oleh

Ketum DPN Gerakan Cinta NKRI Tuntut Keadilan ke MA Terhadap Guru Korban Ijazah Palsu

Jakarta, TribunAsia.com – Ketua Umum DPN Gerakan Cinta NKRI menuntut keadilan di Kantor Mahkamah Agung Republik Indonesia menurut Hendrik Yance Udam, NKRI merupakan bagian dari Papua dan terkandung dalam Pancasila sebab korban ijazah palsu sebagai besar berprofesi sebagai tenaga pengajar disekolah-sekolah di Pulau Indonesia bagian Timur.

“NKRI merupakan bagian dari pada Papua untuk itu, kami Gerakan Rakyat Cinta Negara Kesatuan Republik Indonesia itu langsung bersama dengan teman tempat ini datang untuk menuntut keadilan karena salah satu pasal di dalam Pancasila itu adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk itu saya dan teman-teman minta supaya tuntutan-tuntutan kami bagi anak cucu kita bagi generasi-generasi bangsa kedepan untuk menjadi generasi generasi yang cinta kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam persoalan ketidakadilan, dalam persoalan ketidakadilan hukum,” ujar Hendrik, Selasa (11/12/2018).

Iklan 52 Khutbah Jum'at

Kemudian, dia menambahkan kembali bila proses hukum kepada pimpinan STT Setya yang telah bermuatan hukum tetap tidak dijalankan, akan menimbulkan ketidak percayaan publik kepada penegak hukum dan Hendrik meminta Mahkamah Agung dalam hal ini untuk segera mengambil keputusan berpihak pada rakyat.

“Itu juga dapat mengakibatkan bentuk daripada ketidakcintaan rakyat Indonesia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu saya atas nama rakyat Indonesia meminta supaya Mahkamah Agung untuk dapat mengintervensi dan mengambil keputusan-keputusan yang berpihak kepada rakyat. Terimakasih kepada pihak Mahkamah Agung yang sudah bisa menerima kami untuk berdiskusi sebelum pergantian tahun 2019 sudah selesai,” imbuhnya.

Selain itu, Ketum Gerakan Cinta NKRI menyampaikan terimakasih kepada Mahkamah Agung yang telah menerima kedatangannya untuk berdiskusi setelah orasi didepan gerbang kantor MA. Dia memaparkan, guru-guru yang tersebar dipedalaman Papua memberikan materi pelajaran kepada murid-murid untuk cinta terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dan meminta keadilan absolut.

“Dan itu merupakan harapan rakyat karena guru ini mereka mengabdi di Papua dan menumbuhkembangkan rasa semangat cinta mereka kepada NKRI ini. Jadi sekali lagi kami meminta supaya ada keadilan yang hakiki keadilan yang absolut,” tegas Hendrik.

Masyarakat Papua minta Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk segera memenjarakan Ernawati Simbolon dan Mateus Mangentang yang telah di vonis 7 tahun di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Menurut salah seorang orator didepan Jalan Medan Merdeka Jakarta Pusat mengatakan, melalui mikrofon kasus ijazah palsu dikawal sejak bulan Maret 2018 hingga memiliki kekuatan hukum tetap di pengadilan termasuk proses banding ketingkat Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

“Kami sejak bulan Maret mengawal kasus Ernawati Simbolon dan Matheus Mangentang terdakwa dituntut .Mereka di Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim) 7 tahun penjara kami mengawal terus mereka banding ke PT DKI Jakarta. PT memutuskan dan memperkuat PN Jaktim,” jelas Yusuf Abraham didepan gedung MA Jakarta.

Kata dia, keluarga korban ijazah palsu telah dirugikan dan hak-hak korban terpotong karena sebagian dari mereka yang telah lulus dari PGSD untuk mencerdaskan masyarakat dipedalaman Papua. Para guru korban ijazah palsu berharap Mahkamah Agung segera menahan mafia pendidikan.

“Perlu kami sampaikan bahwa korban ijazah palsu telah dirugikan hak-hak mereka dipotong. Dirugikan dengan ijazah ilegal mereka adalah warga Indonesia yang tinggal di jalur OPM guru SD di Papua hingga saat ini berada di republik indonesia harus dihargai. Kami mohon keadilan karena sebagian guru tidak mendapatkan SK pegawai negeri. Kami ada disini sebagaimana saya sampaikan tadi kami akan serahkan ke MA,” terang Yusuf. (Dw)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *