oleh

KAMMI: Pembakaran Mapolsek Ciracas Adalah Tindakan Radikalisme

Jakarta, Tribunasia.com – Arogansi oknum TNI kembali terjadi. Entah apa yang ada dipikiran mereka sebagai abdi negara justru memberikan contoh yang buruk bagi masyarakat. Hal ini terjadi dikarenakan perusakan dan pembakaran Polsek Ciracas, Jakarta Timur. Masa tidak puas atas penanganan kasus pemukulan anggota TNI oleh Tukang parkir.

Selain itu, terjadi tindakan kekerasan terhadap warga sipil dan pembakaran motor milik warga,  beruntung warga tersebut berhasil diamankan. Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) sangat mengecam perbuatan buruk tersebut. Irfan Ahmad Fauzi selau Ketua Umum PP KAMMI melihat tidakan oknum TNI itu sudah masuk pada perilaku radikal. “Ini hanya memperburuk citra TNI setelah hilangnya kepercayaan masyarakat akibat ketidakmampuan dalam menangani persoalan penembakan warga sipil di Papua yang terus berulang”.

Iklan 52 Khutbah Jum'at

Secara kasat mata, perilaku oknum TNI tersebut seolah menjunjung tinggi solidaritas. Seperti pepatah, bila ada satu bagian tubuh yang sakit, maka bagian tubuh yang lain pun merasakan hal yang serupa. Hanya saja menurut Irfan, mereka salah menafsirkannya. “Tidak dibenarkan melakukan perusakan infrastruktur negara apalagi hanya sekedar bentuk solidaritas dan meluapkan amarah semata” ujar Irfan.

KAMMI menyadari tugas TNI yang begitu berat untuk menjaga keutuhan NKRI serta melakukan tugas-tugas kemanusiaan untuk masyarakat setempat. Hal ini harus sejalan dengan memastikan kematangan berpikir dan berperilaku setiap personil agar tidak adalagi tindakan radikalisme yang mencoreng citra TNI.

Di sisi lain, Deni Setiadi selaku Ketua PP KAMMI Bidang Kebijakan Publik menilai lambannya penanganan kasus pemukulan anggota TNI oleh tukang parkir tersebut harus dijadikan evaluasi di kalangan kepolisian. Deni menegaskan agar segala bentuk tindakan kriminal harus ditangani dengan cepat dan adil.

Selama pemerintahan Jokowi, sudah banyak kasus kekerasan antara oknum polisi dengan TNI. sebagai kepala negara, Presiden Jokowi memiliki kewenangan untuk  mengimbau melalui aparat keamanannya. Sehingga, setiap gerakan masyarakat yang muncul berjalan tertib dan aman. Kenyataannya Presiden Jokowi gagal melakukan kosolidasi terhadap TNI dan Polri. “Ini bukti ketidakmampuan presiden mengontrol aparat atau memang justru konflik ini sengaja dirawat?” tutup Deni.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *