oleh

Satgas Saber Pungli: Sinyalemen Pungli di BPN Kota Depok

Depok, TribunAsia.com – Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) lakukan pencegahan pungli di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Depok. Disebutkan Kanit Pencegahan Pungli Polresta Depok Iptu Sukasto, sedikitnya ada delapan kegiatan kerja berpotensi terjadi pungli.

Terpantau Tribunasia, Selasa (18/12/2018). Acara pencegahan pungli ini diikuti Kepala BPN Kota Depok Sutanta beserta seratusan pegawainya.

Iklan 52 Khutbah Jum'at

Disebutkan Sukasto, di delapan kegiatan potensi pungli di antaranya di pengecekan sertifikat, proses balik nama sertifikat, pengukuran tanah, penerbitan sertifikat hilang, peningkatan hak, pengakuan hak, sengketa konflik dan perkara, pemisahan-pemecahan bidang lahan.

“Satgas Saber Pungli banyak meneriman laporan praktik pungli di BPN. Banyak warga yang mengadu. Paling banyak terjadi pungli di pengukuran tanah. Karena kegiatannya di luar kantor ” ujar Sukasto disambut tawa para audien yang merupakan para pegawai BPN Depok.

Menanggapi sinyalemen pungli ini, masih di lokasi yang sama, Kepala Kantor BPN Koa Depok Sutanta membenarkan jika pihaknya juga banyak mendapat aduan soal pungli oleh petugas ukur dilapangan.

Akui Sutanta, untuk pengukuran tanah adalah biayanya yaitu biaya perjalanan petugas menjadi tanggungjawan pemohon. Nilainya sesuai dengan biaya perjalanan dinas dalam kota yang ditetapkan pegawai Pemkot Depok. Namun Sutanta tidak dapat menyebutkan nilai uang pasyinya.

Jadi, biaya registrasi yang dibayar di loket itu tidak termasuk biaya perjalanan kedinasan petugas ukur ke lapangan.

“Itu dibebankan ke pemohon dan ada aturan hukumnya mungkin ini yang disebut pungli tadi. Tapi ada juga praktik di lapangan berbeda. Petugas ukur di lapangan mematok biaya ukur tambahan kepada pemohon sesuai luas tanah,” ujar Sutanta kepada sejumlah wartawan.

Praktik pungli ini disinyalir sudah jadi rahasia umum di kalangan masyarakat yang berurusan dengan BPN. Hal seperti diakui seorang warga yang tidak bersedia diungkap identitasnya dengan alasan masih berurusan di BPN Kota Depok.

“Ada harganya Pak supaya urusan kita cepat ditangani petugas. Misalnya untuk ngukur bidang saya dimintai petugas Rp500  untuk mengukur tanahnya seluas 110 meter persegi. Dana itu sudah termasuk biaya pembuatan gambar. Saya terpaksa berikan tanpa kuitansi, namanya butuh,” ujarnya sambari meminta namanya dirahasiakan.

Pantauan Tribunasia, praktik pecaloan dan mafia pengurusan tanah juga terjadi. Seperti yang terjadi pada 500-an warga Kampung Rawa Geni, Kelurahan Ratujaya, Cipayung, Kota Depok. Sudah lebih dua tahun pengurusan ratusan pembutan akta tanah warga tak selesai.

Disebutkan seorang korban MJ (50), praktik penipuan pengurusan sertifikan berjalan masif seperti polah mafia yang dilakukan oknum kelurahan dan pegawai BPN. Pepola mafia tanah ini mengaku kenal baik dengan pejabat BPN Kota Depok.

“Saya dan ratusan warga lainnya sudah dua tahun pembuatan sertifikat hak milik tak kunjung selesai. Padahal kami sudah dimintai biaya mulai dari Rp3 juta sampai Rp6 juta. Sudah setahun yang lalu petugas BPN datang ukur tanah kami. Kami kasi uang juga,” ujarnya.  (Hendrik Raseukiy)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *