oleh

Sofyan Djalil Sinyalir Ada Mafia Tanah di Pasar Kemiri Muka Kota Depok

Depok,  TribunAsia.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan A. Djalil mensinyalir ada mafia pertanahan yang ‘bermain’ dibalik kalahnya Pemkot Depok terhadap PT Petambuatan Jaya Raya (PJR) di lahan Pasar Kemiri Muka (PKM).

Sedangkan menurut Hendropriyono & Associate, Putusan Mahkamah Agung (MA) sudah in kracht van gewijsde (putusan berkekuatan hukum tetap) bahwa lahan seluas 2,8 haktar PKM adalah milik PJR yang memegang Hak Guna Bangunan (HGB) pada April 2013.

Iklan 52 Khutbah Jum'at

Sofyan Djalil, saat wartawan di Kampus UI ketika menyampaikan Kuliah Umum bertajuk “Program Strategis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PSTL) Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.” Senin (17/12), mengatakan, Kementeri ATR/BPN mendukung sikap Pemkot Depok bahwa PKM adalah fasilitas umum-fasilitas sosial (fasos-fasum) Kota Depok.

“Kita menyakini itu adalah fasum-Fasos milik Pemkot Depok. Tidak mungkinlah pemkot sudah bangun pasar dan sudah sekian ribu orang berjualan di situ selama ini kalau bukan milik pemkot. Kemana saja dia (PT PJR) selama ini. Jangan-Jangan dia mafia tanah juga,” tegas Sofyah Djalil.

Menjawab pertanyaan wartawan bahwa putusan MA yang sudah memenangkan PT PJR, dia mananggapi tidak jadi permasalahan.

“Kami mendukung Pemkot Depok. Soal putusan (MA) ya, putusan saja. Lahan pasar tersebut adalah fasos-fasum,” ujarnya.

Menteri ATR/BPN ini mengakui bahwa pendataan aset pemerintah masih lemah. Pengalihan dokumen aset dari Pemkab Bogor kepada Pemkot Depok tidak berlangsung baik. Sehingga menjadi sengketa.

Diketahui dulu, sebelum tahun 1999 Kota Depok masih menjadi wilayah Kabupaten Bogor sembelum menjadi kota mandiri.

Sedangkan PT PJR mendapat HGB lahan PKM dari Pemkab Bogor pada tahun 1988 setelah PT PJR membebaskan dari warga sesuai SK Gubernur Jawa Barat tahun 1985.

Berkaitan status HGB ini, sebut Djalil, bila sudah habis berlaku maka, lahannya menjadi milik negara.

“Apabila  HGU atau HGB sudah habis, kemudian itu menjadi tanah milik negara. Kemudian negara berhak mengambil kembali dan memanfaatkan lebih lanjut,” sebutnya.

Diakuinya, undang-undang sekarang tidak jelas mengatur tentang itu. Sehingga habisnya HGB dianggap masih ada hak keperdataan orang lain. Sehingga tidak mudah ambil kembali oleh pemerintah. Maka dari itu, Sofyan menegaskan akan membuat udang-undang pertanahan yang baru yang memberikan kepastian hak setelah selama 20 atau 30 tahun HGB maka otomatis habis. Kemudian diambil kembali hak kawasan lahan HGB tersebut menjadi milik pemerintah.

“Di UU nanti akan diberikan kepastian. Nanti dipastikan, ketika hak HGB selama 20 atau 30 tahun, maka otomatis habis. Negara ambil kembali oleh pemerintah,” ujar Sofyan.

Pernyataan Menteri ATR/Kepala BPN ini mendapat perlawanan dari Kuasa Hukum PT PJR dari Hendropriyono & Associate, Meitha Wila Roseyani. Meitha mengatakan bahwa statement Sofyan Djalil yang menyatakan bahwa lahan PKM merupakan fasos-fasum tidak berdasar.

“Ini membuktikan bahwa Sofyan Djalil tidak menguasai permasalahan. Hal ini terbukti pada ketidaksinkronannya antara Menteri dengan bawahannya yaitu Dirjen sengketa ATR/BPN,” sanggah Meitha.

Padahal, sebut Meitha, Dirjen Hukum Keagrariaan Kementerian ATN/BPN sudah melayangkan surat pemanggilan kepala BPN Kota  Depok terkait sengketa lahan PKM yang belum mencabut pemblokiran HGB milik PRJ atas lahan seluas 2,8 tesebut.

“Kami memegang surat pemanggilan tersebut berdasarkan pengaduan Yudhy Pranoto Yuhanto selaku Direktur PT PJR,” ungkap. (Hendrik Raseukiy)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *