oleh

Buruh SPAMT Ingatkan PTUN Perselisihan Upah Antara PT Pertamina Patra Niaga

Jakarta, TribunAsia.com – Diperkirakan 500 massa aksi buruh turun ke PTUN dan telah menyampaikan perselisihan antara SPAMT dengan PT Pertamina Patra Niaga. Wadi Atmawijaya mengatakan, Undang-Undang No 5 Tahun 1986 Pasal 57 berbunyi nota yang dikeluarkan lembaga negara bisa digugat dan untuk waktu tenggang selama 90 hari.

“Agenda kita datang ke PTUN untuk mengingatkan pihak pengadilan bahwa ada UU nomor 5 Tahun 1986 pasal 56 yang menyatakan, nota yang dikeluarkan lembaga negara bisa digugat. Intinya kita datang ke PTUN nota penetapan terkait upah lembur yang dikeluarkan Sudin tenaga kerja dan Kemenakertrans diperselisihkan oleh PT Pertamina Patra Niaga ,” ujar Wadi selaku Humas buruh SPAMT, Senin (7/1/2019).

Iklan 52 Khutbah Jum'at

Buruh Serikat Pekerja Awak Mobil Tanki (SPAMT) geruduk kantor Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pulo Gebang, Cakung, Jakarta Timur. Kedatangan mereka meminta nota penetapan perihal upah lembur kepada Sudin tenaga kerja dan Kemenakertrans.

“Tidak boleh lebih dari 90 hari dalam hal ini pihak perusahaan karena nota yang dikeluarkan sudin tenaga kerja pada bulan Agustus 2017 dan didigugat oleh Pertamina Patra Niaga dengan register yang didaftarkan di pengadilan pada bulan Juni 2018,” imbuhnya.

Namun, kedatangan massa buruh juga mengikatkan tim Majelis Hakim PTUN dalam gugatan perselisihkan antara Pertamina Patra Niaga memasuki masa tenggang dan menolak gugatan tersebut.

“Dengan ini kami menyampaikan sikap dan memberikan masukan kepada bapak Hakim bahwa gugatan sudah masuk waktu masa tenggang atau kadaluarsa. Untuk menolak gugatan seluruhnya yang dilakukan penggugat Pertamina Patra Niaga,” tandasnya.

Baca Juga : Buruh Serikat Pekerja Awak Mobil Tanki Geruduk PTUN

Perlu diketahui, aksi digelar mulai dari pukul 10.00 WIB, perwakilan PTUN sempat menemui barisan buruh dan dalam kesempatan itu, kata Wadi SPAMT telah menyerahkan berkas surat permohonan kemudian menjadi bahan pertimbangan dasar Majelis Hakim.

Sementara, diatas mobil komando orator menyatakan hukum harus ditegakkan seadil-adilnya dan bila tidak digubris akan mengerahkan massa yang lebih besar.

“Disini kita bukan semata mata turun kejln smua ada landasan nya semua ada dasarnya. Kepada majelis hakim yang terhormat untuk berlaku seadil-adilnya dan (buruh) akan datang lagi dengan membawa massa yang lebih banyak,” harap Legiran dengan pengeras suara.

Selain itu, dampak perselisihan antara PT Pertamina Patra Niaga tak sedikit buruh terkena PHK sepihak. Atas kejadian itu, buruh yang tergabung di SPAMT mengalami kesulitan ekonomi termasuk tidak dapat membayar biaya sewa kontrak rumah. Dia pun meminta kepada Majelis Hakim PTUN agar dapat menegakkan hukum supaya tidak tajam kebawah dan tumpul keatas.

“Lagi-lagi kami di-PHK sepihak melalui PHK SMS saja. Agar menjadi pertimbangan dan berlaku seadil-adilnya jangan tumpul keatas tajam ke bawah. Banyak yang bercerai, banyak yang nggak bisa bayar kontrakan karen PHK,” ujar orator. (Dw)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *