oleh

Koalisi Masyarakat Sipil Minta Tegakkan Hukum Atas Penyerangan Polsek Ciracas dan Pengeroyokan TNI Sesuai HAM

Jakarta, TribunAsia.com – Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Reformasi Sektor Keamanan yang terdiri dari, Amnesty Internasional Indonesia, Imparsial, Kontras, ICW, Elsam, Setara Institute, ILR, HRWG, PBHI, Perludem, LBH Jakarta, YLBHI dan Institut Demokrasi. Dalam Siaran Pers yang diterima TribunAsia.com pada Senin, 17 Desember 2028 menyampaikan, Pada dini hari tanggal 11 Desember 2018  kantor Kepolisian Sektor Ciracas Jakarta Timur diserang dan dirusak oleh sekelompok massa.

Beberapa anggota kepolisian menjadi korban kekerasan dari serangan yang terjadi. Terdapat rumah warga di daerah Ciracas yang juga di rusak oleh sekelompok masa. Penyerangan dan pengerusakan terhadap kantor polsek dan rumah warga itu di duga kuat terkait dengan peristiwa sehari sebelumnya. Pada Senin sore 10 Desember 2018, terjadi aksi pengeroyokan terhadap seorang anggota TNI oleh sekelompok orang yang diduga merupakan tukang parkir di sebuah pertokoan di daerah Ciracas, Jakarta Timur.

Iklan 52 Khutbah Jum'at

Peristiwa ini, kemudian di duga kuat menjadi pemicu terjadinya aksi penyerangan terhadap rumah warga dan kantor Polsek di Ciracas. Dari berbagai sumber yang diperoleh, sekelompok orang yang melakukan penyerangan dan kekerasan itu berambuk cepak dan perawakan tegap.

Kami menilai tindakan kekerasan dan penyerangan terhadap kantor Polsek dan rumah warga tersebut tidak bisa dibenarkan dengan dalih dan alasan apapun. Tindakan tersebut merupakan tindakan yang melawan hukum. Dalam negara hukum, tidak bisa dan tidak boleh tindakan main hakim sendiri apalagi sampai melakukan serangan terhadap lembaga pemerintah dalam hal ini kantor Kepolisian.

Kami mendesak pihak berwenang untuk memproses secara hukum kekerasan yang di alami anggota TNI pada 10 Desember 2018 dan penyerangan serta kekerasan terhadap rumah warga dan kantor kepolisian pada 11 Desember 2018. Proses penegakkan hukum keduanya harus dilakukan secara objektif, proporsional dan mengedepankan prinsip dan norma hak asasi manusia (HAM).

Tersangka pelaku dugaan pengeroyokan anggota TNI yang telah ditangkap tetap harus dilindungi hak-hak asasinya, tidak disiksa, dan dilindungi integritas fisiknya dari potensi kekerasan yang bisa dilakukan aparat atau pihak lain yang ingin melakukan balas dendam. Sementara itu, investigasi atas perusakan kantor dan properti Polsek Ciracas harus dilakukan sepenuhnya oleh institusi kepolisian dan bila cukup bukti, para pelakunya harus diadili  secara objektif dan berkeadilan.

Proses hukum terhadap kasus ini penting dilakukan demi menjamin persamaan kedudukan dimata hukum (equality before the law). Di lain pihak, hingga hari ini pihak kepolisian belum juga bisa mengumumkan identitas pelaku perusakan kantor Polsek Ciracas meskipun ada indikasi dan dugaan mereka adalah oknum anggota TNI.

Hal ini terjadi karena adanya hambatan struktural dalam sistem peradilan di Indonesia di mana seluruh kejahatan baik bersifat militer maupun non-militer yang diduga dilakukan oleh aparat TNI hanya bisa diinvestigasi dan ditangani oleh sistem peradilan militer, meskipun UU No. 34/2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) telah menyerukan adanya perubahan diamandemen.

Meski ada berbagai desakan agar tindak pidana non-militer yang diduga dilakukan oleh aparat TNI bisa dibawa ke sistem peradilan sipil, hingga hari ini tidak ada yang berinisiatif melakukan amandemen. Badan-badan HAM internasional menyatakan lingkup pengadilan militer sebaiknya dibatasi pada pelanggaran disiplin kemiliteran, sedangkan pelanggaran HAM atau kejahatan-kejahatan lain menurut hukum internasional sebaiknya ditangani oleh pengadilan sipil.

Kami mendesak agar kedua institusi baik TNI dan Polri melakukan upaya investigasi secara transparan dan akuntabel. Pengungkapan dan penegakkan hukum hingga tuntas atas peristiwa ini menjadi penting demi rasa keadilan masyarakat dan untuk memastikan agar peristiwa serupa tidak terjadi lagi di masa datang.

Kami mendesak Komnas HAM harus berperan aktif untuk mengurai perisitiwa kekerasan dan penyerangan ini sehingga terdapat fakta yang objektif dalam menggambarkan kasus ini. Apalagi pengrusakan itu juga di lakukan pada rumah warga sehingga demi memastikan rasa aman masyarakat Komnas HAM perlu berperan aktif memantau dan menginvestigasi kasus ini.

 

Jakarta, 17 Desember 2018

Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Reformasi Sektor Keamanan

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *