dengan difabel dalam sudut pandang kesetaraan hak. Bahkan, penggunaan dana desa dan dana kelurahan dapat mengalokasikan anggaran untuk memberdayakan kelompok rentan termasuk penyandang disabilitas.

Ke lima, pemerintah harus memberikan dukungan penuh terhadap pengembangan produk industri lokal yang ramah difabel  seperti kloset difabel  kursi roda canggih, lift khusus pengguna kursi roda, teknologi pemandu remote infrared sign system, ubin pemandu tunanetra yang kuat. Serta pengembangan aplikasi untuk memudahkan difabel. Pencantuman aksara braille di fasilitas publik, seperti di lift, mesin ATM bank, halte, stasiun, terminal, hingga produk rumah tangga.

Pengeras suara di tempat penyeberangan orang, bahasa tangan pada layar monitor informasi. Selain itu, penyediaan tempat parkir, toilet, lift, dan ruang khusus di bus atau kereta api bagi penyandang difabel. KRD merupakan perwujudan kota ramah HAM, bersifat inklusif, dan aksesibel untuk semua. Mewujudkan kota Ramah Difabel  bukan merupakan Pilihan melainkan sebuah Keharusan. (GN)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *