oleh

Penggugat: Surat Keputusan Pemenang Lelang Tidak Pernah Dipublikasikan

Jakarta, TribunAsia.com – Kuasa Hukum Penggugat dari Kantor Hukum Guritno and Partners Advocate and Legal Consultants mengatakan, surat keputusan pemenang lelang tidak pernah dipublikasikan. Kemudian, dia pun menilai, ketika pelelangan dilakukan ada metode lelang umum yang dicampur aduk paska kualifikasi.

“Surat keputusan pemenang lelang wajib sengketa tidak pernah dipublikasikan ketika gugatan. Mencapur adukan motode lelang umum paska kualifikasi dengan pra kualifikasi,” kata Hawit Guritno, SH di PTUN Jakarta , Rabu (9/1/2019).

Iklan 52 Khutbah Jum'at

Selain itu, dalam perkara No. 173/G/2018/PTUN-JKT antara PT Digital Praja Makayasa (Penggugat) dan Korlantas Polri (Tergugat) menurut dia, merinci kendaraan motor gede merk BMW kapasitas 1200 CC sempat mengalami tiga kali pembatalan saat lelang. Perlu diketahui, pemenang lelang jauh lebih besar diperkirakan nominalnya selisih mencapai Rp 5 Miliar.

Baca Juga : PT DPM Melawan Korlantas Polri dalam Perkara Pengadaan Lelang Moge Senilai Rp 150 Miliar

“Itu harga yang diberikan kliennya ternyata jauh lebih murah dari pada pemenang lelang kurang lebih ada 5 Miliar. Fokus gugatan kita-kan ada 4 lelang barang dan jasa diduga panitia itu melakukan perubahan dokumen, penyusunan spesifikasi yang mengarahkan ke merk BMW itu dugaan kami,” jelasnya.

Perlu diketahui, terdapat 3 perusahaan yang menjadi peserta lelang saat itu antara lain PT Digital Praja Makayasa, PT Graha Qynthar Abadi dan PT Kalimaya Beutong Kramat Sindo. Akan tetapi, hanya 2 perusahaan peserta lelang yang dimasukkan kedalam dokumen penawaran kepada Pokja ULP yakni PT Graha Qynthar Abadi dengan harga penawaran sebesar Rp 149.950.000.000,- dan PT Digital Praja Makayasa dengan harga penawaran sebesar Rp 145.062.500.000,-.

Pengguna Anggaran (PA), dalam hal ini Kakorlantas Polri selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) melalui Pokja ULP membuka lelang pengadaan kendaraan bermotor dengan nilai pagu paket dan HPS sebesar Rp 150 miliar rupiah. Tentang lelang tersebut, pernah terjadi pembatalan sebanyak tiga kali, Kakorlantas membutuhkan kendaraan sebanyak 250 unit dan lengkap serta aksesoris pendukungnya.

Pada Rabu petang, sidang perkara nomor 173 dipimpin oleh Uun Pratiwi, SH.,MH selaku Ketua Majelis Hakim dengan didampingi Dr. Tri Cahya Indra Permana, SH., MH dan Joko Setiono, SH,. MH. Persidangan tersebut menghadirkan Wisnu Setyo Wijoyo salah seorang saksi Ahli.

Menurutnya, dalam perkara tersebut, APIP dinilai hanya sebatas pengaduan bukan upaya langkah hukum yang dipersyaratkan. Lanjut dia, didalam pasal 53 setiap orang merasa kepentingannya terganggu apalagi dirugikan dapat mengajukan ke PTUN.

Baca Juga : Dugaan Penetapan Kontroversial Pemenang Lelang di Kakorlantas, Penggugat Sebut Panitia Lelang Rubah Dokumen

“Jadi kami berharap penetapan lelang dapat dibatalkan agar negara tidak merugi. Upaya ke APIP itu sebatas pengaduan bukan upaya hukum yang dipersyaratkan sebelum seorang badan hukum yang mengajukan ke pengadilan tata usaha negara. Karena jelas dipasal 53 bagi setiap orang yang merasa kepentingannya dirugikan atau badan badan hukum dapat mengajukan di pengadilan tata usaha negara,” beber Guritno.

Terpisah,  Adi Warman, SH selaku Kuasa Hukum Tergugat Intervensi II turut menyampaikan, perihal Ahli yang telah dihadirkan dalam persidangan seputar penjelasan pengadaan barang dan jasa. Kata dia, perkara yang berjalan di PTUN sebaiknya diselesaikan melalui APIP dengan alasan berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010.

“Jadi dalam persidangan, ahli itu menerangkan dan terbukti didlm persidangan bahwa apabila ada persoalan tentang pengadaan barang dan jasa yang dianggap menyimpang dan lain sebagainya salurannya cuma satu hanya APIP bukan ke pengadilan itu berdasarkan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 itu jelas diatur disitu,” terang Tergugat.

Tentang pasal Perpres Nomor 16 Tahun 2018 kata Adi, didalamnya telah diatur pada pasal 76 sampai 85 dan dijelaskan dalam hal itu tidak boleh langsung ke PTUN terlebih dahulu ke APIP. Tetapi, bila APIP tidak melayani permasalahan antara PT Digital Praja Makayasa dianggap laporan itu tidak signifikan dan tidak beralasan.

“Dan dalam Perpres Nomor 16 tahun 2018 itu diatur dalam Pasal 76 sampai 85. Jadi itu diatur sedemikian rupa sehingga nggak boleh langsung kepengadilan. ke APIP kalau APIP tidak melayani berarti laporan itu tadi dianggap tidak signifikan tidak beralasan. Karena dalam pasal berikutnya APIP wajib laporan tadi ditindaklanjuti sepanjang dianggap beralasan,” pria berbatik. (Dw)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *