oleh

Perdata Melawan Pemda DKI Jakarta, Kuasa Hukum: Secara Legal Formal Tanah Itu Milik Ahli Waris

Jakarta, TribunAsia.com – Perkara perdata melawan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah dikabulkan tentang sebidang tanah yang saat ini digunakan untuk kantor Samsat Jakarta Timur. Kamis petang, ahli waris didatangkan dari Bandung Jawa Barat untuk memberikan kesaksian tentang surat tabah. Diperkirakan tanah seluas 29.000 meter persegi di Jalan D.I Panjaitan, Cipinang Besar Utara, Jatinegara, Jakarta Timur yang dimenangkan pihak ahli waris dalam kasus Perdata. Kini, menjadi panjang jusru memperkarakan Sudarto alias Hadi Sudarto menjadi terdakwa dengan sangkaan pemalsuan surat tanah.

Menurut Suratman, SH perkara perdata melawan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah dikabulkan dan dimenangkan akan tetapi, secara tiba-tiba Pemda melaporkan Sudarto ke polisi dengan sangkaan 264 pemalsuan akta. Masih kata, Kuasa Hukum objek yang dimenangkan dalam perkara perdata tersebut milik ahli waris.

Iklan 52 Khutbah Jum'at

“Jadi, perdata sudah dikabulkan sebetulnya. Pemda tiba-tiba melaporkan kepolisi. Maka secara legal formal objek itu milik ahli waris (Ukar Bin Kardi). Ini pembangkangan hukum, atensi dalam tanda kutip itu dalam eksepsi sudah kita sampaikan itu harus jadi dasar. Sangkaan pasal 264 dianggap palsu,” jelas Kuasa Hukum disela-sela sidang di PN Jaktim, (3/1/2019).

Adapun barang bukti terkait jual beli termasuk kwitansi serta surat keterangan tidak sengketa dari kantor kelurahan dikatakan lengkap oleh Suratman. Tidak hanya itu, Majelis Hakim dalam sidang perdata dinilai benar dan sesuai prosedur.

“Karena bukti jual beli ada, kwitansi ada, surat tidak sengketa ada dari kelurahan. Majelis perdata itu benar,” singkatnya.

Saat sidang digelar, Istri almarhum Ukar yang bernama Mariana bersama 3 orang anak-anaknya hadir memberikan keterangan dihadapan Majelis Hakim. Mariana turut memberikan kesaksian seputar suaminya yang tak lain usaha dibidang kulit bersama Joni Harisutantio yang disebut-sebut pemilik tanah Samsat. Kemudian, Mariana mengutarakan kepada Majelis Hakim kenal dengan Joni pada saat dia tinggal di bilangan Pesing Jakarta Barat, itupun sebelum suaminya wafat hanya sebatas bisnis kulit.

“Pertama nggak kenal, kenal di Pesing biasa pak Joni kenal bapak (suami) bisnis kulit. Iya dikasih surat ,” kata Mariana selaku saksi diruang sidang.

Ditambahkan saksi, sekitar jangka waktu dua bulan setelah suaminya (Ukar) meninggal, Darto membantu mengurus sertifikat tanah serta mengumpulkan tanda tangan ahli waris untuk menggugat ke pengadilan tentang tanah seluas 29.000 meter persegi. Lanjut saksi, diruang sidang disebutkan tanah tersebut milik Ukar setelah mendapatkan informasi dari Darto.

“Pak Darto yang lebih tahu, bukan Pak Darto yang tahu Pak Jendralnya. Ini tanah Bapak hak Bapak pas Bapak udah meninggal dua bulan kemudian. Terus mau mengurus sertifikat udh ada terus disuruh tanda tangan disuruh menggugat,” papar Mariana.

Selain itu, Reza selaku jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta sempat mempertanyakan saksi-saksi yang tak lain anak dan isteri almarhum Ukar Bin Kardi tentang surat-surat tanah yang menang dalam perkara perdata. Kata dia lagi, kepada saksi-saksi terkait gugatan tanah seluas 29.000 meter persegi dipertanyakan peruntukannya.

“Pada saat itu dibawa nggak surat-suratnya, dapat berapa menggugat. Diminta apa lagi sama terdakwa. Tau nggak tanah itu dipakai untuk apa,” ujar Reza.

Saksi Dedi turut menguraikan dalam sidang, sejak Ayahnya meninggal dunia Darto datang melayat dan dua bulan kemudian datang untuk mengurus surat-surat tanah termasuk menggugat ke pengadilan. Lanjutnya, bilamana gugatan iti dimenangkan, sebut saksi Dedi akan diberikan 25 persen dari tanah seluas 29.000 persegi.

“Jadi waktu almarhum Bapak (Ukar) meninggal Pak Darto juga melayat. Sesudah dua bulan kemudian Pak Darto datang ke Pesing. Kita tanda tangan mengurus tanah ke pengadilan. Pak Darto menyampaikan keterangan ahli waris untuk menggugat karena yang tahu sejarahnya Pak Darto. Seperti yang ibu bilang 25 persen kira-kira dari 29.000 meter yang saya baca,” jelas saksi yang tak lain putra dari Alm Ukar.

Dedi pun menambahkan, sebelumnya telah dimintai tanda tangan selalu ahli waris namun,  pada kesempatan sidang perdata yang telah dimenangkannya itu dirinya tidak hadir di pengadilan dan informasi itu diperoleh melalui Darto hingga proses banding.

“(Sama terdakwa) diminta tanda tangan dibawa ke pengacara tanda tangan udah itu aja. Dipakai Pemda untuk Samsat. Perkara dimenangkan kita disampaikan pak Darto waktu dipengadilan kita tidak hadir pak. Dari pak Darto kita disampaikan naik banding,” ungkap Dedi.

Persidangan dipimpin oleh Sutikna, SH.,MH dengan didampingi Hakim anggota RR Endah, SH dan M Sirad, SH.,MH. Ketua Majelis Hakim saat itu mempertanyakan saksi-saksi yang hadir perihal tanah milik almarhum Ukar kepada keluarga semasa hidup.

“Apakah saudara tahu bahwa pak Ukar punya tanah. Apakah saudara tau Bapak punya tanah, jadi setelah Pak Darto datang melayat cerita sertifikat ketemu dengan siapa,” tanya Sutikna.

“Pas almarhum meninggal kita telepon temen Bapak dia datang melayat. Dia Pak Darto menceritakan Ayah saya tidak menyampaikan,” ucap Dedi.

Sementara, Coki TN Sinambela SH memaparkan, Mariana isteri almarhum Ukar menilai yang diketahui dalam persidangan Joni telah meninggal akan tetapi, Joni yang dihadirkan pihak Pemprov DKI Jakarta adalah Joni palsu. Maka kata dia, Joni yang dihadirkan tidak sesuai karena tidak memahami batas-batas tanah termasuk tim sembilan dinilai tidak mengetahui.

“Joni yang palsu itu versi DKI menurut ibu itu bukan. Yang ibu itu tau Joni sudah almarhum terus dia (Joni) nggak tau batas-batas lahan yang menerima pelepasan itu dia tidak tahu. Terus tim 9 dia nggak tau harusnya orangnya dia nggak boleh merima kuasa. Kalau dia punya Samsat mereka mana Samsatnya,” beber Coki.

Coki menduga dari rentetan kasus sengketa tanah Samsat Jaktim, Pemda DKI Jakarta justru dinilai bagian dari mafia tanah karena Joni versi DKI menurutnya tidak memahami prosedur. Dia pun mempertanyakan keaslian surat-surat tanah Samsat Jaktim termasuk Badan Pertanahan Nasional Jakarta Timur pun enggan untuk melakukan uji forensik.

“Joni versi DKI nggak tau prosedur padahal dia tau terkesan dia sebagai figur aja nggak jelas. Ada nggak uji forensik BPN saja nggak mau. Versi JPU itu yang dikatakan palsu dia sendiri yang buat ini justru yang mafia DKI. 2002 hak pakai DKI mati atau dikembalikan kepemilik aset ini nggak jelas sampai sekarang mana buktinya,” imbuh tim Kuasa Hukum. (Dw)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *