oleh

Sekolah P3SPS, Usung Tema “Peran Media Elektronik dalam Penyajian Siaran yang Berkualitas kepada Masyarakat Diera Digital”

Jakarta, TribunAsia.com – Sekolah Pedoman Perilaku Penyiaran Standar Program Siaran (P3SPS) dibuka di Ruko Permata IX No. 17A Bekasi Barat Rawa Bunga Jatinegara, Jakarta Timur. Sekolah P3SPS diikuti peserta mulai dari mahasiswa maupun masyarakat umum dengan mengusung tema “Peran Media Elektronik Dalam Penyajian Siaran Yang Berkualitas Kepada Masyarakat Diera Digital”.

Disampaikan MY Gunawan selaku Pengamat Media, kata dia jurnalis tidak mengenal waktu libur setiap terjadi peristiwa akan diliput. Bahkan menurut Gunawan didepan peserta P3SPS, diera digitalisasi untuk menghasilkan karya jurnalistik lebih mudah karena dengan menggunakan smartphone dapat leluasa memperoleh informasi dan menciptakan produk berita.
“Yang namanya wartawan nggak ada libur. Zamannya digital setiap menit masuk diemail harus dipilih tuh mana berita yang harus dinaikan. Setiap waktu itu terjadi ratusan berita itu hilir mudik wartawan selalu dihadapkan setiap saat karena kejadian dalam satu hari ratusan,” tandasnya.
Ia menilai setiap wartawan memiliki sudut pandang yang berbeda dan tidak jarang hasil peliputan hingga berita yang ditayangkan akan beragam dan ideologi pemburu berita akan sangat mempengaruhi kualitas berita. Selain itu, pria berkaca mata menyampaikan, wartawan harus dapat menjaga jarak dari penguasa.
“Jadi karena berita masuk setiap saat wartawan mempunyai background atau sudut pandang. Sesuai dengan fakta, berdasarkan kejadian. Tetapi sudut pandang yang berbeda maka menjelaskan beritanya pun berbeda. Media sering kali  berdalih dengan sudut pandang tapi ada nilai berita itu dipengaruhi sudut pandang ideologi wartawan itu seperti apa. Kalau ideologi wartawannya kapitalis maka dia kapitalis,” imbuh pengamat media.
Namun, dia berpesan kaidah-kaidah dasar jurnalistik harus dilaksanakan dan ditambahkan, apapun yang terjadi wartawan harus dapat memberitakan kepada masyarakat luas dan haram hukumnya wartawan dalam menulis berita tanpa sumber yang jelas terkecuali media sosial.
“Apa yang bisa kita simpulkan, kita kembali kekaidah-kaidah dasar jurnalistik itu fakta jarum jahit jatuh dan sendal jepit putus itu diberitakan. Jadi fakta harus diberitakan karena publik itu harus mengetahui dan wartawan haram memiliki opini dalam lead pertama,” tegasnya.
Berbeda dengan Hendrik Hasnaeni Rasuki, menurut dia, Perusahaan yang bergerak di bidang Media saat ini untuk membackup bisnis dan dijelaskan, dalam undang-undang Pers pasal 3 ayat 1 media sebagai kontrol sosial dan hiburan. Berkembangnya kemajuan teknologi, dia mengatakan, masyarakat lebih intens dengan media sosial dan yang perlu dikembangkan dalam proporsional wartawan harus keluar dari arus utama serta memiliki sudut pandang.
“Konglomerasi media untuk membackup bisnisnya.  Pers sebagai lembaga ekonomi media harus mencari tiang untuk sumber ekonomi karena pekerjaan kita butuh duit. Kita dalam ekonomi itulah timbul transaksional. Semua kita punya ideologi pribadi suka dan tidak suka kita punya ideologi ditempat dia kerja dia punya ideologi tertentu semua punya. Undang-undang pokok pers bukan kita taati bagaimana kita tidak melanggar untuk kita tidak disalahkan. Media sudah sekarat juga dengan medsos buka facebook, sekarang tinggal buka medsos,” kata Hendrik.
Sebagai Praktisi Media, Hendrik menyampaikan banyak pelaku media yang berbeda ideologi dan dia menyadari setiap perusahaan media memilki ideologi tertentu dikarenakan konglomerasi media untuk membackup kepentingan bisnis.
“Sehingga media sekarang itu untuk backup bisnisnya. Skrg ini jarang kita temukan yang proporsional atau idealis. Pers sebagai lembaga ekonomi media hrs mencari tiang utk sumber ekonomi krna pekerjaan kita butuh duit. Kita dlm ekonomi itulah timbul transaksional,” papar dia.
Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) DKI Jakarta, Puji Wardoyo memaparkan tentang Undang-Undang penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 dan meminta untuk tidak menayangkan informasi tidak mendidik termasuk etika pariwara. KPI juga juga memantau jadwal penyiaran audio visual dengan tidak mengabaikan kepentingan publik. Lepas dari itu, kata Puji dalam tayangan ataupun penyiaran diharapkan sesuai coverboot side termasuk memberi edukasi.
“Pedoman kami pada prinsipnya mengatur televisi dan radio melaksanakan aturan tidak SARA, tidak mengabaikan kepentingan publik ,ranah anak, tidak ada unsur kekerasan , pornografi, akurat, adil dan berimbang coverboot side,” jelas jelas komisioner pengawas KPI.
Dalam kesempatan itu, ditambahkan Puji tentang aturan umum dan aturan penguat kode etik jurnalistik dan etika pariwara sekitarnya dapat dipatuhi. Maka dia menyampaikan, bila ada temuan serta laporan tentang penyiaran yang tidak sesuai konten, KPI akan segera bertindak.
“Dilembaga apapun yang terjadi dengan penyiaran itu, kami meminta untuk tidakdak menyiarkan konten (tidak sesuai) bila klo ada temuan kami tindak. Kalau di kami industri penyiaran itu harus patuh,” tegas dia.
Puji mencotohkan, penayangan hewan berbisa yang disiarkan pada stasiun televisi telah dipanggil dengan alasan waktu tayang banyak ditonton kalangan anak-anak. Tetapi, meskipun rating lebih tinggi kata KPI, tidak sesuai porsi hewan berbahaya disiarkan pada waktu yang tidak tepat termasuk lagu-lagu berbau dewasa.
“Kemarin kami panggil televisi yang menayangkan katanya seru (ular) ratingnya tinggi yang dipersiapkan tayangnya pagi, siang dan sore itu untuk anak-anak. Lagu (judul) belah duren, hamil duluan. (Film) ini malah diperlombakan ular hewan yang berbahaya ini yang kami tindak diera digital. Jadi artinya jelas muncul, masyarakat harus ikut wear dan peduli. Jadi ranting tinggi itu tv kiblatnya ranting,” ungkapnya. (Dw)

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *