oleh

DPN Gerakan Cinta NKRI Tidak Sependapat TNI-Polri Ditarik dari Wilayah Konflik Nduga Papua

Jakarta, TribunAsia.com – Kami sangat sayangkan dan tidak sependapat dengan statemen Gubernur Papua, Lukas Enembe S.IP MH yang meminta kepada presiden untuk menarik seluruh anggota TNI dan Polri yang ada di Kabupaten Nduga Provinsi Papua. Padahal TNI dan Polri sedang mengejar kelompok saparatis bersenjata atau  kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang melakukan penembahkan kepada para pekerja PT Isataka Karya yang membangun Jalan Trans Papua di wilayah Kabupaten Nduga.

Statemen Gubernur Papua Lukas Enembe S.IP MH, kami anggap keliru dan tidak memahami tupoksinya sebagai perpanjangan tangan dari pusat ke daerah yang bertanggung jawab untuk mensukseskan program program nasional yang ada di Papua dan menjadi wakil pemerintah pusat di Papua dan juga bertugas untuk menjaga stabilitas keamanan daerah di Papua.

Iklan 52 Khutbah Jum'at

Melalui siaran Pers yang diterima Tribunasia.com, Kata Hendrik Yance Udam,  sudah tugasnya TNI Polri berada di setiap titik-titik yang rawan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk di Papua terlebih khusus di daerah konflik seperti Kabupaten Nduga. Ada maksud apa Gubernur dan ketua DPRP Ketua MRP dan 7 Fraksi di DPRP Papua meminta kepada Presiden Republik Indonesia untuk menarik semua anggota TNI dan Polri yang ada di Kabupaten Nduga, kita patut curigai jangan-jangan saya menduga ada misi-misi khusus untuk membawa Papua merdeka keluar dari NKRI dengan memakai instrumen negara dan patut di pertanyakan Nasionalisme mereka terhadap bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia.

Seharunya Gubernur sebagai Ketua Umum Forkopinda (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah) memanggil semua steak holder yang ada di pemerintahan dan politik untuk mencari solusi dalam menyelasaikan persoalan tersebut dengan arif dan bijaksana. Karena, dengan meminta supaya TNI dan Polri di tarik dari Nduga bukan sebuah solusi yang tepat malah membuat kelompok KKB tumbuh subur di wilayah tersebut dan mengunakan warga sipil sebagai tameng untuk tetap terus melakukan kekerasan kekerasan yang ada di wilayah tersebut.

Untuk itu kami meminta kepada Presiden melalui Mendagri untuk kiranya dapat menegur Gubernur Papua karena telah menolak kehadiran TNI dan Polri di Wilayah Nduga Provinsi Papua. Dan kami juga meminta kepada Presiden RI Ir Jokowido untuk segera mencabut moratorium pemekaran di Indonesia terlebih khusus di tanah Papua dan membaginya kedalam beberapa provinsi sesuai dengan peta tujuh wilayah adat di Papua.

Sebab selama ini konflik sipil bersenjata ada di wilayah pegunungan tengah Papua sehingga sangat di perlukan untuk ada satu Provinsi di daerah tersebut agar dapat meredam konflik-konflik yang selama ini terjadi. Karena, pemekaran tersebut adalah merupakan solusi strategis dalam menyelesaikan persoalan papua dalam bingkai NKRI.

Jakarta 21 Desember 2018

 

DEWAN PIMPINAN NASIONAL GERAKAN RAKYAT CINTA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

HENDRIK YANCE UDAM

KETUA UMUM

 

WENAS MEINDERD TAFAR

SEKRETARIS JENDERAL

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *