oleh

Menang dalam Perkara Perdata, Sudarto Dituduh Gunakan Sertifikat Tanah Samsat Palsu

Jakarta, TribunAsia.com – Dituduh gunakan sertifikat kepemilikan tanah palsu Sudarto alias Hadi Sudarto duduk menjadi terdakwa di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Perkara pidana itu mencuat setelah sidang perdata antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan ahli waris pemilik tanah Samsat Jakarta Timur yang mana telah diberi kuasa oleh ahli waris dan dimenangkan.

Dalam perkara perdata tersebut, Pemprov DKI Jakarta dinyatakan kalah dan seiring waktu berjalan kuasa ahli waris dalam hal ini dilaporkan polisi kemudian dipersidangkan.

Iklan 52 Khutbah Jum'at

“Dia (Sudarto) dituduh menggunakan sertifikat palsu kuasa ahli waris. Sementara Pemda DKI Jakarta itu kalah dan disuruh kosongkan. Aslinya punya kita,” kata Coki TN Sinambela, SH selaku Penasehat Hukum, Kamis (27/12/2018).

Coki mengatakan, Joni Harisutantio pemilik tanah yang mencapai 29.000 meter persegi telah meninggal dan tanah tersebut sedang dalam proses banding ditingkat Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dia menambahkan, lokasi tanah bermasalah itu terjadi diera kepemimpinan Gubernur Basuki Cahaya Purnama (Ahok).

“Ada dua Joni, Joni versi Pemda DKI dan Joni kita sudah almarhum. Harusnya surat pelepasan itu harus ada didepan pejabat langsung harus ada yang menerima. Terdakwa dikenakan pemalsuan dokumen. Karena masih dalam proses banding di MA, kalau masih berjalan harus distop dahulu,” imbuhnya kepada TribunAsia.com.

“Ini perkara aset DKI Jakarta ada pada zaman Ahok. Diperkirakan mencapai 29000 meter persegi itu atas nama Joni Harisutantio yang sebenarnya telah meninggal,” kata Penasehat Hukum terdakwa Sudarto kepada TribunAsia.com.

Persidangan dipimpin Sutikna, SH.MH selaku Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh kedua Hakim anggota RR Endah, SH dan M Sirad, SH.,MH.

Perlu diketahui, Joni Harisutantio sebelum meninggal telah menyerahkan sebidang tanah miliknya kepada Ukar Bin Kardi yang tak lain rekan bisnis almarhum Joni yang bergerak dibidang usaha kulit. Kata Coki diutarakan kembali, dalam persidangan penutup umum (JPU) tidak bisa menunjukkan sertifikat palsu dan justru yang hadir saksi Joni versi Pemprov DKI Jakarta.

“Sebelum meninggal dia menyerahkan ke Ukar bin Kardi rekan bisnis kulit dia dahulu. Jaksa tidak bisa menunjukkan bukti sertifikat palsu. Joni itu (saksi) yang dihadirkan versi DKI,” tandasnya.

Menurut Coki Sinambela, saksi-saksi dalam persidangan yang dihadirkan saat itu Joni versi Pemprov DKI Jakarta dan Purnawirawan Irjen Pol Drs Sumaryono. Akan tetapi, kata Coki, dari kesaksian Sumaryono bukti surat-surat yang disampaikan dalam persidangan dinyatakan asli dan harus diuji secara forensik serta harus ada pembanding.

“Dia sebagai saksi sebagai saksi dalam perkara itu. Menyatakan surat itu adalah asli secara kasat mata dan harus diuji secara forensik dan harus ada pembanding,” jelasnya. (Dw)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *