oleh

Putusan MA, Pemkot Depok Wajib Bayar Rp12 Miliar Akumulasi Denda

Depok, TribunAsia.com – Mahkamah Agung (MA) memerintahkan Pemkot Depok membayar denda atau uang paksa per hari Rp5 juta kepada PT Petamburan Jaya Raya (PJR) bila menunda eksekusi lahan Pasar Kemiri Muka (PKM). Dari perhitungan Hendropriyono and Associated, hingga saat ini, denda sudah terakumulasi sekitar Rp12,250 miliar.

Kuasa hukum PT PJR dari Hendropriyono And Associates, Meitha Wila Roseyani menjelaskan, pembayaran hutang tersebut berdasarkan pada perkara angka 8 Putusan MA tanggal 12 Februari 2012 atau berdasarkan Putusan PK tanggal 4 April 2014.

Iklan 52 Khutbah Jum'at

Amar putusan MA ini menyatakan apabila Pemkot Depok, Wali Kota Depok lalai mengosongkan dan menyerahkan tanah objek sengketa tersebut, berkewajiban untuk membayar uang paksa Rp5 juta per hari sejak tanggal Putusan Kasasi tanggal 9 Februari 2012.

Sebut Roseyani, pihaknya per tanggal  14 November 2018 sudah melayangkan kembali surat teguran kepada Pemkot Depok.

“Maka dari tanggal 9 Febriari 2012 hingga tanggal 14 November 2018, sekian ribu hari. Jadinya uang paksa jadi 12 miliar lebih. Ini harus mereka bayar ke klien kami, karena pengelolaan pasar ini berada di PT PJR dan bukan di Pemkot Depok lagi,” tegas Roseyani.

Menurut Meitha, beban besar Pemkot Depok itu terjadi karena Wali Kota Depok tidak patuh terhadap putusan MA, sekaligus Putusan Nomor: 36/Pdt.G/2009/PN.Bgr jo Nomor: 256/Pdt/2010/PT.Bdg jo Nomor: 695/Pdt/2011 jo Nomor: 476PK/Pdt/2013 yang belum mendapatkan tanggapan.

Selain itu, Meitha telah melayangkan surat peringatan ke Pemkot Depok yaitu Wali Kota Depok Muhammad Idris untuk segera melaksanakan putusan Pengadilan Negeri Depok agar menyerahkan lahan dan bangunan Pasar Kemiri Muka seluas sekitar 2,6 hektar ke PT PJR dalam waktu dekat.

“Pada 14 November 2018, sudah kami surati. Namun, sampai sekarang belum mendapatkan jawaban. Malah kami dapat info, Pemkot Depok kasat-kusut kau menuntut klein kami lagi. Ini, padahal upaya hukum sudah habis cara upaya. Terakhir kan, derden verset kelompok pedagang di PMJ yang ditolak PN Kota Depok,” tegas Meitha.

Karena itu, Hendropriyono and Associated meminta Pemkot Depok dalam hal ini Walikota Depok sebagai lembaga pemerintah seharusnya tunduk pada asas-asas pemerintahan baik, dengan mentaati hukum. . Sebab tindakan Pemkot Depok atau Wali Kota Depok ini dapat diklasifikasi sebagai perbuatan melawan hukum atau Contempt of Court yaitu penghinaan terhadap Lembaga Peradilan

“Jangan salah faham. Sebab, melakukan eksekusi pasar tradisional ini untuk dikelola oleh PT PJR juga masih dijadikan pasar. Thidak berniat mengusir para pedagang yang ada di pasar itu.

MA dalam putusannyamenyebut Pemkot Depok telah mencaplok lahan PKM milik PT PJR menjadi aset daerah, lantaran  tidak menjalankan putusan hukum dari MA atas perebutan tanah dan bangunan pasar di Kecamatan Beji ini dieksekusi.

Di sisi lain, Ketua Pengadilan Negeri (PN) Depok, Sobandi menuturkan, aksi pencaplokan itu terdapat dalam Putusan MA Nomor: 476PK/Pdt/2013 yaitu MA berpendapat, tergugat Pemkot Depok terbukti sebagai pemblokir permohonan perpanjangan SHGB objek sengketa pada 2004.

“Sehingga ATR/BPN Depok tidak dapat memperpanjang SHGB milik penggugat PT PJR, meskipun telah mengajukan permohonan perpanjangan sebagai bukti kepemilikan tergugat atas objek sesuai SHGB Nomor 68. Pemkot Depok tidak ada niat baik untuk menjalankan penyerahan pengelolaan pasad secara sukarela,” sebut Sobandi.

Koordinasi rencana eksekusi lahan itu berdasarkan Putusan Nomor: 36/Pdt.G/2009/PN.Bgr jo Nomor: 256/Pdt/2010/PT.Bdg jo Nomor: 695/Pdt/2011 jo Nomor: 476PK/Pdt/2013 .

Putusan ini berbunyi sengketa lahah pasar Kemirimuka telah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) dimenangkan oleh PT PJR. PN Depok sendiri pernah memberi teguran (Aanmaning) kepada Pemkot Depok sebanyak dua kali untuk eksekusi. Namun tidak direstui Polresta Depok dan Makodim 0508 Kota Depok dengan alasas rawan gangguan keamanan.

Untuk menanggapi topik hangat ini di Kota Depok tentang masalah PKM ini, Kepala Bidang Hukum Sekda Depok Salviadono tidak bersedia konfirmasi. Beberapa kali upaya komunikasi tidak ditanggapinya.

“Maaf, pak, pesan bapak untuk konfirmasi, sudah kami sampaikan kepada ibu. Namun kami belim dapat tanggapa ibu pada permintaan bapak untuk bertemu. Nomor telepon bapak juga sudah kami sampaikan kepada ibu,” jawab seorang pegawai yang minta namanya tidak diungkapkan. (Hendrik Raseukiy)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *