oleh

Peringati Hari HAM, Masyarakat Peduli Lingkungan Kritik Mahkamah Agung Tentang Kriminalisasi Lahan

Jakarta, TribunAsia.com – Peringati hari Hak Asasi Manusia (HAM) Solidaritas Forum Peduli Pari geruduk Kantor Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jalan Medan Merdeka, Jakarta Pusat. Yuda salah seorang peserta aksi mengatakan, kedatangannya bersama rekan-rekan lainnya untuk memperingati hari HAM sedunia.

Dalam kesempatan Selasa pagi, massa menyerukan kritikan-kritikan kepada Mahkamah Agung perihal kriminalisasi yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia terutama berkaitan dengan lahan dan tempat tinggal warga. Ia pun menyampaikan, di Pulau Pari tengah terjadi konflik antar warga setempat dengan PT Bumi Pari Asri yang rencananya tanah tersebut akan dijadikan obyek wisata.

Iklan 52 Khutbah Jum'at

“Kita menyampaikan kriminalisasi yang sering terjadi di Pulau Pari. Di Pulau Pari ini lagi ada konflik warga memperjuangkan hak atas tanah dan tempat tinggalnya. Hadir korporasi ingin menguasai Pulau Pari 90 persen tanah Pulau Pari dirampas PT Bumi Pari Asri untuk tempat wisata dan privatisasi pulau,” jelas Yuda anggota Forum Peduli Pulau Pari kepada TribunAsia.com, Selasa (11/12/2018).

Kata dia, massa meminta Sofyan Djalil Menteri Agraria Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional, melalui Mahkamah Agung untuk menekan dan mencabut sertifkatkan tanah yang telah dinyatakan Ombudsman RI mal administrasi. Kemudian, Yuda menyampaikan, lima orang warga mengalami kriminalisasi telah menjalani proses hukuman dan didaerah Jawa pun serupa kriminalisasi terkait lahan dan pertambangan.

“Sampai sekarang 5 warga dikriminalisasi dan sampai dihukum. Agar pemerintah bisa bertindak dan memberikan kebijakan pemerintah menekan kementerian ATR/BPN untuk mencabut sertifkat yang diterbitkan dan dinyatakan mal administrasi oleh Ombudsman,” tambah dia.

Selain kasus Pulau Pari, diutarakan saat aksi banyak juga yang terjadi di Jawa Tengah atas penambangan yang terjadi di Desa Watu Kumpul Kabupaten Pemalang.

“Kalau untuk di Banyuwangi kasus Budi Pego dengan PT Merdeka Cooper Golf dituduh membentangkan spanduk dengan gambar menyerupai palu arit dia dilaporkan polisi dan telah divonis pidana hukuman 10 bulan di PN Banyuwangi Jatim,” bebernya.

Namun, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menjelaskan, dengan momentum hari HAM masyarakat yang mewakili korban kriminalisasi melakukan aksi yang digelar di depan Kantor Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Kata Wahyu, WALHI telah mencatat setidaknya 723 kasus sepanjang pemerintahan Jokowi-JK terkait proses hukum yang mana telah dijelaskan Walhi, dalam undang-undang lingkungan hidup Pasal 66 setiap orang tidak bisa dituntut baik pidana maupun perdata.

“Dalam menggunakan momentum hari HAM masyarakat mewakili banyak korban kriminalisasi melakukan aksi dan Walhi mencatat 723 kasus sepanjang pemerintahan saat ini dalam undang-undang perlindungan lingkungan hidup setiap orang tidak bisa dituntut pidana atau perdata,” kata Wahyu di Medan Merdeka Jakarta Pusat.

Walhi pun turut menilai, tentang perizinan dan Amdal proyek-proyek dipermudah dan disisi kompleksitas beragam. Bahkan, kata Wahyu akademisi yang menjadi saksi di KPK menjadi korban kriminalisasi.

“Pada sisi lain perizinan Amdal proyek-proyek dipermudah. Masyarakat Tumpang, Pulau Pari dan disisi kompleksitas beragaman. Akademisi yang jadi saksi di KPK dikriminalisasi,” jelasnya. (Dw)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *