oleh

Disabilitas dan Pemilu

Jakarta, TribunAsia.com – Beberapa waktu belakangan kita mungkin mendengar para politisi berdebat, apakah orang gila boleh turut mencoblos dalam Pemilu ? Pihak yang setuju kalau orang gila diperbolehkan mengikuti pemilu beranggapan bahwa orang gila mengalami disabilitas atau cacat mental. Karena disabilitas itu, mereka dianggap mengalami hambatan dalam berinteraksi dengan orang lain.

Pihak yang setuju pun menyatakan bahwa berdasarkan: UU No 19/2011 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas dan UU No 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas, orang dengan gangguan kejiwaan mendapatkan jaminan perlindungan atas hak-hak mereka, termasuk hak memilih dalam helatan demokrasi, seperti pemilu. Namun, mereka yang tidak setuju tentu menganggap orang gila tidak tahu apalagi paham dengan pilihannya, termasuk pilihan dalam berpolitik.

Iklan 52 Khutbah Jum'at

Kalau alasannya demi keadilan, yaitu agar semua orang mendapat hak yang sama, bagaimana dengan kasus lain yang melibatkan orang gila di dalamnya? Misal, ketika orang gila dituntut kasus hukum, tuntutan itu tidak sah. Begitu juga bila bersaksi di pengadilan.

Bahkan, ada pula yang meng­anggap bahwa istilah ‘disabilitas mental’ tidak pantas di­sematkan kepada orang gila atau yang mengalami gangguan jiwa. Bagi mereka, ‘disabilitas’ lebih pas disandang orang yang mengalami cacat fisik, bukan mental. Tentu persoalan ini perlu dikaji lebih jauh.

Dalam taraf definitif saja masih ada kesimpangsiuran tentang status atau kondisi orang gila, apalagi membincang lebih jauh tentang hak-haknya. Terlepas dari berbagai perdebatan itu, satu hal yang lebih penting dan malah mungkin dilupakan ialah bagaimana negara dan berbagai lembaga pendidikan memperlakukan mereka yang memiliki disabilitas baik secara fisik maupun mental.

Kita mungkin sibuk berdebat tentang definisi orang gila yang paling tepat dan hak-haknya karena pemilu sudah semakin dekat. Mereka tengah diperdebatkan boleh atau tidak ikut serta, tapi selama ini justru mengabaikan hak mereka yang utama.

Pada Oktober, Presiden Jokowi mengatakan agar pemerintah daerah menyediakan fasilitas umum yang ramah terhadap penyandang disa­bilitas. “Presiden ingin agar seluruh bangunan, ruang publik, fasilitas umum, dan transportasi ramah terhadap kaum disabilitas”

 

Lalu, bagaimana dengan pendidikan?

Diberitakan bahwa pemerintah tengah melaksanakan program sekolah inklusi, sekolah yang terbuka untuk penyandang disablitas. “Setiap sekolah negeri dibolehkan menerima siswa berkebutuhan khusus dengan syarat hanya dua siswa disabilitas di dalam satu kelas”.

Tentu hal itu langkah yang patut diapresiasi, walau pada kenyataannya masih banyak siswa penyandang disabilitas yang terabaikan. Meski sekolah itu sudah diberlakukan 2013, belum banyak guru pendamping khusus untuk anak berkebutuhan khusus( GN)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *