oleh

Laksanakan Seminar Publik, LBHP Soroti Konsep Hukum dan Pendidikan Paslon Capres Cawapres

Jakarta, TribunAsia.com – Lembaga Bantuan Hukum Pendidikan (LBHP) bekerjasama dengan IKADIN Jakarta Timur melaksanakan seminar publik, tema yang diangkat Menakar Kebijakan Sistem Pendidikan dan Hukum Paslon Capres Cawapres 2019″. Kegiatan dilaksanakan pada Jumat 23 November 2018 bertempat di Hotel Sofyan Inn, Tebet, Jakarta Selatan.

Ada empat figur yang dihadirkan sebagai pembicara seminar, Arie Tuanggoro (Direktur LBHP dan Ketua IKADIN Jaktim), Syawaluddin (Tim Pemenangan Prabowo-Sandi), Laura Sinaga (Tim Pemenangan Jokowi-Ma’ruf), Sa’id Salahudin (Pengamat Politik).

Iklan 52 Khutbah Jum'at

Arie Tuanggoro dalam pemaparannya menjelaskan bahwa selama beberapa tahun terkahir LBHP bersama IKADIN Jaktim telah melakukan program pendidikan akhlaq, moral, dan HAM kepada peserta didik mulai SD hingga SMA.

“Selama ini kami konsen melakukan penyuluhan pendidikan moral dan HAM dari SD hingga SMA” terangnya

Pihaknya juga menyoroti meningkatnya kekerasan dalam dunia pendidikan, penerapan kurikulum yang tidak efektif, serta pentingnya penguatan pendidikan karakter dan vokasi.

“Bila melihat data statistik terjadi peningkatan kekerasan dalam dunia pendidikan” imbuhnya.

Sementara itu dari pihak Tim Pemenangan Jokowi, Laura Sinaga, menuturkan Jokowi fokus pada penanaman nilai Pancasila dalam dunia pendidikan. Peningkatan kualitas manusia yang paham hukum juga menjadi konsen pihak Jokowi-Ma’ruf.

“Jokowi memiliki komitmen pada penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan memberi rasa aman kepada semua” pungkasnya.

Tim Pemenangan Prabowo-Sandi yang diwakili, Syawaludin, banyak melontarkan kritik terhadap kebijakan Jokowi dalam bidang hukum, menurutnya pemerintahan Jokowi melakukan pembiaran terhadap persekusi dan kriminalisasi kepada pihak yang kritis pada kekuasaan.

“Secara benderang pemerintah melakukan pembiaran terkait kriminalisasi yang dilakukan kepada aktivis dan ulama” ucapnya.

Fakta tersebut membuktikan terjadinya penegakan hukum yang tebang pilih di era Jokowi, pemerintah dinilai melakukan intervensi politik dan hukum, akibatnya terjadi anomali hukum, rakyat menjadi tidak percaya dengan komitmen penegakan hukum ala Jokowi.

“Dengan semua kondisi ini, pemerintah membiarkan konflik sosial terjadi” tukasnya.

Dirinya secara tegas menyebut bahwa ketika Parabowo-Sandi terpilih maka pasangan ini akan mewujudkan keadilan hukum yang tidak tebang pilih. Prabowo juga berkomitmen mendorong penyediaan buku sebagai bagian penting pendidikan, cara tersebut ditempuh dengan memangkas anggaran pajak.

“Kita akan wujudkan penegakan hukum yang adil untuk semua” tambahnya.

Dari sisi Pengamat Politik, Sa’id Salahuddin, memandang bahwa masalah sesungguhnya dari janji kampanye karena tidak ada sarana yang memungkinkan rakyat menagih janji kampanye.

“Masalahnya karena janji kampanye tidak memiliki konsekuensi hukum, pasangan yang sudah terpilih tidak bisa diberhentikan di tengah jalan hanya karena mengingkari janji kampanyenya” tegasnya.

Akibat dari hal itu, semua pasangan Capres Cawapres bisa berjanji seenak hati tanpa ada kekhawatiran untuk dituntut.

“Ini kan aneh, siapapun yang terpilih nantinya tidak bisa dituntut bila melanggar janji kampanye, satu-satunya yang bisa dilakukan adalah jangan memilih mereka pada periode selanjutnya” bebernya. (ZNR)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *