oleh

OTT KPK Melibatkan Hakim dan Panitera, PN Jaktim: dari Tadi Malam Aman Tidak Ada Apa-Apa

Jakarta, TribunAsia.com – Dini hari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Jakarta sekitar 6 orang yang melibatkan Hakim dan Panitera di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan diamankan.

Namun isu yang berkembang salah satu yang diamankan KPK oknum dari Panitera PN Jakarta Timur. Menanggapi isu yang berkembang tersebut Humas Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Syafrudin Ainor Rafiek menjelaskan bahwa tadi malam hingga sekarang PN Jakarta Timur aman jelasnya kepada wartawan di ruang kerjanya, Rabu (28/11/2018).

Iklan 52 Khutbah Jum'at

“Ya PN Jaktim dari tadi malam hingga sekarang aman tidak ada hal-hal yang bisa kita sikapi,” ungkapnya Ainor.

Terkait penangkapan oknum Panitera PN Jaktim, “Ini kan hanya isu tapi kepastian tidak, kita menunggu jumpa pers KPK siapa-siapa saja yang diamanakan,” ujarnya.

Menurut Ainor, perkara ini kalau tidak salah di PN Jaksel yang diamankan 6 orang jadi objeknya di Jaksel bukan di Jaktim, terangnya. Namun apakah ada oknum dari Panitera di PN Jaktim saat ini belum ada kabar yang pasti menunggi jumpa pers dari lembaga anti rasua.

Humas PN Jaktim menambahkan, bahwa untuk Panitera di PN Jaktim saat ini lengkap akan tetapi ada pegawai yang cuti, ada yang terlambat tidak hadir dalam rapat namun bukan berart itu terlibat, saya tidak ingin berspekulasi tambahnya.

Dia berharap, dari kejadian OTT semalam yang dilakukan KPK, seluruh pegawai dilingkungan PN Jaktim tidak ada yang terlibat. “Mudah-mudahan tidak ada yang terlibat,” singkatnya.

Namun, dikatakan jika ada salah satu oknum Panitera yang terlibat kita menunggu jumpa pers dari KPK, inisialnya siapa-siapa saja, jika sudah ada keterlibatan dari oknum Panitera PN Jaktim maka langkah-langkah apa yang akan di ambil oleh PN Jaktim.

Lanjut dia, PN Jaktim akan menanti perkembangan dari KPK dan dia tidak ingin mendahulukan orang informasi tersebut. Lanjutnya, dia memastikan perkara yang ditangani KPK bertempat di Jakarta Selatan.

“Kita harus tahu objeknya dimana apakah sedang menjalankan tugas atau tidak, kita akan pilah-pilah apakah perkaranya di Jakarta Timur jadi menunggu KPK terlebih dahulu kita tidak akan mendahului KPK,” jelas Ainor. (Dw)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *