oleh

Prabowo-Sandi Janji Akan Membangun Kantor KPK di Daerah dan Sejahterakan PNS

Jakarta, TribunAsia.com – Prabowo janji akan bangun kantor komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didaerah-daerah dan Provinsi-provinsi. Kata Prabowo, dia akan menambah anggaran dilembaga anti rasuah. Ia menambahkan, KPK harus menjadi penegak hukum di Indonesia terhadap korupsi.

“Kami akan bikin KPK di daerah-daerah di provinsi-provinsi tambah anggaran KPK. KPK harus menjadi penegak anti korupsi di Republik Indonesia ini,” ujar Prabowo, Kamis (17/1/2019).

Iklan 52 Khutbah Jum'at

Bila terjadi korupsi, disampaikan kubu Prabowo-Sandi dalam debat Capres akan menindak tegas oknum pejabat negara. Saat ini diutarakan kembali, para pejabat di negara Indonesia masih memproleh penghasil terbatas sehingga terjadi peluang korupsi.

“Pejabat begitu penting penghasilan sedikit. Tetapi sudah itu kita awasi dengan ketat dengan segala senjata instrumen perangkat yang kita miliki inspektorat pengawasan pengawas tadi sebut kejaksaan dan polisi. Kalau dia masih korupsi ya kita harus tindak sekeras-kerasnya,” tegasnya.

Kemudian, jika dirinya terpilih menjadi Presiden, maka dia akan menaikkan gaji pegawai negara dan pejabat birokrat untuk mencegah peluang korupsi. Termasuk Prabowo akan meningkatkan pendapatan negara melalui pajak.

“Kalau saya memimpin negara saya akan memperbaiki kualitas hidup semua birokrat. Saya akan tingkatkan tax rasio yang sekarang berada di 10 persen, bahkan lebih rendah akan kembalikan ke minimal 16 persen tax rasio,” kata Paslon nomor 02.

Sementara, Jokowi menanggapi perihal maraknya korupsi dia mengatakan, akan menambahkan tunjangan kinerja terhadap pejabat negara dan melakukan pengawasan internal.

“Cukup dengan tambahan tunjangan kinerja yang sudah besar yang penting saya sekarang birokrasi dan pengawasan internal,” ujar Jokowi.

Jokowi menambahkan, untuk mencegah korupsi terhadap pejabat negara butuh kontrol dari masyarakat. Terlebih, Komisi ASN juga berperan memberikan pengawasan terhadap pegawai negeri sipil untuk mengantisipasi terjadinya korupsi.

“Penting sekali internal dan juga tentu saja pengawasan eksternal dari masyarakat baik dari media baik dari Komisi ASN penting sekali Bagi perbaikan untuk birokrasi yang bersih,” tandasnya. (Dw)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *