oleh

Belum Terima Pembayaran, Sengketa Lahan Pembebasan Tol Becak Kayu Berlanjut ke Pengadilan

Jakarta, TribunAsia.com – Sengketa lahan pembebasan Tol Becak Kayu dijalan Irigasi Kalimalang berlanjut di Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim). Saat itu, tergugat maupun penggugat hadir mendengarkan keterangan Ahli Hukum Adat dan Hukum Waris.

Azizah Muhammad SH MH hadir selaku Ahli menyampaikan, dalam perkara perdata itu tidak membutuhkan ketetapan dari pengadilan. Kata dia, pembebasan lahan tersebut bila ada kesepakatan antar dua belah pihak.

Iklan 52 Khutbah Jum'at

“Pewaris ini tanpa ada penetapan dari pengadilan tidak masalah. Tidak perlu dari pengadilan, tapi sepakat dari mereka karena ini Islam karena sepakat pemerintah tidak ikut campur kecuali kles, aparat pemerintah ikut dalam hal ini pengadilan,” jelas Ahli

Perlu diketahui, Sayadi selaku Penggugat dan ahli waris H Imid sebagai Tergugat memperhatikan Ahli yang tengah mengurai permasalahan tanah dan hingga kini ahli waris belum menerima uang pembebasan lahan tempat tinggalnya karena masih dalam proses di pengadilan.

Ketika itu dijelaskan juga oleh Ahli, keterangan kepemilikan sebidang tanah ahli waris tercatat dikantor kelurahan. Menurut Azizah, disebutkan Persil memiliki arti lebih luas dari bidang tanah. Ia berpendapat, bila permasalahan pada kedua belah pihak, maka tidak perlu berlanjut ke pengadilan.

“Di kelurahan itu kan tercatat ini punya A,B,C satu bidang tanah saya sudah jelaskan Persil itu luas pak nyebutnya bidang gitu pak. Kan ada kartu keluarga dan akta kelahiran. Mangkanya saya terangkan ini perdata dasarnya katu keluarga (KK) surat keterangan kelurahan nggak perlu ke pengadilan. Kalau ada sengketa nggak perlu di bawa kepengadilan orang udah akur (damai) kok,” beber Ahli.

Selain itu, Ahmad selaku Biro Hukum Pemda DKI Jakarta melontarkan pertanyaan kepada Ahli perihal Persil dan Girik. Atas hal serupa tentang tanah, pria yang mengenakan pakaian Dinas Pemda tersebut juga kembali meminta penjelasan Ahli terkait nomor Girik.

“Persil itu apa satu lahan itu ada nomor girik. Jadi satu girik itu satu persil lahan kan luas jadi nggak boleh dua nomor girik. Siapa yang menulis keterangan itu ,” ujar Ahmad.

Secara singkat, ahli pun menjawab pertanyaan dari Biro Hukum Pemda DKI Jakarta. Yang mana diutarakan, Persil dinilai dalam ukuran tanah yang lebih luas akan tetapi, kata dia dalam perdata yang melibatkan Penggugat atau Tergugat ialah tanah perorangan.

“Kalau Persil itu seolah-olah besar ini kan tanah penduduk, bukan tanah perorangan. Kalau dulu itu kelurahan sekarang itu notaris. girik itu dicatat dicantumkan semuanya,” ungkap ahli berkerudung orange.

Disambung kembali, Majelis Hakim Perdata ikut mempertanyakan kepada ahli keterkaitan dengan Girik dan ciri-ciri tersebut dimulai dengan angka atau huruf abjad. Lepas dari itu, kewenangan kelurahan turut dipertanyakan mengenai catatan Girik atas kepemilikan warga setempat.

“Kalau girik itu nomor atau angka. Misalkan girik nomor 967 atau depannya ditambah AB atau C. Apakah kelurahan berwenang mencatat dalam girik itu padahal itu,” tanya Ainor selaku majelis hakim.

Sementara, Ruth Yenni sebagai Kuasa Hukum mengatakan, kepemilikan sebidang tanah akan berubah nomor bila terjadi proses jual beli. Dalam perkara Perdata yang berlokasi di Kalimalang tepatnya di Tol Becak Kayu itu kata Ruth, saat ini yang belum diterima oleh ahli waris H Imid.

“Itu kepemilikan nomor itu mungkin akan berubah apabila sudah ada proses jual beli rubah liriknya Kalimalang untuk jalan tol. Dari 70 meter persegi sementara itu oleh siapa itu 90 meter persegi. Bagaimana hukumnya, uang untuk pembebasan lahan belum diterima oleh ahli waris dari H Imid,” jelasnya.

Dikatan Ruth, riwayat tanah yang dipakai menjadi jalan Tol Becak Kayu, milik paman para Tergugat yang bernama Saman Bin Sebrang. Kemudian, orang tua Imid membeli sebidang tanah tersebut dan kini bersengketa di PN Jaktim.

“Riwayat asal muasal punya paman para penggugat. Nggak nikah dia nggak punya pewaris langsung namanya Saman bin Sebrang. Orang tua Imid beli dari ibunya Pak Sebrang dibelikan tanah tersebut. Diperuntukkan untuk Tol Becak Kayu, karena ada sengketa dititip di pengadilan,” papar Ruth Yeni, SH. (Dw)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *