oleh

Dugaan Penetapan Kontroversial Pemenang Lelang di Kakorlantas, Penggugat Sebut Panitia Lelang Rubah Dokumen

Jakarta, TribunAsia.com – Dugaan penetapan kontroversial pemenang lelang pengadaan kendaraan jenis sepeda motor R2 dengan kapasitas isi silender 1200 CC digugat ke PTUN Jakarta. Tentang lelang tersebut, pernah terjadi pembatalan sebanyak tiga kali, Kakorlantas membutuhkan kendaraan sebanyak 250 unit dan lengkap serta aksesoris pendukungnya.

Diketahui, pada awal bulan Mei 2018 Kapolri selaku Pengguna Anggaran (PA), dalam hal ini Kakorlantas Polri selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) melalui Pokja ULP membuka lelang pengadaan kendaraan bermotor dengan nilai pagu paket dan HPS sebesar Rp 150 miliar rupiah.

Iklan 52 Khutbah Jum'at

“Fokus gugatan kita kan ada 4 lelang barang dan jasa diduga panitia itu melakukan perubahan dokumen, penyusunan spesifikasi yang mengarahkan ke merk BMW itu dugaan kami, itu harga yang diberikan kliennya ternyata jauh lebih murah dari pada pemenang lelang kurang lebih ada 5 Miliar,” kata Hawit Guritno, SH bersama rekan-rekan advocate and legal consultants selaku kuasa hukum Penggugat kepada TribunAsia.com, Rabu (9/1/2019).

Kemudian, Hawit menilai, ada campur aduk dalam metode lelang umum paska kualifikasi dan keputusan pemenang lelang tidak pernah diumumkan secara terbuka hingga Gugatan. Dalam perkara itu pada No. 173/G/2018/PTUN-JKT antara PT Digital Praja Makayasa (Penggugat) dan Kakorlantas Polri (Tergugat).

“Mencapur adukan motode lelang umum paska kualifikasi dengan pra kualifikasi dan yang terakhir surat keputusan pemenang lelang wajib sengketa tidak pernah dipublikasikan ketika gugatan,” ujarnya.

Dijelaskan, terdapat 3 perusahaan yang menjadi peserta lelang saat itu antara lain PT Digital Praja Makayasa, PT Graha Qynthar Abadi dan PT Kalimaya Beutong Kramat Sindo. Akan tetapi, hanya 2 perusahaan peserta lelang yang dimasukkan kedalam dokumen penawaran kepada Pokja ULP yakni PT Graha Qynthar Abadi dengan harga penawaran sebesar Rp 149.950.000.000,- dan PT Digital Praja Makayasa dengan harga penawaran sebesar Rp 145.062.500.000,-.

Menurutnya, dalam perkara tersebut, APIP dinilai hanya sebatas pengaduan bukan upaya langkah hukum yang dipersyaratkan. Lanjut dia, didalam pasal 53 setiap orang merasa kepentingannya terganggu apalagi dirugikan dapat mengajukan ke PTUN.

“Jadi kami berharap penetapan lelang dapat dibatalkan agar negara tidak merugi. Upaya ke APIP itu sebatas pengaduan bukan upaya hukum yang dipersyaratkan sebelum seorang badan hukum yang mengajukan ke pengadilan tata usaha negara. Karena jelas dipasal 53 bagi setiap orang yang merasa kepentingannya dirugikan atau badan badan hukum dapat mengajukan di pengadilan tata usaha negara,” jelas Hawit Guritno.

Pada Rabu petang, sidang perkara nomor 173 dipimpin oleh Uun Pratiwi, SH.,MH selaku Ketua Majelis Hakim dengan didampingi Dr. Tri Cahya Indra Permana, SH., MH dan Joko Setiono, SH,. MH. Persidangan tersebut menghadirkan Wisnu Setyo Wijoyo sakah seorang saksi Ahli.

Sementara, Adi Warman, SH selaku Kuasa Hukum Tergugat Intervensi II turut menyampaikan, perihal Ahli yang telah dihadirkan dalam persidangan seputar penjelasan pengadaan barang dan jasa. Kata dia, perkara yang berjalan di PTUN sebaiknya diselesaikan melalui APIP dengan alasan berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010.

“Jadi dalam persidangan, ahli itu menerangkan dan terbukti didlm persidangan bahwa apabila ada persoalan tentang pengadaan barang dan jasa yang dianggap menyimpang dan lain sebagainya salurannya cuma satu hanya APIP bukan ke pengadilan itu berdasarkan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 itu jelas diatur disitu,” jelasnya.

Adi juga merinci terkait pasal Perpres Nomor 16 Tahun 2018 didalamnya telah diatur pada pasal 76 sampai 85 dan dijelaskan dalam hal itu tidak boleh langsung ke PTUN terlebih dahulu ke APIP. Tetapi, bila APIP tidak melayani permasalahan antara PT Digital Praja Makayasa dianggap laporan itu tidak signifikan dan tidak beralasan.

“Dan dalam Perpres Nomor 16 tahun 2018 itu diatur dalam Pasal 76 sampai 85. Jadi itu diatur sedemikian rupa sehingga nggak boleh langsung kepengadilan. ke APIP kalau APIP tidak melayani berarti laporan itu tadi dianggap tidak signifikan tidak beralasan. Karena dalam pasal berikutnya APIP wajib laporan tadi ditindaklanjuti sepanjang dianggap beralasan,” bebernya.

Dia menambahkan, terhadap persoalan-persoalan yang menyangkut tentang spesifikasi dalam pengadaan lelang kendaraan bermotor R2 dengan isi silinder 1200 CC menyarankan ke APIP dan menilai permasalahan itu sebagai masalah internal.

“Sama apapun persoalan jasa dan barang di republik ini mengacu di Perpres. Perpres nomor sekarang 16 tahun 2018 terhadap persoalan-persoalan yang menyangkut tentang tadi spesifikasi tidak bener dan bla bla blaaa bawanya ke APIP bukan kesini. Ini salah-salah belum ke APIP.  Nggak ada urusan dengan TUN kena ini persoalan internal,” tabdas Adi. (Dw)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *