oleh

Lurah Baleendah Kabupaten Bandung Beri Kesaksian dalam Perkara Pemalsuan Sertifikat Tanah Samsat

Jakarta, TribunAsia.com – Lurah Baleendah Bandung, Jawa Barat beri kesaksian dalam sidang perkara pemalsuan sertifikat tanah Kantor Samsat Jakarta Timur. Ketika persidangan Reza, SH selaku penuntut umum (JPU) dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta mempertanyakan saksi tentang stutus profesi saat saksi diperiksa dan di BAP di Polda Metro Jaya terkait terdakwa Sudarto.

“Saksi pernah diperiksa dan di BAP di Polda ya. Pekerjaan saksi sampai saat ini masih sebagai lurah ya,” tanya JPU, Kamis (10/1/2019).

Iklan 52 Khutbah Jum'at

Kemudian, penutut umum bertanya kembali kepada saksi yang bernama M Johari terkait identitas kependudukan tentang Joni Harisutantio yang diketahui telah memenangkan gugatan perkara Perdata tanah milik Pemda DKI Jakarta. Saat ini, tanah seluas 29.000 meter persegi dipergunakan untuk pelayanan Samsat di Jalan Cipinang Besar Utara, Jatinegara, Jakarta Timur.

Baca Juga : Kepemilikan Sah Atas Sertifikat Tanah Samsat Jaktim, Kuasa Hukum Pertanyakan Uji Forensik BPN

“Ini buku register apa coba dijelaskan. Bapak ngecek dimana,” kata Reza kepada saksi.

Namun, saksi M Johari menjelaskan, tentang buku register kependudukan tersebut disampaikan terdapat dalam kolom format nama, alamat, tempat tanggal lahir dan status. Kata dia lagi, nama Joni Harisutantio tidak diketemukan dalam catatan domisili mulai dari rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW) di Baleendah Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

“Saya cek ke lapangan ke RT, RW dan kelurahan tidak ada,” ujar saksi Johari.

Sutikna, SH., MH selaku pimpinan sidang mengatakan kepada saksi yang hadir mengenakan kemeja batik perihal identitas kependudukan atas nama Joni Harisutantio. Saksi diketahui telah menjabat sebagai lurah selama 5 periode dengan status PNS di Kabupaten Bandung.

“Ditempat wilayah pak lurah itu tidak ada namanya Pak Joni Harisutantio,” tanya majelis hakim.

Selain itu, Coki TN Sinambela, SH Kuasa Hukum terdakwa Sudarto merasa keberatan karena yang diutarakan saksi terkait buku induk kependudukan tidak terdapat nama Joni Harisutantio dan menilai saksi telah diarahkan oleh JPU.

“Jadi buku induk tidak ada. Jadi orangnya tidak ada, keberatan pak saksi diarahkan JPU,” sebut Coki kepada majelis hakim.

Baca Juga : Menang dalam Perkara Perdata, Sudarto Dituduh Gunakan Sertifikat Tanah Samsat Palsu

Kartu Tanda Penduduk (KTP) ikut dipertanyakan oleh Suratman, SH untuk memastikan Joni Harisutantio tinggal ditempat tersebut. Tim Penasehat Hukum juga mempertanyakan kepada saksi tentang catatan penduduk yang keluar atau pun masuk wilayah yang dipimpin oleh saksi selaku lurah.

“Yang mengeluarkan KTP itu Camat ya, Camat Baleendah ya. Soal tadi pencatatan penduduknya, apakah ada keluar masuk kependudukan,” tanya Suratman.

Tetapi, dijelaskan oleh saksi, penduduk yang tinggal di Perumahan Pemerintah Kabupaten Bandung ditempati mayoritas PNS Pemda. M Johari sebagai saksi kembali merinci, bagi penduduk yang ingin memiliki KTP harus melampirkan keterangan pindah dari tempat tinggal yang lama dan teregister.

“Mayoritas pegawai pemda. Ada pencatatan keluar masuk. Harus ada surat keterangan pindah dari tempat tinggal asal. Kalau tidak ada tidak dibuatin KTP. Ada registrasi ditempat masing-masing,” papar saksi. (Dw)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *