oleh

Direktur Ideologi Ide dan Politik Lemhanas Manfaatkan Kawasan Konflik Menjadi Keuntungan Nasional

Jakarta, TribunAsia.com – Direktur Ideologi Ide dan Politik Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhannas) menyampaikan saat menghadiri acara- Loka Karya Penulis Muda Muslim Youth Forum On International Issues. Peluang dan keuntungan kepentingan nasional negara Indonesia dari dampak konflik perubahan lingkungan eksternal skala internasional secara langsung dapat menumbuhkan semangat dan terciptanya perdamaian dunia.

“Ya kita memanfaatkan peluang untuk keuntungan kepentingan nasional Indonesia dari perubahan lingkungan eksternal ya berbagai konflik yang ada terjadi di dunia di berbagai belahan Indonesia memandang bahwa hal ini memberikan satu semangat sendiri dalam diplomasi untuk mendapatkan peran kita, peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia,” kata Berlian Helmy di Jakarta Selatan, Sabtu (24/11/2018).

Iklan 52 Khutbah Jum'at

Disampingi diplomasi terhadap berbagai negara kata Berlian, dapat memajukan upaya pembangunan dalam bentuk kerjasama regional dan multilateral.

Kemudian, akibat dari konflik luasnya dikawasan antar negara akan berpengaruh pada kawasan lainnya terutama Indonesia. Namun, ditengah konflik kepentingan dapat disikapi dengan melakukan kreasi strategis dalam menciptakan langkah strategis dan membuat terobosan baru dalam menyelesaikan konflik.

“Ujian kedua memberikan semangat dalam memajukan upaya pembangunan kita  bekerjasama dengan berbagai negara dalam berbagai forum kerjasama regional dan multilateral.  Menunjang terjadi perubahan lingkungan akibat luasnya konflik di suatu kawasan yang berpengaruh ke kawasan lain. Apalagi ke Indonesia bagi kita hal ini menjadi suatu faktor pemicu. Bagi kita untuk melakukan kreasi strategis dalam menciptakan langkah-langkah diplomasi yang bisa membuat terobosan baru dalam penyelesaian konflik di sini kita diplomasi kita investment diplomasi,” jelasnya.

Pria berbatik itu mengatakan, sikap Indonesia berpegang pada platform kebijakan luar negeri bebas aktif dan menjadi prinsip yang berperan keluar secara eksternal tubuh untuk menentukan perdamaian dalam forum kerjasama internasional.

“Kita berpegang pada platform kebijakan luar negeri bebas aktif itu kita pegang sebagai prinsip yang berperan keluar secara eksternal yang mendapatkan penciptaan perdamaian Jika dengan instrumen berbagai forum kerjasama internasional regional,” .Kata Helmy

Sementara Head of Research Center Drs Nur Munir, MAJS.,MTS menjelaskan, kronologi politik luar negeri Indonesia sebelum kemerdekaan hingga reformasi telah disampaikan tentang konflik Laut Cina Selatan akan tetapi, dia mengurai khusus konflik yang terjadi di Timur Tengah.

Akademisi dari Universitas Indonesia itu menuturkan kembali, perihal permasalahan yang terjadi dinegara perbatasan Yarusalem dan Palestina. Untuk itu, kata Munir berkaitan dengan konflik di Timur Tengah berdampak tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme yang menjadi undang-undang.

“Yang disampaikan oleh pembicara pertama itu tentang kronologi politik luar negeri Indonesia dari pra merdeka sampai dengan reformasi. Karena itu, sudah disampaikan maka saya tidak menyinggung itu untuk pembicara kedua tentang konflik Laut Cina Selatan. Saya tidak melebar supaya tidak double yang belum adalah tentang Timur Tengah. Mata dengan Timur Tengah Indonesia itu yang berkaitan dengan Timur Tengah contohnya ya undang-undang yang baru tentang terorisme yaitu undang-undang nomor 5 tahun 2018 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi undang-undang,” papar Munir.

Ditambahkan, aturan undang-undang di negara Eropa tidak lepas dari fenomena global yang terjadi di Timur Tengah dan berimplikasi kepada Indonesia berkaitan dengan negara Syiria yang mana telah disebutkan terjadi di Ibukota Jakarta.

“Kenapa undang-undang itu di Eropa itu tidak lepas tidak kurang dari perubahan global fenomena di Timur Tengah nomor satu nomor dua karena kemajuan teknologi komunikasi informasi menjadikan link antara hal ihwal yang terjadi di Timur Tengah berimplikasi menjadi hal ihwal terjadi di Republik Indonesia apa yang terjadi di Syria akan berimplikasi rame-rame di Tugu Monas,” tandasnya.

Kemudian, dia merincikan lagi tentang kepemimpinan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang telah memindahkan kantor kedutaan besar di Yarussalem dan terjadi penolakan berbuntut aksi demonstrasi di Jakarta yang digelar dikantor Kedutaan Amerika.

Dengan rentetan tersebut, lanjut Munir, berdampak penyesuaian dengan undang-undang terorisme dan undang-undangbi informasi dan transaksi elektronik (ITE) diberlakukan di Indonesia.

“Apa yang terjadi contohnya Donald Trump memindahkan kedutaan besarnya dari Jerusalem. Maka di Jakarta juga ada demo di depan Kedutaan Amerika dan suratnya jadi fenomena itu menjadikan link antar satu negara dengan negara lain menjadi persona global dan termasuk Indonesia maka banyak undang-undang ditinjau kembali untuk disesuaikan contohnya undang-undang tentang terorisme undang-undang tentang ite nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi,” ungkapnya. (Dw)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *