oleh

Hanya Muhammadiyah Pendiri NKRI yang Tersisa

TribunAsia.com

Pendiri NKRI bukan PDIP, bukan PKS, bukan PKB, bukan PAN, PBB, GOLKAR, GERINDRA atau NASDEM apalagi pendatang baru PSI atau Perindo. Dan bukan pula FPI atau PA 212. Pendiri NKRI itu MUHAMMADIYAH. Parpol yang berserak itu hanya kawanan generasi penikmat. Mereka semua belum ada saat MUHAMMADIYAH berdarah-darah mendirikan NKRI. Bukan bermaksud merasa paling tapi itulah keniscayaan sejarah.

Iklan 52 Khutbah Jum'at

Boedi Oetomo sudah tiada. Sarekat Dagang Islam juga tinggal kenangan. Jong Sumatra. Jong Celebes. Jong Java. Jong Batak. Jong Islamit Dagang.   and. Jong Sumatranen Bond tak lagi bersama. Sementara PKI berkhianat. Praktis hanya MUHAMMADIYAH yang tinggal.

Di masa kompeni, MUHAMMADIYAH memerankan perjuangan yang sangat cantik. Kyai Dahlan melawan berbagai kebijakan politik Belanda yang dianggap merugikan umat Islam. Ordonantie Hadji dilawan habis-habisan oleh Kyai Dahlan. Pun dengan Krestening Politiek dan Fremansory.

Pada masa awal kemerdekan menjelang dan usai proklamasi tidak sedikit curahan pikiran dan tenaga para ulama MUHAMMADIYAH membangun mainstream dan bangunan falsafah kebangsaan. Dihapus nya tujuh kata dalam sila pertama Pancasila dan preambule pembukaan piagam Jakarta adalah pengurbanan besar Ki Bagus Hadikusumo agar NKRI tetap terjaga dari perpecahan. Lagi-lagi MUHAMMADIYAH menjadi penentu.

Kedua organisasi besar ini tetap setia ada bersama menjaga NKRI baik suka ataupun duka. Dr Alfian Ketua LIPI menyebutkan dalam Islamic Modernism in Indonesian Politics, the Muhammadiyah Movement during the Dutch Colonial Period 1912-1942 (1989) menemukan bahwa karena Muhammadiyah merupakan gerakan nonpolitik, keterlibatannya berbeda dengan organisasi lain yang menjadikan politik sebagai profesinya.

Sebagai organisasi non-politik, Muhamamdiyah memang tidak selamanya berada di dalam pusat kekuasaan sebab Muhammadiyah bukan organisasi politik. Muhamadiyah mengambil peran politiknya pada saat negara benar-benar dalam keadaan krusial membutuhkan. Pada saat reformasi misalnya, lagi-lagi Muhammadiyah bersama gerakan mahasiswa mengambil peran signifikan melalui ketua PP saat itu.

Melihat peran besar Muhammadiyah terhadap keberadaan NKRI maka niscaya bila kemudian setiap penguasa mengakomodasi kepolitikan Muhammadiyah tanpa syarat sebagai bentuk bukan saja pengakuan tapi juga keniscayaan sejarah. Mungkin pasca reformasi ini saja Muhammadiyah  mengalami de-legitimasi politik dalam arti kekuasaan. ‘Matahari terbit’ memang sedang tenggelam, tulis Hajryanto Y Thahari salah seorang Ketua PP MUHAMMADIYAH. Diakui atau tidak ‘penenggelaman matahari terbit’ itu dilakukan sejak era SBY. Dua periode tanpa representasi Muhammadiyah bahkan SBY enggan datang saat muktamar.

Diyakini semua pihak bahwa Muhammadiyah adalah salah satu pilar dan jangkar NKRI. Akomodasi politik bagi kekuatan Islam modernis dan moderat (Muhammadiyah) ini dianggap konvensi atau keniscayaan politik tulis Hajriyanto melanjutkan.

Muhammadiyah adalah NKRI itu sendiri melekat di dalamnya baik secara historis maupun substantif. Maka tak ada alasan untuk menafikkan peran Muhammadiyah apalagi menyamakannya dengan parpol kemarin sore atau gerakan-gerakan lainnya yang mengaku paling berjasa terhadap NKRI.

Tugas besar pengurus Persyarikatan adalah menjaga sejarah itu tetap tertulis dibenak semua anak bangsa dan para penguasa yang silih berganti. Sekaligus tak larut dalam riuh politik recehan yang melelahkan.

 

Oleh : @nurbaniyusuf

Komunitas Padhang Makhsyar

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *