oleh

Ketum PERMUNAS : Evaluasi Kebijakan Ekonomi Paket 16

Jakarta, TribunAsia.com – Pemerintah baru saja mengeluarkan kebijakan ekonomi paket 16, kebijakan ini dikeluarkan dalam rangka mengatasi persoalan terkini yang dihadapi Indonesia di bidang ekonomi, belum bergulir lama, berbagai pihak telah mengeluarkan komentar agar pemerintah mengkaji ulang kebijakannya demi kemaslahatan masyarakat menengah ke bawah.

Komentar terbaru datang dari Perkumpulan Pengusaha Muda Muslim Nasional (PERMUNAS), Mulyadi Siregar, saat sesi wawancara bersama TribunAsia.com, pihaknya menyarankan agar pemerintah mau mempertimbangkan kembali kebijakan yang telah diambilnya.

Iklan 52 Khutbah Jum'at

“Kita mohon pemerintah berkenan mengkaji ulang kebijakannya” ucap Mulyadi di kantornya di Menara Kuningan, Selasa (27/11).

Menurut Mulyadi, hal yang paling perlu direvisi adalah terkait dibolehkannya pihak asing secara seratus persen mengakses sektor UMKM, dalam kebijakan tersebut pemerintah melepaskan 25 sektor UMKM dari Daftar Investasi Negatif, hal itu berarti tidak ada lagi perlindungan khusus kepada mereka.

“Sebaiknya yang mendesak direvisi adalah 25 sektor UMKM yang dilepaskan dari DNI” tambahnya.

Menurutnya bila pihak asing diberi keleluasaan hingga seratus persen mengakses sektor UMKM maka akan ada potensi UMKM akan didominasi asing.

“Ini sesungguhnya butuh koreksi dalam rangka mempertahankan UMKM kita, tidak bijak bila pelaku UMKM yang masih banyak kekurangan dikondisikan bersaing dengan pelaku usaha dari luar negeri, disitu ada ketidak seimbangan kompetisi” terangnya.

Dalam pandangan Mulyadi, ada dua langkah strategis yang perlu dilakukan pemerintah demi meningkatkan sektor UMKM.

“Kita tidak menafikan bahwa pemerintah telah berusaha meningkatkan sektor UMKM dan itu kita apresiasi, terlepas dari hal itu ada dua hal penting yang perlu dilakukan pemerintah demi memajukan UMKM yakni modalitas dan akses pasar” pungkasnya.

“UMKM sebaiknya dikondisikan agar mereka lebih mudah mendapatkan modal sebagai bekal usaha atau mengembangkan usaha yang sudah ada, di samping itu akses pasar bagi mereka juga harus dibuka seluas-luasnya, misalnya mendorong agar kuliner dan kerajinan khas Indonesia menjadi tren di pasar internasional, dan kita bisa untuk itu” paparnya.

Secara kelembagaan, PERMUNAS yang anggotanya sembilan puluh persen bergerak di sektor UMKM menaruh harapan agar pemerintah berkenan mengevaluasi kebijakan paket ekonomi ke-16.

“Harapan kami sama dengan perhimpunan pengusaha lainnya, kiranya akan maslahat bila keputusan melibatkan asing dalam UMKM ditinjau kembali” tutupnya. (ZNR)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *