oleh

Masuk APBD, Anggaran PAUD Masih Rawan Disalahgunakan

Bogor, TribunAsia.com – Anggaran untuk sekolah Pendidikan Anak Usia Dini tercantum secara jelas dalam APBD Kabupaten Bogor, dengan adanya peruntukan yang diatur secara resmi tersebut, seharusnya kualitas PAUD di Bogor bisa mengalami peningkatan signifikan, namun fakta di lapangan tidak demikian, anggaran untuk PAUD banyak yang tidak sampai sasaran, potensi penyalahgunaan anggaran masih rawan terjadi.
Kesimpulan di atas mengemuka dalam evaluasi hasil riset tahap pertama yang diselenggarakan UNICEF, Selama sepekan UNICEF menurunkan tim pengambil data terdiri dari 20 orang, mereka disebar di 140 PAUD pada berbagai kecamatan di Kabupaten Bogor, Lokasi PAUD yang menjadi target penelitian mayoritas berada di tempat terpencil, banyak dari PAUD tersebut malah tidak bisa diakses dengan angkutan umum.
Usup Subandi, salah satu tim pengumpul data, menuturkan temuannya di lapangan, menurutnya meski ada anggaran untuk PAUD yang tertera di APBD Kabupaten Bogor, akan tetapi anggaran tersebut mayoritas tidak sampai ke PAUD.
“Memang di APBD tercantum anggaran untuk PAUD tapi itu tidak semuanya sampai ke PAUD” ungkapnya di sela rapat evaluasi yang diselenggarakan di Bogor View 2 Residence, Semplak, Bogor, Jumat (21/12).
Lebih jauh pihaknya mengungkap penyebabnya terletak pada mekanisme birokrasi yang terlalu kaku.
“Ini ada masalah birokrasi, PAUD yang bisa dibantu pakai dana APBD hanya PAUD yang dikelola pihak desa, padahal faktanya mayoritas PAUD dikelola oleh yayasan, PAUD tersebut berdiri atas inisiatif masyarakat, tidak mungkin mereka mau begitu saja mengalihkan kepemilikan PAUD ke pihak desa hanya untuk dapat bantuan” urainya.
Patut dipertanyakan pula pihak desa yang sama sekali tidak berkontribusi terhadap PAUD di desanya.
“Dalam temuan tim, di desa tertentu pemerintah desanya sama sekali tidak membantu PAUD, ini terungkap berdasarkan wawancara dengan pengelola PAUD, lantas anggaran PAUD dikemanakan? sangat mungkin disalahgunakan” pungkasnya.
Dirinya juga menyebut perlunya dibentuk tim pengawas desa, nantinya tim ini bekerja memastikan anggaran desa tersalurkan tepat sasaran.
“Perlu dibentuk semacam tim pengawas desa supaya anggaran tersebut benar-benar sampai ke sasaran” imbuhnya.
Dari sisi kualitas SDM, masih ditemui aparat desa yang tidak sepenuhnya paham model pengelolaan dana desa termasuk yang seharusnya dianggarkan untuk pendidikan.
“Temuan kita juga masih ada aparat desa tidak paham betul alur pengelolaan dana desa, ini seharusnya butuh bimbingan” tutupnya.(ZNR)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *