oleh

Wali Kota Depok Gusar Pejabat Pemkot Diusir Ketua DPRD dari Sidang Paripurna

Depok, TribunAsia.com – Pascaperistiwa Ketua DPRD Kota Depok Hendrik Tangke Allo mengusir Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Depok Supian Suri, konstalasi politik antara legislatif dengan eksekutif memanas.

Supian Suri diusir Hendrik Tangke Allo dari ruang sidang Paripurna DPRD, Kamis (3/1/2019). Sidang Paripurna tidak dihadiri oleh wali kota dan dihadiri oleh Wakil Wali Kota Depok Pradi Supriatna.

Iklan 52 Khutbah Jum'at

Ketua DPRD ini kecewa sebab banyak kebijakan strategis Pemkot Depok, termasuk mutasi jabatan seratus ASN di Kota Depok tidak berkonsultasi dengan legislator dan berindikasi nepotis.

Wali Kota Depok Muhammad Idris menanggapi sinyalemen ini siap diperiksa Komisi Aparat Sipil Negara (ASN) Pusat dan lembaga hukum bila dituduh ada yang tak prosedural.

“Soal mutasi jabatan ASN baru-baru ini sudah dilakukan sesuai prosedur dan sudah mendapat rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Saya siap diperiksa oleh KASN apabila terbukti mutasi pejabat kemarin tidak sesuai prosedural,” ujar Muhammad Idri ketika ditemui wartawan di Balai Kota Depok, Jumat (4/1/2018).

Idris juga menyangkal adanya titip-menitip jabatan oleh eksekutif pada mutasi pejabat yang dilakukan pada 31 Desember 2018 lalu di Gedung Dibaleka II Pemkot Depok sekitar pukul 16:00 Wib itu.

“Biarlah masyarakat yang menilai. saya pertanyakan kenapa Kepala BKPSDM Kota Depok Supian Suri di suruh keluar dari ruang sidang DPRD kemarin? Dari awal saya katakan tidak ada titip-titipan,” katanya.

Terpisah, Hendrik Tangke Allo gusar lantaran Pemkot Depok sering mengabaikan peran legislatif ketika mengambil kebijakannya.

Hendrik menegaskan dirinya tidak bermaksud mengintervensi hak preoregaratif Wali Kota Depok dalam melakukan mutasi jabatan ASN. Dia kecewa terkait mutasi pejabat di Sekwan DPRD karena menyangkut rumah tangga DPRD tanpa koordinasi.

“Saya hanya mengkritis, bukan soal titip-menitip. Kalau dilingkungan DPRD itu ada yang diganti koordinasi dong dengan kita. Jangan mereka mengobok-obok ASN yang ada disini (DPRD) tanpa sepengetahuan kita, itu aja,” ujarnya. (Hendrik Isnai Raseukiy)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *